Tingkatkan IDG, Pemkot Dorong Kontribusi Perempuan dalam Parlemen dan Perekonomian Keluarga
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Salah satu isu yang menjadi arus utama perjuangan kaum perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, adalah isu keadilan dan kesetaraan gender. Dimana, perempuan bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum pria.
Meskipun telah diperjuangkan selama beberapa dekade, isu ini masih terus mengemuka hingga saat ini.
Pj Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini menjelaskan bahwa, kajian lembaga pemerintah bersama institusi terkait terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dilakukan sebagai upaya untuk memantau peran perempuan dalam pembangunan. Mengingat capaian, Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Pekalongan masih rendah atau posisi 4 terendah di kabupaten/kota di Jawa Tengah yakni 61,37, maka Pemerintah Kota Pekalongan mendorong keterlibatan dan kontribusi perempuan dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik.
"Memang untuk Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Pekalongan masih menjadi keprihatinan kita, karena belum setinggi IPM ataupun IPG Kita, ini memang di dalamnya terkait antara lain peran perempuan di dalam parlemen, kita memahami sendiri keterwakilan perempuan didalam parlemen yang seharusnya targetnya 30 persen sampai saat ini belum terpenuhi," ucap Anita usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Rakor Pokja PUG) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Buketan Setda setempat, Senin (15/5/2023).
Oleh karena itu, menurutnya, dari eksekutif atau pemerintah tentunya mendorong supaya yang berperan menjadi pimpinan dari eselon IV,III,II juga nantinya bisa dari kaum perempuan yang semakin banyak terlibat. Dimana, yang lebih penting lagi adalah hal ini bisa segera ditindak lanjuti oleh OPD yang terkait dengan pemberdayaan perempuan maupun ekonomi itu sendiri agar bagaimana bisa meningkatkan peran perempuan di dalam peningkatan pendapatan keluarga, antara lain perempuan memiliki penghasilan untuk mendukung ekonomi keluarganya, dan sebenarnya saat ini juga disadari bersama bahwa, perempuan di Kota Pekalongan juga banyak yang tidak murni ibu rumah tangga tetapi punya pekerjaan sampingan.
"Kami menghimbau kepada kaum perempuan, kalau ada pendataan kaitanya pendapatan perempuan jangan ragu untuk menyampaikan apa adanya, sebab hal itu tidak ada kaitanya dengan bantuan yang akan diberikan, dengan pajak yang akan ditarik tapi itu lebih untuk pendataan yang kaitanya dengan pembangunan Kota Pekalongan. Sehingga, Kota Pekalongan bisa merencanakan pembangunan yang tepat terutama untuk pemberdayaan perempuan dan perannya peningkatan pendapatan keluarga," tegasnya.
Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono menerangkan bahwa, kegiatan rakor pokja PUG ini diharapkan nanti bisa lebih optimal dalam meningkatkan peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Dalam rakor ini turut diundang para kepala OPD di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan sehingga mereka bisa bersinergi dan meningkatkan komitmen bersama dalam meningkatkan pengarusutamaan gender.
"Didukung juga adanya komitmen dan keterlibatan secara luas dari OPD penggerak yaitu Bappeda, BPKAD, Inspektorat, DPMPPA, dan Bagian Organisasi. Dengan rakor ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengoptimalkan komitmen tersebut, " beber Sabaryo.
Disampaikan Sabaryo, selama ini dari OPD sudah menjalankan semua program yang digalakkan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, salah satunya harus ada dua kegiatan dalam mendorong perspektif gender.
"Contohnya dalam kegiatan itu sasarannya tidak hanya sebatas laki-laki, tetapi minimal 30 persen ada keterlibatan perempuan di dalamnya," tuturnya.
Ditambahkan dosen Fisip Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sekaligus Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan, selaku narasumber, Indra Kertati menyebutkan bahwa, IDG Kota Pekalongan masih rendah, dimana menduduki ranking 31 di Jawa Tengah. Posisi rendah ini disebabkan karena masih rendahnya partisipasi perempuan di wilayah tersebut dalam sektor parlemen, kontribusi pendapatan perempuannya juga masih rendah. Sehingga, dua hal ini harus ditingkatkan.
"Yang sangat penting adalah dari partai politik untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada para perempuan untuk bisa menduduki kursi di parlemen. Pentingnya Pemda adalah bisa menguatkan anggota calon legislatif supaya bisa memiliki strategi yang lebih baik untuk meraih suara dan bagi mereka yang sudah di legislatif perlu meningkatkan kapasitasnya supaya lebih dikenal, sehingga suatu saat mereka bisa terpilih lagi di masa yang akan datang," papar Indra.
Lanjut Indra membeberkan, untuk kontribusi pendapatan perempuan adalah yang paling utama memetakan perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan berusaha dan kapasitas lebih baik.
"Sebenarnya Kota Pekalongan banyak sekali kaum perempuan, tetapi mereka tidak terformal. Ini yang harus diformalkan mereka tercatat sebagai pelaku usaha. Perempuan itu memiliki daya lenting yang luar biasa, dan memiliki kemampuan melebihi laki-laki di dalam membuat alternatif dan mengatasi permasalahan, hanya saja dia butuh support, sehingga semua OPD harus menyokong hal tersebut supaya angka IDG ini bisa terus meningkat,"pungkasnya.
Meskipun telah diperjuangkan selama beberapa dekade, isu ini masih terus mengemuka hingga saat ini.
Pj Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini menjelaskan bahwa, kajian lembaga pemerintah bersama institusi terkait terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dilakukan sebagai upaya untuk memantau peran perempuan dalam pembangunan. Mengingat capaian, Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Pekalongan masih rendah atau posisi 4 terendah di kabupaten/kota di Jawa Tengah yakni 61,37, maka Pemerintah Kota Pekalongan mendorong keterlibatan dan kontribusi perempuan dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik.
"Memang untuk Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Pekalongan masih menjadi keprihatinan kita, karena belum setinggi IPM ataupun IPG Kita, ini memang di dalamnya terkait antara lain peran perempuan di dalam parlemen, kita memahami sendiri keterwakilan perempuan didalam parlemen yang seharusnya targetnya 30 persen sampai saat ini belum terpenuhi," ucap Anita usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Rakor Pokja PUG) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Buketan Setda setempat, Senin (15/5/2023).
Oleh karena itu, menurutnya, dari eksekutif atau pemerintah tentunya mendorong supaya yang berperan menjadi pimpinan dari eselon IV,III,II juga nantinya bisa dari kaum perempuan yang semakin banyak terlibat. Dimana, yang lebih penting lagi adalah hal ini bisa segera ditindak lanjuti oleh OPD yang terkait dengan pemberdayaan perempuan maupun ekonomi itu sendiri agar bagaimana bisa meningkatkan peran perempuan di dalam peningkatan pendapatan keluarga, antara lain perempuan memiliki penghasilan untuk mendukung ekonomi keluarganya, dan sebenarnya saat ini juga disadari bersama bahwa, perempuan di Kota Pekalongan juga banyak yang tidak murni ibu rumah tangga tetapi punya pekerjaan sampingan.
"Kami menghimbau kepada kaum perempuan, kalau ada pendataan kaitanya pendapatan perempuan jangan ragu untuk menyampaikan apa adanya, sebab hal itu tidak ada kaitanya dengan bantuan yang akan diberikan, dengan pajak yang akan ditarik tapi itu lebih untuk pendataan yang kaitanya dengan pembangunan Kota Pekalongan. Sehingga, Kota Pekalongan bisa merencanakan pembangunan yang tepat terutama untuk pemberdayaan perempuan dan perannya peningkatan pendapatan keluarga," tegasnya.
Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono menerangkan bahwa, kegiatan rakor pokja PUG ini diharapkan nanti bisa lebih optimal dalam meningkatkan peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Dalam rakor ini turut diundang para kepala OPD di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan sehingga mereka bisa bersinergi dan meningkatkan komitmen bersama dalam meningkatkan pengarusutamaan gender.
"Didukung juga adanya komitmen dan keterlibatan secara luas dari OPD penggerak yaitu Bappeda, BPKAD, Inspektorat, DPMPPA, dan Bagian Organisasi. Dengan rakor ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengoptimalkan komitmen tersebut, " beber Sabaryo.
Disampaikan Sabaryo, selama ini dari OPD sudah menjalankan semua program yang digalakkan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, salah satunya harus ada dua kegiatan dalam mendorong perspektif gender.
"Contohnya dalam kegiatan itu sasarannya tidak hanya sebatas laki-laki, tetapi minimal 30 persen ada keterlibatan perempuan di dalamnya," tuturnya.
Ditambahkan dosen Fisip Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sekaligus Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan, selaku narasumber, Indra Kertati menyebutkan bahwa, IDG Kota Pekalongan masih rendah, dimana menduduki ranking 31 di Jawa Tengah. Posisi rendah ini disebabkan karena masih rendahnya partisipasi perempuan di wilayah tersebut dalam sektor parlemen, kontribusi pendapatan perempuannya juga masih rendah. Sehingga, dua hal ini harus ditingkatkan.
"Yang sangat penting adalah dari partai politik untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada para perempuan untuk bisa menduduki kursi di parlemen. Pentingnya Pemda adalah bisa menguatkan anggota calon legislatif supaya bisa memiliki strategi yang lebih baik untuk meraih suara dan bagi mereka yang sudah di legislatif perlu meningkatkan kapasitasnya supaya lebih dikenal, sehingga suatu saat mereka bisa terpilih lagi di masa yang akan datang," papar Indra.
Lanjut Indra membeberkan, untuk kontribusi pendapatan perempuan adalah yang paling utama memetakan perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan berusaha dan kapasitas lebih baik.
"Sebenarnya Kota Pekalongan banyak sekali kaum perempuan, tetapi mereka tidak terformal. Ini yang harus diformalkan mereka tercatat sebagai pelaku usaha. Perempuan itu memiliki daya lenting yang luar biasa, dan memiliki kemampuan melebihi laki-laki di dalam membuat alternatif dan mengatasi permasalahan, hanya saja dia butuh support, sehingga semua OPD harus menyokong hal tersebut supaya angka IDG ini bisa terus meningkat,"pungkasnya.