Terus Optimalkan Penanganan Perubahan Iklim, Kota Pekalongan Siap Sambut Kedatangan Delegasi 21 Negara
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan sudah tak asing lagi dengan dampak perubahan iklim berupa peristiwa-peristiwa bencana. Dimana, wilayah ini dihadapkan pada berbagai persoalan terkait topografisnya, yaitu banjir dan rob (naiknya permukaan air laut), serta penurunan struktur tanah yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Sebagai kawasan pesisir, maka perlu dilakukan upaya-upaya adaptif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan memperbaiki dan melindungi ekosistem mangrove. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berkolaborasi dengan Adaptation Fund Kemitraan Perubahan iklim terus mengoptimalkan sejumlah upaya mitigasi guna meminimalisir dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim, termasuk salah satunya Kota Pekalongan siap menerima kunjungan dari 40 delegasi dari 21 negara untuk bersama-sama berbagi ilmu dan pengalaman pada tanggal 7-8 Juni 2023. Hal ini terungkap dalam rapat audiensi bersama Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif yang juga turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini, dan sejumlah Kepala OPD terkait, berlangsung di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan, Kamis (25/5/2023).
Usai menerima audiensi tersebut, Walikota Aaf, sapaan akrabnya menyambut baik adanya audiensi dengan Kemitraan yang dikomandoi oleh Bapak Laode M Syarif. Menurutnya, audiensi ini dimaksudkan untuk menjalin koordinasi lebih lanjut terkait program Adaptation Fund dari Kemitraan yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini di Kota Pekalongan sekaligus koordinasi penerimaan kedatangan 40 orang delegasi dari 21 negara ke Kota Pekalongan yang dijadwalkan tiba di Kota Pekalongan tanggal 7 Juni 2023.
"Mudah-mudahan segala persiapan berjalan lancar dan tamu-tamu yang datang ke Kota Pekalongan pun berjalan lancar pula, serta membawa efek baik untuk memberikan masukan ide dan pemikiran penanganan bencana, dan ada anggaran yang bisa diperbantukan untuk Kota Pekalongan dalam mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh banjir dan rob, serta penurunan muka tanah," terangnya.
Menurutnya, sejauh ini sejumlah upaya mitigasi yang sudah digalakkan Kemitraan dan komunitas, lembaga, yang peduli banjir dan rob Kota Pekalongan perlahan sudah terlihat ada progressnya. Kendati demikian, upaya jangka panjang ini akan lebih berhasil apabila ada partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat di dalamnya untuk bersama-sama merawat Kota Pekalongan.
"Semuanya harus beradaptasi, misalkan beberapa bulan lalu dari Kemitraan sudah menanam ribuan bibit mangrove yang harus dirawat dan dipelihara bersama," tegasnya.
Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia, Laode M Syarif menerangkan bahwa, program Adaptation Fund ini merupakan proyek multiyears yang ditargetkan sampai Tahun 2024. Adaptation Fund merupakan sebuah program dukungan pembiayaan proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang didirikan berdasarkan protokol Kyoto dari konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC). Laode menyebutkan, sebanyak 8 kelurahan di Kota Pekalongan yang terdampak perubahan iklim adanya banjir dan rob disasar program Adaptation Fund (AF) yang dijalankan oleh Lembaga Kemitraan Jakarta. Masing-masing 8 kelurahan yakni Kelurahan Panjang Baru, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Bandengan, Krapyak, Padukuhan Kraton, dan Degayu di Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat.
"Kalau berbicara program penanganan perubahan iklim ini hasilnya memang terlihat 10-20 tahun ke depan. Jadi, masyarakat harus sedikit bersabar, dan yang menentukan itu upaya-upaya yang sudah dilakukan ini harus terus dirawat dan mencoba solusi-solusi baru seiring perkembangan situasi dan kondisi di lapangan," papar Laode.
Lanjut Laode membeberkan bahwa, kedatangan puluhan delegasi dari 21 negara ke Kota Pekalongan adalah ingin melihat secara langsung kondisi riil di lapangan dan upaya yang sudah dilakukan oleh Kota Pekalongan.
"Semoga juga ada pihak-pihak lain untuk bisa membantu penanganan pesisir Utara Jawa khususnya Kota Pekalongan agar terselamatkan dari dampak perubahan iklim," bebernya.
Laode menambahkan bahwa, Kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan serta 21 negara tersebut telah merancang sejumlah kegiatan penanganan perubahan iklim di kelurahan-kelurahan yang menjadi sasaran program Adaptation Fund di Kota Pekalongan.
"Mulai dari penanaman dan budidaya mangrove, pemilahan sampah, hingga pembangunan break water maupun mendengarkan keluhan dan arahan dari Walikota apa yang dibutuhkan Kota Pekalongan selama untuk masa 5-20 tahun ke depan. Jadi, masyarakat diharapkan selalu terlibat, jangan hanya bergantung pada pemerintah saja," pungkasnya.
Usai menerima audiensi tersebut, Walikota Aaf, sapaan akrabnya menyambut baik adanya audiensi dengan Kemitraan yang dikomandoi oleh Bapak Laode M Syarif. Menurutnya, audiensi ini dimaksudkan untuk menjalin koordinasi lebih lanjut terkait program Adaptation Fund dari Kemitraan yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini di Kota Pekalongan sekaligus koordinasi penerimaan kedatangan 40 orang delegasi dari 21 negara ke Kota Pekalongan yang dijadwalkan tiba di Kota Pekalongan tanggal 7 Juni 2023.
"Mudah-mudahan segala persiapan berjalan lancar dan tamu-tamu yang datang ke Kota Pekalongan pun berjalan lancar pula, serta membawa efek baik untuk memberikan masukan ide dan pemikiran penanganan bencana, dan ada anggaran yang bisa diperbantukan untuk Kota Pekalongan dalam mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh banjir dan rob, serta penurunan muka tanah," terangnya.
Menurutnya, sejauh ini sejumlah upaya mitigasi yang sudah digalakkan Kemitraan dan komunitas, lembaga, yang peduli banjir dan rob Kota Pekalongan perlahan sudah terlihat ada progressnya. Kendati demikian, upaya jangka panjang ini akan lebih berhasil apabila ada partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat di dalamnya untuk bersama-sama merawat Kota Pekalongan.
"Semuanya harus beradaptasi, misalkan beberapa bulan lalu dari Kemitraan sudah menanam ribuan bibit mangrove yang harus dirawat dan dipelihara bersama," tegasnya.
Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia, Laode M Syarif menerangkan bahwa, program Adaptation Fund ini merupakan proyek multiyears yang ditargetkan sampai Tahun 2024. Adaptation Fund merupakan sebuah program dukungan pembiayaan proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang didirikan berdasarkan protokol Kyoto dari konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC). Laode menyebutkan, sebanyak 8 kelurahan di Kota Pekalongan yang terdampak perubahan iklim adanya banjir dan rob disasar program Adaptation Fund (AF) yang dijalankan oleh Lembaga Kemitraan Jakarta. Masing-masing 8 kelurahan yakni Kelurahan Panjang Baru, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Bandengan, Krapyak, Padukuhan Kraton, dan Degayu di Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat.
"Kalau berbicara program penanganan perubahan iklim ini hasilnya memang terlihat 10-20 tahun ke depan. Jadi, masyarakat harus sedikit bersabar, dan yang menentukan itu upaya-upaya yang sudah dilakukan ini harus terus dirawat dan mencoba solusi-solusi baru seiring perkembangan situasi dan kondisi di lapangan," papar Laode.
Lanjut Laode membeberkan bahwa, kedatangan puluhan delegasi dari 21 negara ke Kota Pekalongan adalah ingin melihat secara langsung kondisi riil di lapangan dan upaya yang sudah dilakukan oleh Kota Pekalongan.
"Semoga juga ada pihak-pihak lain untuk bisa membantu penanganan pesisir Utara Jawa khususnya Kota Pekalongan agar terselamatkan dari dampak perubahan iklim," bebernya.
Laode menambahkan bahwa, Kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan serta 21 negara tersebut telah merancang sejumlah kegiatan penanganan perubahan iklim di kelurahan-kelurahan yang menjadi sasaran program Adaptation Fund di Kota Pekalongan.
"Mulai dari penanaman dan budidaya mangrove, pemilahan sampah, hingga pembangunan break water maupun mendengarkan keluhan dan arahan dari Walikota apa yang dibutuhkan Kota Pekalongan selama untuk masa 5-20 tahun ke depan. Jadi, masyarakat diharapkan selalu terlibat, jangan hanya bergantung pada pemerintah saja," pungkasnya.