Terima Petugas ST2023, Wawalkot Salahudin : Hasil Pendataan ST2023 Bisa Akurat dan Valid
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin menerima kunjungan petugas Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan yang diterjunkan untuk melaksanakan pendataan di lapangan terkait profil dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memiliki usaha pertanian, luasan lahan pertanian, bidang tanaman, perikanan, peternakan hingga perkebunan sejak awal hingga akhir Juni 2023, berlangsung di Rumah Dinas Wakil Walikota Pekalongan, Senin sore (26/6/2023).
Wawalkot Salahudin menyampaikan apresiasi dan menyambut baik adanya kedatangan petugas ST2023 ini. Salahudin menekankan agar petugas ST2023 dan BPS Kota Pekalongan tetap semangat dalam melaksanakan sensus pertanian Tahun 2023 di lapangan secara door to door ke masyarakat.
"Kami berharap, dari hasil ST2023 ini, data yang diperoleh betul-betul valid dan akurat serta bisa digunakan dasar pengambilan kebijakan pemerintah," ucapnya.
Menurutnya, dari data hasil ST2023 ini juga bisa dibaca oleh pengambil keputusan/kebijakan di Pemerintah Pusat, terkait bagaimana kemampuan para petani Indonesia di era saat ini dengan keterbatasan lahan masih tetap bisa produktif dan sejahtera.
"Mungkin juga perlu ada kebijakan bantuan peralatan pertanian, subsidi harga pupuk, dan sebagainya. Petani kita yang lahannya berupa sawah, ketika masih lahan itu berstatus sawah tidak bisa displit Sertifikat Hak Miliknya (SHM). Padahal, kepemilikan lahan itu dari tahun ke tahun biasanya berganti baik karena orangtuanya meninggal dunia dan diwariskan ke anaknya, anaknya meninggal kemudian dikelola oleh cucunya dan hasilnya jauh lebih sedikit tidak bisa displit," ujarnya.
Pihaknya berharap, aturan sertifikasi lahan sawah juga ada perubahan yang ke arah menyejahterakan para petani.
"Kami berharap, pemimpin kita di pusat bijaksana melihat permasalahan di kota, dimana luasan lahan sawahnya terbatas karena perkembangan industri, terkena bencana rob dan sebagainya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana ST2023 BPS Kota Pekalongan, Azka Muthia menerangkan bahwa, selain masyarakat umum, pejabat Pemerintah Daerah seperti Walikota Pekalongan, Wakil Walikota Pekalongan, dan Ketua DPRD Kota Pekalongan turut dilakukan pendataan ST2023 ini karena mereka memiliki lahan usaha pertanian, perikanan, ataupun perkebunan.
"Yang disurvey terkait usaha pertaniannya yang tidak hanya mencakup sawah saja, tetapi juga ketika yang bersangkutan memiliki tanaman hortikultura, peternakan, tambak, perikanan, dan sebagainya," beber Azka.
Azka mengaku, kendala di lapangan dalam melaksanakan ST2023 ini adalah adanya bencana rob yang biasanya terjadi di Kota Pekalongan khususnya di wilayah pesisir Utara Kota Pekalongan, dimana bencana rob ini terkadang menyulitkan petugas ST2023 dalam mendata lahan-lahan pertanian yang sudah tergenang rob.
"Tetapi, Alhamdulillah pendataan di lapangan sudah terlaksana 100 persen, tinggal kami menelusuri kembali para pejabat yang memiliki usaha pertanian dan dicocokkan dengan data. Harapannya, dari kegiatan ST2023 ini dapat menghasilkan data akurat yang menggambarkan keadaan pertanian di Kota Pekalongan saat ini, terutama dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan," tandasnya.
Wawalkot Salahudin menyampaikan apresiasi dan menyambut baik adanya kedatangan petugas ST2023 ini. Salahudin menekankan agar petugas ST2023 dan BPS Kota Pekalongan tetap semangat dalam melaksanakan sensus pertanian Tahun 2023 di lapangan secara door to door ke masyarakat.
"Kami berharap, dari hasil ST2023 ini, data yang diperoleh betul-betul valid dan akurat serta bisa digunakan dasar pengambilan kebijakan pemerintah," ucapnya.
Menurutnya, dari data hasil ST2023 ini juga bisa dibaca oleh pengambil keputusan/kebijakan di Pemerintah Pusat, terkait bagaimana kemampuan para petani Indonesia di era saat ini dengan keterbatasan lahan masih tetap bisa produktif dan sejahtera.
"Mungkin juga perlu ada kebijakan bantuan peralatan pertanian, subsidi harga pupuk, dan sebagainya. Petani kita yang lahannya berupa sawah, ketika masih lahan itu berstatus sawah tidak bisa displit Sertifikat Hak Miliknya (SHM). Padahal, kepemilikan lahan itu dari tahun ke tahun biasanya berganti baik karena orangtuanya meninggal dunia dan diwariskan ke anaknya, anaknya meninggal kemudian dikelola oleh cucunya dan hasilnya jauh lebih sedikit tidak bisa displit," ujarnya.
Pihaknya berharap, aturan sertifikasi lahan sawah juga ada perubahan yang ke arah menyejahterakan para petani.
"Kami berharap, pemimpin kita di pusat bijaksana melihat permasalahan di kota, dimana luasan lahan sawahnya terbatas karena perkembangan industri, terkena bencana rob dan sebagainya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana ST2023 BPS Kota Pekalongan, Azka Muthia menerangkan bahwa, selain masyarakat umum, pejabat Pemerintah Daerah seperti Walikota Pekalongan, Wakil Walikota Pekalongan, dan Ketua DPRD Kota Pekalongan turut dilakukan pendataan ST2023 ini karena mereka memiliki lahan usaha pertanian, perikanan, ataupun perkebunan.
"Yang disurvey terkait usaha pertaniannya yang tidak hanya mencakup sawah saja, tetapi juga ketika yang bersangkutan memiliki tanaman hortikultura, peternakan, tambak, perikanan, dan sebagainya," beber Azka.
Azka mengaku, kendala di lapangan dalam melaksanakan ST2023 ini adalah adanya bencana rob yang biasanya terjadi di Kota Pekalongan khususnya di wilayah pesisir Utara Kota Pekalongan, dimana bencana rob ini terkadang menyulitkan petugas ST2023 dalam mendata lahan-lahan pertanian yang sudah tergenang rob.
"Tetapi, Alhamdulillah pendataan di lapangan sudah terlaksana 100 persen, tinggal kami menelusuri kembali para pejabat yang memiliki usaha pertanian dan dicocokkan dengan data. Harapannya, dari kegiatan ST2023 ini dapat menghasilkan data akurat yang menggambarkan keadaan pertanian di Kota Pekalongan saat ini, terutama dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan," tandasnya.