Wujudkan Kota Sehat, Dinkes Siapkan Verifikasi ODF
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Pemerintah kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan setempat, tengah mendorong percepatan pencapaian Open Defecation Free (ODF) di tahun 2023 dan terwujudnya kota sehat melalui pendataan kepemilikan jamban sehat serta perilaku buang air besar sembarangan (BABS).
Kepala Dinas Kesehatan, Slamet Budiyanto melalui administrator Kesehatan Muda, Maysaroh mengatakan bahwa sebenarnya ODF tidak difokuskan untuk mendata kepemilikan jamban, namun lebih fokus pada perilaku buang air besar (BAB) di suatu lingkungan, “Walaupun tidak memiliki jamban jika perilakunya sudah benar, sudah sadar BAB sembarangan itu berdampak ke kesehatan, mereka akan mencari ke MCK umum atau sharing (nunut) ke saudara/tetangga,” ujarnya baru-baru ini di ruang kerjanya.
Sejumlah unsur dilibatkan dalam ODF untuk mengawal dan melakukan monitoring seperti petugas fasilitas kesehatan (fasyankes), lintas sektor dari instansi terkait, tokoh agama/masyarakat dan swasta.
Lebih lanjut, Maysaroh menjelaskan hingga saat ini terdapat 2 kelurahan yang belum terverifikasi ODF yakni kelurahan Padukuhan Kraton dan Setono. Berdasarkan pendataan tahun 2021 perilaku BABS pada kelurahan Setono tercatat 40 keluarga dan Padukuhan Kraton sekitar 100 an, “Masih ada 2 kelurahan yang belum terverifikasi ODF, setelah semua kelurahan terverifikasi dilanjutkan ODF kecamatan, baru kita ajukan verifikasi tingkat kota,” imbuhnya.
Disampaikan Maysaroh, pemicuan masyarakat terus dilakukan oleh pihaknya sebab BABS memiliki pengaruh yang sangat besar di kesehatan, salah satunya penyakit diare yang disebabkan dari BABS. Ia menyebutkan pada akhir 2021, hampir 70 persen sumber air di masyarakat sudah tercemar dengan bakteri Escherichia coli (ekoli), “Kita nilai adalah perilakunya kalau masalah sarprasnya dilakukan secara bertahap, yang tidak mampu akan kita carikan solusinya dan yang mampu akan kita raba perasaannya menganggap bahwa kepemilikan jamban itu penting,” pungkasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dikominfo Kota Pekalongan)
Kepala Dinas Kesehatan, Slamet Budiyanto melalui administrator Kesehatan Muda, Maysaroh mengatakan bahwa sebenarnya ODF tidak difokuskan untuk mendata kepemilikan jamban, namun lebih fokus pada perilaku buang air besar (BAB) di suatu lingkungan, “Walaupun tidak memiliki jamban jika perilakunya sudah benar, sudah sadar BAB sembarangan itu berdampak ke kesehatan, mereka akan mencari ke MCK umum atau sharing (nunut) ke saudara/tetangga,” ujarnya baru-baru ini di ruang kerjanya.
Sejumlah unsur dilibatkan dalam ODF untuk mengawal dan melakukan monitoring seperti petugas fasilitas kesehatan (fasyankes), lintas sektor dari instansi terkait, tokoh agama/masyarakat dan swasta.
Lebih lanjut, Maysaroh menjelaskan hingga saat ini terdapat 2 kelurahan yang belum terverifikasi ODF yakni kelurahan Padukuhan Kraton dan Setono. Berdasarkan pendataan tahun 2021 perilaku BABS pada kelurahan Setono tercatat 40 keluarga dan Padukuhan Kraton sekitar 100 an, “Masih ada 2 kelurahan yang belum terverifikasi ODF, setelah semua kelurahan terverifikasi dilanjutkan ODF kecamatan, baru kita ajukan verifikasi tingkat kota,” imbuhnya.
Disampaikan Maysaroh, pemicuan masyarakat terus dilakukan oleh pihaknya sebab BABS memiliki pengaruh yang sangat besar di kesehatan, salah satunya penyakit diare yang disebabkan dari BABS. Ia menyebutkan pada akhir 2021, hampir 70 persen sumber air di masyarakat sudah tercemar dengan bakteri Escherichia coli (ekoli), “Kita nilai adalah perilakunya kalau masalah sarprasnya dilakukan secara bertahap, yang tidak mampu akan kita carikan solusinya dan yang mampu akan kita raba perasaannya menganggap bahwa kepemilikan jamban itu penting,” pungkasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dikominfo Kota Pekalongan)