Sukseskan SP2020, BPS Sasar Pegawai OPD Pemkot Pekalongan
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan mengajak para pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekalongan untuk mensukseskan Program Sensus Penduduk (SP) yang dijadwalkan berlangsung pada Tahun 2020, salah satunya kepada para pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan saat apel pagi di Kantor Satpol PP Kota Pekalongan, Selasa (21/1/2019).
Kepala Seksi (Kasi) IPDS BPS Kota Pekalongan, Kusuma Agung Handaka, menyampaikan bahwa SP2020 ini merupakan program 10 tahunan untuk memperbarui pendataan masyarakat yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai langkah mendata Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang telah tinggal di Indonesia setidaknya satu tahun.
“Program Nasional Sukses Sensus Penduduk 2020 ini akan dilaksanakan dua tahap yakni pada tanggal 15 Februari-31 Maret 2020 secara daring (online), sehingga warga diminta berpartisipasi dengan mengakses tautan yang disediakan melalui laman “sensus.bps.go.id” baik melalui PC,laptop atau smartphonenya. Sedangkan, untuk pendataan offline dilakukan pada Bulan Juli 2020 oleh petugas sensus terlatih dilengkapi dengan fasilitas android yang mendatangi rumah warga (door to door) untuk mendata secara langsung ” ucap Agung.
Disampaikan Agung, SP2020 merupakan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan selain untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, juga untuk menentukan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia yang akan menggunakan metode kombinasi yaitu menjadikan data Dindukcapil sebagai data dasar untuk melakukan pendataan sehingga dihasilkan single data.
“Ketika mereka sudah mengakses secara online, mereka diminta untuk mengentri Nomor Kartu Keluarga kemudian NIK dari kepala keluarga, akan muncul kode captcha, maka yang bersangkutan akan diminta untuk membuat password karena data NIK dan data keluarga itu sangat rahasia, password ini harap disimpan hati-hati dan hanya bisa direset satu kali jika pengakses lupa. Dari laman tersebut akan menampilkan daftar anggota keluarga sesuai KK yang bersangkutan,” terang Agung.
Metode Sensus Penduduk 2020 secara daring, lanjut Agung, dinilai dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan sensus. Sehingga, saat masyarakat sudah melakukan pendataan diri dan keluarganya secara online datanya dapat terupdate dan tinggal menunjukkan bukti unggah pengisian data ketika petugas sensus mendatangi ke rumahnya. Agung menambahkan data kependudukan terbaru dari SP 2020 itu bisa dijadikan sebagai acuan pembuatan kebijakan atau regulasi yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah setempat melalui instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekalongan, Dr. Sri Budi Santoso (SBS), MSi menyambut baik dan mendukung program nasional SP2020 untuk sinkronisasi dan integrasi data Kependudukan.
“Satpol PP sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pekalongan mendukung sepenuhnya program nasional SP2020, kami memberikan kesempatan BPS memberikan sosialisasi langsung kepada seluruh pegawai Satpol PP untuk memberitahukan apa saja yang perlu dilakukan sebagai bagian dari aparat pemerintah turut mensukseskan sensus penduduk 2020,” tegas SBS.
SBS memaparkan salah satu peran yang diharapkan adalah para pegawai Satpol PP khususnya ASN bisa ikut mempelopori pelaksanaan sensus penduduk secara online lebih awal dibanding sensus manual pada pertengahan tahun nantinya.
“Sebab SP2020 secara online yang diadakan pada 15 Feb-31Maret 2020 dapat mempermudah BPS ketika melakukan verifikasi dan pengecekan data, sehingga kami Satpol PP selaku bagian Pemkot memberikan instruksi kepada pegawai kami untuk bagaimana teknis dan alamat yang harus diakses serta data yang harus dipersiapkan guna berpartisipasi dalam SP2020 tersebut,” pungkas SBS.
Kepala Seksi (Kasi) IPDS BPS Kota Pekalongan, Kusuma Agung Handaka, menyampaikan bahwa SP2020 ini merupakan program 10 tahunan untuk memperbarui pendataan masyarakat yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai langkah mendata Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang telah tinggal di Indonesia setidaknya satu tahun.
“Program Nasional Sukses Sensus Penduduk 2020 ini akan dilaksanakan dua tahap yakni pada tanggal 15 Februari-31 Maret 2020 secara daring (online), sehingga warga diminta berpartisipasi dengan mengakses tautan yang disediakan melalui laman “sensus.bps.go.id” baik melalui PC,laptop atau smartphonenya. Sedangkan, untuk pendataan offline dilakukan pada Bulan Juli 2020 oleh petugas sensus terlatih dilengkapi dengan fasilitas android yang mendatangi rumah warga (door to door) untuk mendata secara langsung ” ucap Agung.
Disampaikan Agung, SP2020 merupakan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan selain untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, juga untuk menentukan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia yang akan menggunakan metode kombinasi yaitu menjadikan data Dindukcapil sebagai data dasar untuk melakukan pendataan sehingga dihasilkan single data.
“Ketika mereka sudah mengakses secara online, mereka diminta untuk mengentri Nomor Kartu Keluarga kemudian NIK dari kepala keluarga, akan muncul kode captcha, maka yang bersangkutan akan diminta untuk membuat password karena data NIK dan data keluarga itu sangat rahasia, password ini harap disimpan hati-hati dan hanya bisa direset satu kali jika pengakses lupa. Dari laman tersebut akan menampilkan daftar anggota keluarga sesuai KK yang bersangkutan,” terang Agung.
Metode Sensus Penduduk 2020 secara daring, lanjut Agung, dinilai dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan sensus. Sehingga, saat masyarakat sudah melakukan pendataan diri dan keluarganya secara online datanya dapat terupdate dan tinggal menunjukkan bukti unggah pengisian data ketika petugas sensus mendatangi ke rumahnya. Agung menambahkan data kependudukan terbaru dari SP 2020 itu bisa dijadikan sebagai acuan pembuatan kebijakan atau regulasi yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah setempat melalui instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekalongan, Dr. Sri Budi Santoso (SBS), MSi menyambut baik dan mendukung program nasional SP2020 untuk sinkronisasi dan integrasi data Kependudukan.
“Satpol PP sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pekalongan mendukung sepenuhnya program nasional SP2020, kami memberikan kesempatan BPS memberikan sosialisasi langsung kepada seluruh pegawai Satpol PP untuk memberitahukan apa saja yang perlu dilakukan sebagai bagian dari aparat pemerintah turut mensukseskan sensus penduduk 2020,” tegas SBS.
SBS memaparkan salah satu peran yang diharapkan adalah para pegawai Satpol PP khususnya ASN bisa ikut mempelopori pelaksanaan sensus penduduk secara online lebih awal dibanding sensus manual pada pertengahan tahun nantinya.
“Sebab SP2020 secara online yang diadakan pada 15 Feb-31Maret 2020 dapat mempermudah BPS ketika melakukan verifikasi dan pengecekan data, sehingga kami Satpol PP selaku bagian Pemkot memberikan instruksi kepada pegawai kami untuk bagaimana teknis dan alamat yang harus diakses serta data yang harus dipersiapkan guna berpartisipasi dalam SP2020 tersebut,” pungkas SBS.