Wawalkot Salahudin Ajak Masyarakat Berbasis Gender dan Inklusi Cegah dan Kendalikan PMK dan LSD
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) bekerjasama dengan Kemitraan Australia Indonesia (AIHSP) melaksanakan kegiatan Lokakarya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Prioritas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) Berbasis Gender dan Sosial Inklusi Kota Pekalongan Tahun 2023 selama 2 hari, 26-27 Juli 2023. Meski saat ini kasus PMK dan LSD di Kota Batik telah nihil (zero case) namun hal ini tetap harus dicegah dan menjadi kewaspadaan bersama.
Wakil Walikota Pekalongan, Salahudin menyampaikan bahwa, selama ini sosialisasi pencegahan dan pengendalian PMK dan LSD telah dilakukan oleh Pemkot Pekalongan dengan sasaran masyarakat umum terutama para petani dan peternak serta diperluas ke komponen lainnya berbasis gender dan sosial inklusi (penyandang disabilitas, organisasi wanita, ibu rumah tangga, dan lain-lain).
"Kami berharap, dari masyarakat ada pemahaman yang komprehensif tentang kedua penyakit ini. Dimana, penyakit hewan tersebut bisa menempel pada baju atau orang yang berada di kandang ternak," ucapnya saat menutup kegiatan Lokakarya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Prioritas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) Berbasis Gender dan Sosial Inklusi Kota Pekalongan Tahun 2023, berlangsung di Hotel Shantika Pekalongan, Kamis siang (27/7/2023).
Pihaknya berharap, dengan kegiatan selama dua hari ini, masyarakat bisa semakin paham cara mencegah penyakit hewan baik yang menular maupun tidak menular ke manusia. Selain itu, pihaknya juga menginginkan agar OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) bisa melibatkan peran masyarakat berbasis gender dan sosial inklusi untuk turut menerima dan menyebarluaskan informasi ini ke komponen masyarakat lainnya maupun dilibatkan dalam pembentukan SK tim Satgas Pencegahan dan Pengendalian PMK dan LSD.
"Beberapa materi yang disampaikan narasumber bisa mengedukasi dan membentuk pola pikir masyarakat khususnya mereka yang bergerak dalam bidang peternakan semakin paham tentang pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit hewan tersebut, sehingga nantinya usaha ternak mereka pantas diberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam pemeliharaan hewan ternak mereka, dan ternak-ternak mereka dijauhkan dari PMK dan LSD maupun penyakit hewan lainnya," harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda setempat, Indah Budiarti menjelaskan, adapun maksud dan tujuan kegiatan lokakarya ini di antaranya memperkenalkan penyakit hewan PMK dan LSD, serta mengajak unsur OPD, TP- PKK, disabilitas dan semuanya untuk bergerak bersama menangani dan mencegah serta mengendalikan penyakit hewan ternak.
Indah menyebutkan, selama dua hari kegiatan Lokakarya ini, peserta mendapatkan ilmu tentang Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial serta Upaya-Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Prioritas PMK dan LSD.
"Tindaklanjut lokakarya ini, kami berharap para peserta bisa turut bergerak bersama menyosialisasikan kepada masyarakat di sekitarnya terkait pencegahan dan pengendalian PMK dan LSD. Selain itu, kami berharap, setiap perencanaan dan pembangunan daerah ini bisa diperluas menyasar ke penyandang disabilitas dan sosial inklusi, dimana di masing-masing OPD khususnya terkait kegiatan pembangunan itu harus bisa melibatkan gender dan sosial inklusi di dalamnya," pungkasnya.
Wakil Walikota Pekalongan, Salahudin menyampaikan bahwa, selama ini sosialisasi pencegahan dan pengendalian PMK dan LSD telah dilakukan oleh Pemkot Pekalongan dengan sasaran masyarakat umum terutama para petani dan peternak serta diperluas ke komponen lainnya berbasis gender dan sosial inklusi (penyandang disabilitas, organisasi wanita, ibu rumah tangga, dan lain-lain).
"Kami berharap, dari masyarakat ada pemahaman yang komprehensif tentang kedua penyakit ini. Dimana, penyakit hewan tersebut bisa menempel pada baju atau orang yang berada di kandang ternak," ucapnya saat menutup kegiatan Lokakarya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Prioritas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) Berbasis Gender dan Sosial Inklusi Kota Pekalongan Tahun 2023, berlangsung di Hotel Shantika Pekalongan, Kamis siang (27/7/2023).
Pihaknya berharap, dengan kegiatan selama dua hari ini, masyarakat bisa semakin paham cara mencegah penyakit hewan baik yang menular maupun tidak menular ke manusia. Selain itu, pihaknya juga menginginkan agar OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) bisa melibatkan peran masyarakat berbasis gender dan sosial inklusi untuk turut menerima dan menyebarluaskan informasi ini ke komponen masyarakat lainnya maupun dilibatkan dalam pembentukan SK tim Satgas Pencegahan dan Pengendalian PMK dan LSD.
"Beberapa materi yang disampaikan narasumber bisa mengedukasi dan membentuk pola pikir masyarakat khususnya mereka yang bergerak dalam bidang peternakan semakin paham tentang pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit hewan tersebut, sehingga nantinya usaha ternak mereka pantas diberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam pemeliharaan hewan ternak mereka, dan ternak-ternak mereka dijauhkan dari PMK dan LSD maupun penyakit hewan lainnya," harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda setempat, Indah Budiarti menjelaskan, adapun maksud dan tujuan kegiatan lokakarya ini di antaranya memperkenalkan penyakit hewan PMK dan LSD, serta mengajak unsur OPD, TP- PKK, disabilitas dan semuanya untuk bergerak bersama menangani dan mencegah serta mengendalikan penyakit hewan ternak.
Indah menyebutkan, selama dua hari kegiatan Lokakarya ini, peserta mendapatkan ilmu tentang Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial serta Upaya-Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Prioritas PMK dan LSD.
"Tindaklanjut lokakarya ini, kami berharap para peserta bisa turut bergerak bersama menyosialisasikan kepada masyarakat di sekitarnya terkait pencegahan dan pengendalian PMK dan LSD. Selain itu, kami berharap, setiap perencanaan dan pembangunan daerah ini bisa diperluas menyasar ke penyandang disabilitas dan sosial inklusi, dimana di masing-masing OPD khususnya terkait kegiatan pembangunan itu harus bisa melibatkan gender dan sosial inklusi di dalamnya," pungkasnya.