Sinergi Perangkat Daerah di Forum Tahap I untuk RKPD 2026
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) setempat menggelar Forum Perangkat Daerah Tahap I sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, berlangsung di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu (12/2/2025). Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Selama forum berlangsung, berbagai usulan dan masukan dari OPD dibahas secara mendalam, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif. Hasil dari forum ini akan menjadi bahan dasar dalam penyusunan RKPD 2026 yang lebih komprehensif.
Acara yang dibuka oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid ini turut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, media serta pemangku kepentingan lainnya.
Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf mengungkapkan bahwa, menyampaikan pentingnya forum ini sebagai wadah koordinasi dan sinergi antar OPD dalam menentukan arah pembangunan Kota Pekalongan. Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran pada tahun ini, dasar penyusunan RKPD Tahun 2026 ini harus diselaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih hasil Pilkada 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Ia mengaku memang masih ada beberapa program pada pemerintahan sebelumnya yang belum berjalan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti adanya pandemi Covid-19 yang membuat anggaran direfocussing, dan keterbatasan masa jabatan yang singkat kurang lebih 3 tahun 10 bulan.
"Ini tentunya berat untuk target-target yang harus kita realisasikan. Tapi, menurut Saya untuk pembangunan di Kota Pekalongan masih kondusif. Alhamdulillah kita sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk penanganan bencana-bencana, pembangunan kembali Pasar Banjarsari juga sudah, dan sebagainya,"ujar Mas Aaf.
Disamping RKPD ini harus sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Terpilih Periode 2025-2030 nantinya, Pemkot juga akan fokus untuk pembangunan jalan lingkar, pelabuhan onshore, dan penanganan banjir dan rob di sepanjang Sungai Bremi-Meduri. Pihaknya berharap, dengan sinergitas yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Pusat semuanya bisa terealisasi.
Lanjutnya, meski di jajaran Pemerintah Pusat khususnya Kementerian PUPR masih ada kendala dengan adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan, dan tantangan ke depan yang semakin kompleks, namun dirinya optimis Pemkot mampu mengupayakan secara maksimal dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.
"Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Untuk pemerintahan saat ini, sebenarnya Saya hanya meneruskan program-program sebelumnya, tidak ada target khusus 100 hari kerja. Sebab, PR Kota Pekalongan masih cukup banyak di beberapa sektor. Kita hanya melanjutkan dari pemerintahan kemarin, walaupun sekarang dengan Wakil yang berbeda. Mudah-mudahan bisa maksimal, kita akan meneruskan program pembangunan yang sudah baik, dan melakukan penyesuaian dengan visi dan misi pemerintahan periode ini,"tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menerangkan, tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 sudah dimulai, dimana saat ini masuk tahapan Forum Perangkat Daerah. Terkait dengan kebijakan pembangunam Tahun 2026, ada beberapa isu strategis yang perlu dilaksanakan meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, perekonomian yang berdaya saing, tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah, peningkatan kualitas hidup dan infrastruktur yang baik.
"Saat ini masa transisi baik Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Transisi ini akan dimulai pada tahun 2025 dengan dilantiknya kepala daerah secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta. Tentunya, landasan yang dipakai adalah Asa Cipta yang merupakan sinkronisasi antata pembangunan di daerah dan pusat sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto. Kita di daerah tentunya harus satu program, satu misi visi dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan kemampuan keuangan di daerah masing-masing,"beber Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.
Ditambahkan Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo bahwa, di Tahun 2025 ini akan menjadi acuan penganggaran ke depan pasca implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dimana hampir jajaran pemerintah baik Pusat, Provinsi, maupun kabupaten/kota akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dan menjadi acuan 5 tahun yang akan datang.
"Kemampuan anggaran kita tinggal 48 yang dibilang free setelah kami dari Bapperida, tim anggaran daerah melakukan investarisasi mana saja kegiatan yang mengikat atau biaya pengeluaran yang harus rutin dibayarkan Pemkot seperti gaji dan listrik, kebijakan pelayanan dasar sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya,"imbuh Cayekti.
Cayekti menambahkan, di tengah efisiensi anggaran tersebut, Pemkot tetap harus melaksanakan kewajiban penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana harus ada penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat dan jajaran kementerian terkait, Pemerintah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan selama 5 tahun ke depan yang disusun pasca pelantikan kepala daerah tanggal 20 Februari 2025.
"Di tanggal 4 Maret kita akan mengadakan Kick Off Penyusunan RPJMD, program strategis nasional juga menjadi pedoman kita semua dan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ini melalui pendekatan teknokratis, partisipatif masyarakat dan unsur-unsur lainnya,"pungkasnya. (Dian).
Acara yang dibuka oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid ini turut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, media serta pemangku kepentingan lainnya.
Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf mengungkapkan bahwa, menyampaikan pentingnya forum ini sebagai wadah koordinasi dan sinergi antar OPD dalam menentukan arah pembangunan Kota Pekalongan. Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran pada tahun ini, dasar penyusunan RKPD Tahun 2026 ini harus diselaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih hasil Pilkada 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Ia mengaku memang masih ada beberapa program pada pemerintahan sebelumnya yang belum berjalan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti adanya pandemi Covid-19 yang membuat anggaran direfocussing, dan keterbatasan masa jabatan yang singkat kurang lebih 3 tahun 10 bulan.
"Ini tentunya berat untuk target-target yang harus kita realisasikan. Tapi, menurut Saya untuk pembangunan di Kota Pekalongan masih kondusif. Alhamdulillah kita sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk penanganan bencana-bencana, pembangunan kembali Pasar Banjarsari juga sudah, dan sebagainya,"ujar Mas Aaf.
Disamping RKPD ini harus sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Terpilih Periode 2025-2030 nantinya, Pemkot juga akan fokus untuk pembangunan jalan lingkar, pelabuhan onshore, dan penanganan banjir dan rob di sepanjang Sungai Bremi-Meduri. Pihaknya berharap, dengan sinergitas yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Pusat semuanya bisa terealisasi.
Lanjutnya, meski di jajaran Pemerintah Pusat khususnya Kementerian PUPR masih ada kendala dengan adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan, dan tantangan ke depan yang semakin kompleks, namun dirinya optimis Pemkot mampu mengupayakan secara maksimal dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.
"Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Untuk pemerintahan saat ini, sebenarnya Saya hanya meneruskan program-program sebelumnya, tidak ada target khusus 100 hari kerja. Sebab, PR Kota Pekalongan masih cukup banyak di beberapa sektor. Kita hanya melanjutkan dari pemerintahan kemarin, walaupun sekarang dengan Wakil yang berbeda. Mudah-mudahan bisa maksimal, kita akan meneruskan program pembangunan yang sudah baik, dan melakukan penyesuaian dengan visi dan misi pemerintahan periode ini,"tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menerangkan, tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 sudah dimulai, dimana saat ini masuk tahapan Forum Perangkat Daerah. Terkait dengan kebijakan pembangunam Tahun 2026, ada beberapa isu strategis yang perlu dilaksanakan meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, perekonomian yang berdaya saing, tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah, peningkatan kualitas hidup dan infrastruktur yang baik.
"Saat ini masa transisi baik Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Transisi ini akan dimulai pada tahun 2025 dengan dilantiknya kepala daerah secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta. Tentunya, landasan yang dipakai adalah Asa Cipta yang merupakan sinkronisasi antata pembangunan di daerah dan pusat sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto. Kita di daerah tentunya harus satu program, satu misi visi dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan kemampuan keuangan di daerah masing-masing,"beber Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.
Ditambahkan Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo bahwa, di Tahun 2025 ini akan menjadi acuan penganggaran ke depan pasca implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dimana hampir jajaran pemerintah baik Pusat, Provinsi, maupun kabupaten/kota akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dan menjadi acuan 5 tahun yang akan datang.
"Kemampuan anggaran kita tinggal 48 yang dibilang free setelah kami dari Bapperida, tim anggaran daerah melakukan investarisasi mana saja kegiatan yang mengikat atau biaya pengeluaran yang harus rutin dibayarkan Pemkot seperti gaji dan listrik, kebijakan pelayanan dasar sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya,"imbuh Cayekti.
Cayekti menambahkan, di tengah efisiensi anggaran tersebut, Pemkot tetap harus melaksanakan kewajiban penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana harus ada penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat dan jajaran kementerian terkait, Pemerintah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan selama 5 tahun ke depan yang disusun pasca pelantikan kepala daerah tanggal 20 Februari 2025.
"Di tanggal 4 Maret kita akan mengadakan Kick Off Penyusunan RPJMD, program strategis nasional juga menjadi pedoman kita semua dan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ini melalui pendekatan teknokratis, partisipatif masyarakat dan unsur-unsur lainnya,"pungkasnya. (Dian).