Semua Organisasi Wanita Harus Ter- Advokasi PUG

Kota Pekalongan - Dalam rangka meningkatkan strategi pemerintah agar Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat Pembangunan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) menyelenggarakan Kegiatan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) selama 2 hari. Pembukaan dilakukan secara langsung oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, bertempat di Gedung Diklat Pekalongan, Senin (18/4/2022).
Turut Hadir Ketua TP PKK Kota Pekalongan Hj. Inggit Soraya, Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPMPPA Kota Pekalongan, Nur Agustina dan sejumlah kader organisasi perempuan yang ada di Kota Pekalongan.
Walikota Aaf mengatakan bahwa, Kota Pekalongan telah mendapat predikat Pengarusutamaan Gender kategori Utama. Hal ini dikarenakan di Kota Pekalongan, pemerintah daerah telah mendorong peran perempuan untuk bisa menduduki jabatan strategis. Sehingga, Kota Pekalongan ini juga sering menjadi rujukan kaji terap Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah terkait PUG tersebut.
"Peran perempuan ini terus kami dorong untuk bisa berkiprah hampir di semua sektor dan profesi dan melakukan kegiatan-kegiatan produktif dan terus berkarya walaupun secara kodrat perempuan ini memiliki kewajiban menyusui, melahirkan, dan di rumah saja," tegas Aaf.
Namun dikatakan Aaf, predikat penyetaraan gender kategori utama ini bisa turun karena saat itu pemilihan 7 jabatan kepala dinas di Kota Pekalongan yang kosong diisi oleh laki-laki.
"Tetapi, ini bukan berarti kita tidak memperhatikan peran perempuan, tetapi hasil tesnya seperti itu, rekomendasinya seperti itu. Tetapi, di sekretaris dinas beberapa kita isi perempuan, Sekda juga masih perempuan," tuturnya.
Sementara itu Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nur Agustina, menambahkan bahwa, advokasi PUG yang digelar ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Dimana, di tahun-tahun sebelumya sudah untuk tingkat RT,RW dan Kelurahan.
"Untuk tahun ini dan 5 tahun kedepan target kita semua organisasi perempuan harus teradvokasi PUG agar strategi pemerintah dalam rangka memberikan akses, kontrol, partisipasi pembangunan bisa dirasakan oleh semua lapisan tanpa membedakan gender laki-laki atau perempuan, " ucap Agustin.
Menurutnya, program PUG tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi sekaligus menyelaraskan program inovasi dari TP PKK bekerjasama dengan DPMPPA Kota Pekalongan yakni 1001 kader pendamping ketahanan keluarga.
"Jadi, nantinya mereka akan disiapkan menjadi bagian dari 1001 Kader pendamping ketahanan keluarga dan materi yang harus mereka kuasai salah satunya adalah terkait PUG diantaranya mengenai meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan melalui kewirausahaan, dan memiliki bekal untuk mengadvokasi 5 isu penting dalam mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak," tandasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Turut Hadir Ketua TP PKK Kota Pekalongan Hj. Inggit Soraya, Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPMPPA Kota Pekalongan, Nur Agustina dan sejumlah kader organisasi perempuan yang ada di Kota Pekalongan.
Walikota Aaf mengatakan bahwa, Kota Pekalongan telah mendapat predikat Pengarusutamaan Gender kategori Utama. Hal ini dikarenakan di Kota Pekalongan, pemerintah daerah telah mendorong peran perempuan untuk bisa menduduki jabatan strategis. Sehingga, Kota Pekalongan ini juga sering menjadi rujukan kaji terap Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah terkait PUG tersebut.
"Peran perempuan ini terus kami dorong untuk bisa berkiprah hampir di semua sektor dan profesi dan melakukan kegiatan-kegiatan produktif dan terus berkarya walaupun secara kodrat perempuan ini memiliki kewajiban menyusui, melahirkan, dan di rumah saja," tegas Aaf.
Namun dikatakan Aaf, predikat penyetaraan gender kategori utama ini bisa turun karena saat itu pemilihan 7 jabatan kepala dinas di Kota Pekalongan yang kosong diisi oleh laki-laki.
"Tetapi, ini bukan berarti kita tidak memperhatikan peran perempuan, tetapi hasil tesnya seperti itu, rekomendasinya seperti itu. Tetapi, di sekretaris dinas beberapa kita isi perempuan, Sekda juga masih perempuan," tuturnya.
Sementara itu Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nur Agustina, menambahkan bahwa, advokasi PUG yang digelar ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Dimana, di tahun-tahun sebelumya sudah untuk tingkat RT,RW dan Kelurahan.
"Untuk tahun ini dan 5 tahun kedepan target kita semua organisasi perempuan harus teradvokasi PUG agar strategi pemerintah dalam rangka memberikan akses, kontrol, partisipasi pembangunan bisa dirasakan oleh semua lapisan tanpa membedakan gender laki-laki atau perempuan, " ucap Agustin.
Menurutnya, program PUG tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi sekaligus menyelaraskan program inovasi dari TP PKK bekerjasama dengan DPMPPA Kota Pekalongan yakni 1001 kader pendamping ketahanan keluarga.
"Jadi, nantinya mereka akan disiapkan menjadi bagian dari 1001 Kader pendamping ketahanan keluarga dan materi yang harus mereka kuasai salah satunya adalah terkait PUG diantaranya mengenai meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan melalui kewirausahaan, dan memiliki bekal untuk mengadvokasi 5 isu penting dalam mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak," tandasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)