Walikota Aaf Paparkan Perubahan 3 Raperda Masa Sidang 2023
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan menyelenggarakan kegiatan rapat paripurna dengan agenda pidata pengantar Walikota Pekalongan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pekalongan Tahun Sidang 2023, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna setempat, Senin siang (22/5/2023).
Dalam sambutannya, Walikota Aaf mengungkapkan bahwa, adapun 3 raperda yang dijadwalkan dibahas pada masa sidang Tahun 2023 antara lain, yang pertama yakni, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Raperda ketiga tentang Tanda Daftar Gudang.
"Raperda yang pertama adalah Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Perhubungan, bahwa penyelenggaraan Perhubungan Sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah nomor 13 Nomor 13 tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan regulasi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali. Penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam rangka menunjang dan mendorong pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu serta mendorong etika berlalu lintas yang berbudaya dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan," terangnya.
Aaf menjelaskan, raperda yang kedua adalah Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan pedoman dalam mengatur mengenai penyelenggaraan PTSP daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini dengan perubahan instrumen Perda diharapkan dalam penyelenggaraan PTSP mampu memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima serta meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. Lanjutnya, Raperda ketiga adalah Tanda Daftar Gudang, bahwa tanda daftar gudang sebelumnya telah diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang surat izin usaha tanda daftar perusahaan dan tanda daftar Gudang, namun berdasarkan ketentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, SIUP dan TDP telah dicabut sehingga selanjutnya dilakukan pengaturan tersendiri atas tanda daftar gudang. Tanda daftar gudang di Kota Pekalongan memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan perusahaan untuk melakukan kegiatan sarana perdagangan yang mendorong kelancaran distribusi barang, dimana setiap pemilih gudang wajib memiliki tanda daftar Gudang dengan melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan luas dan kapasitas penyimpanan.
"Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja dan menyusun ketiga Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah SWT dan bisa bermanfaat kepada masyarakat luas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir melalui Ketua Bapemperda sekaligus anggota DPRD Kota Pekalongan, Makmur S. Mustofa mengaku bersyukur kegiatan paripurna mengenai pidato pengantar Walikota tentant 3 Raperda pada masa sidang 2023 berjalan lancar, tertib, dan aman.
"Raperda pertama tentang penyelenggaraan perhubungan untuk mengatur lalu lintas di Kota Pekalongan bisa lebih baik, tertib, dan lancar. Sebagaimana diketahui bersama, masih banyak parkir liar, mudah-mudahan dengan adanya raperda ini bisa menyelesaikan persoalan yang masih terjadi," tegas Mustofa.
Mustofa memaparkan, raperda kedua tentang PTSP diharapkan menjadi suatu akses yang sangat baik dan mudah bagi pelaku investor dan pelaku perizinan di Kota Pekalongan, sehingga mereka akan tertuju pada satu pintu. Lanjutnya, Raperda ketiga tentang Tanda daftar gudang, sebagaimana adanya UU Ciptaker, SIUP, dan TDP telah dicabut. Sehingga, harus disesuaikan dengan Tanda Daftar Gudang.
"Semoga ketiga raperda ini bisa segera dibahas oleh DPRD Kota Pekalongan dan kami sudah menyusun anggota panitia khusus (pansus) mengenai siapa-siapa yang membahas. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan ini dan setelah 3 raperda ini disahkan menjadi Perda bisa memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Kota Pekalongan," pungkasnya.
Dalam sambutannya, Walikota Aaf mengungkapkan bahwa, adapun 3 raperda yang dijadwalkan dibahas pada masa sidang Tahun 2023 antara lain, yang pertama yakni, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Raperda ketiga tentang Tanda Daftar Gudang.
"Raperda yang pertama adalah Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Perhubungan, bahwa penyelenggaraan Perhubungan Sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah nomor 13 Nomor 13 tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan regulasi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali. Penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam rangka menunjang dan mendorong pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu serta mendorong etika berlalu lintas yang berbudaya dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan," terangnya.
Aaf menjelaskan, raperda yang kedua adalah Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan pedoman dalam mengatur mengenai penyelenggaraan PTSP daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini dengan perubahan instrumen Perda diharapkan dalam penyelenggaraan PTSP mampu memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima serta meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. Lanjutnya, Raperda ketiga adalah Tanda Daftar Gudang, bahwa tanda daftar gudang sebelumnya telah diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang surat izin usaha tanda daftar perusahaan dan tanda daftar Gudang, namun berdasarkan ketentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, SIUP dan TDP telah dicabut sehingga selanjutnya dilakukan pengaturan tersendiri atas tanda daftar gudang. Tanda daftar gudang di Kota Pekalongan memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan perusahaan untuk melakukan kegiatan sarana perdagangan yang mendorong kelancaran distribusi barang, dimana setiap pemilih gudang wajib memiliki tanda daftar Gudang dengan melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan luas dan kapasitas penyimpanan.
"Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja dan menyusun ketiga Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah SWT dan bisa bermanfaat kepada masyarakat luas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir melalui Ketua Bapemperda sekaligus anggota DPRD Kota Pekalongan, Makmur S. Mustofa mengaku bersyukur kegiatan paripurna mengenai pidato pengantar Walikota tentant 3 Raperda pada masa sidang 2023 berjalan lancar, tertib, dan aman.
"Raperda pertama tentang penyelenggaraan perhubungan untuk mengatur lalu lintas di Kota Pekalongan bisa lebih baik, tertib, dan lancar. Sebagaimana diketahui bersama, masih banyak parkir liar, mudah-mudahan dengan adanya raperda ini bisa menyelesaikan persoalan yang masih terjadi," tegas Mustofa.
Mustofa memaparkan, raperda kedua tentang PTSP diharapkan menjadi suatu akses yang sangat baik dan mudah bagi pelaku investor dan pelaku perizinan di Kota Pekalongan, sehingga mereka akan tertuju pada satu pintu. Lanjutnya, Raperda ketiga tentang Tanda daftar gudang, sebagaimana adanya UU Ciptaker, SIUP, dan TDP telah dicabut. Sehingga, harus disesuaikan dengan Tanda Daftar Gudang.
"Semoga ketiga raperda ini bisa segera dibahas oleh DPRD Kota Pekalongan dan kami sudah menyusun anggota panitia khusus (pansus) mengenai siapa-siapa yang membahas. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan ini dan setelah 3 raperda ini disahkan menjadi Perda bisa memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Kota Pekalongan," pungkasnya.