Siapkan TPS Panggung, Kecamatan Pekalongan Utara Inventarisasi Wilayah Rawan Banjir

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, Kecamatan Pekalongan Utara mulai menginventarisasi titik-titik lokasi di sejumlah wilayah kelurahan rawan banjir yang sekiranya memerlukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Panggung. TPS panggung disiapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta mengakomodir titik-titik lokasi wilayah yang rawan banjir. Mengingat, pelaksanaan pemilu 2024 diprediksi bertepatan dengan musim penghujan tiba. Hal ini disampaikan oleh Camat Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Wismo Aditiyo dalam kegiatan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) tingkat Kecamatan Pekalongan Utara yang diikuti oleh 3 pilar baik lurah, babinsa dan bhabinkamtibmas, serta 18 perwakilan partai politik (parpol) berlangsung di Aula Kecamatan Pekalongan Utara setempat, Kamis (16/11/2023). 

"Kami melakukan inventarisasi TPS, karena kunci kesuksesan pemilu terletak pada keterlibatan politik masyarakat pada pelaksanaan proses pemilu," ucap Wismo.

Wismo menyebutkan, di wilayah Pekalongan Utara sendiri ada sekitar 230 TPS. Namun, dari hasil inventarisasi, ada sekitar 60 TPS yang tersebar di 7 kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara yang rawan banjir, diantaranya Kelurahan Bandengan, Panjang Wetan, Kandang Panjang, dan sebagainya. Sehingga, pihaknya telah memberikan masukan ke KPU untuk persiapan TPS panggung agar partisipasi pemilih pada pemilu 2024 meningkat.

"Mengingat Bulan Februari memasuki musim penghujan yang cukup tinggi. Kami selalu aktif berkoodinasi dengan PPK dan Panwascam terkait mengikuti aturan-aturan yang ada baik pada ASN, TNI, Polri dan aturan yang menjadi pegangan dari Panwascam dan Bawaslu. Selain itu, layanan jemput bola bisa dilakukan jika dalam kondisi tertentu berupa penyiapan perahu karet bagi mereka yang tidak memungkinkan datang ke lokasi TPS. Kami masih melihat siklus cuaca. Jika diperlukan layanan jemput bola, kami siap kerjasama antara kelurahan, kecamatan dan BPBD, dan PMI untuk mitigasi dan langkah-langkah mobilisasinya," pungkasnya.