RKPD 2021, Pemkot Terus Genjot Pembangunan Daerah Terselesaikan Sesuai Target
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan mengusung tema "Penguatan Pondasi Keberlanjutan Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya Berdasarkan Nilai-Nilai Religiusitas, bertempat di Ruang Amarta Setda setempat, Selasa (14/1/2020).
Kegiatan konsultasi publik tersebut dibuka secara langsung oleh Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz,SE, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Hj. Sri Ruminingsih,SE,MSi, Ketua DPRD Kota Pekalongan, Hj. Balgies Diab, SAg, MM, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir. Anita Heru Kusumorini, MSc, Kepala BKD Kota Pekalongan, Drs. R. Doyo Budi Wibowo, MM, para Kepala OPD di Pemkot Pekalongan, para lurah dan camat se-Kota Pekalongan, jajaran Forkopimda Kota Pekalongan, komunitas, pemuda, media serta tamu undangan lainnya
Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz, SE menyampaikan bahwa tahun 2021 menjadi tahun terakhir dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang berarti seluruh program pembangunan di Kota Pekalongan harus terus dituntaskan sesuai target yang telah direncanakan.
“Oleh karena itu dalam periode satu tahun ini mudah-mudahan semua program yang telah direncanakan bisa selesai sesuai target yang telah dikehendaki baik itu tentang pertumbuhan perekonomian, Indeks Pembangunan Manusia, infrastruktur yang didukung dengan pendanaan baik dari APBD maupun APBN,” tutur Saelany.
Disampaikan Saelany, setahun ke depan program yang belum rampung akan terwujud dengan adanya masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat mengenai pembangunan daerah yang nanti ditindaklanjuti melalui musrenbang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Menurut Saelany, beberapa keberhasilan arah pembangunan Kota Pekalongan yang telah dicapai selama ini seperti penuntasan kemiskinan, buta aksara di Kota Pekalongan dan sebagainya yang dari tahun ke tahun semakin baik ini bisa disusul dengan capaian program-program pembangunan lainnya.
“Program kebijakan pembangunan lain harus terus dipacu dan digenjot, maka kami berharap para OPD dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendukung setiap capaian yang telah tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 demi terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, berlandaskan nilai-nilai religiusitas," ungkap Saelany.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, Hj. Balgies Diab, Sag, MM menyambut baik adanya kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD 2021 yang dapat dilaksanakan pada awal tahun ini sebagai penyempurnaan atas rancangan RKPD Tahun 2021 untuk kemudian dilanjutkan kegiatan Musrenbang dan KUA-PPAS di Tahun 2021 mendatang.
“Ada tiga rekomendasi dari DPRD Kota Pekalongan yakni mengenai penanganan rob secara komprehensif, pembangunan Pasar Banjarsari dan di bidang kesehatan maupun pendidikan agar lebih diperhatikan lagi untuk menuju Kota Pekalongan yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera,” tegas Balgies.
Dilain pihak, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir. Anita Heru Kusumorini, Msc menjelaskan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bappeda akan terus berupaya bersinergi bersama untuk mewujudkan program-program Pemerintah Kota Pekalongan yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Dipaparkan Anita, angka kemiskinan Kota Pekalongan masih on the track mengalami penurunan dari semula hanya 6,74 persen turun menjadi 6,6 persen sehingga segala upaya dikerahkan untuk terus menurunkan angka kemiskinan tersebut setiap tahunnya.
“Effort kita di tahun 2021 menuju 5,4 persen itu tinggal waktunya di tahun 2020 dan 2021 untuk menuntaskan target tersebut termasuk target-target lain yang harus kita genjot sesuai target yang ditetapkan bahkan yang terkait dengan tingkat pengangguran terbuka masih di angka 5,77 persen. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, terkait juga di bidang kesehatan untuk AKI dan AKB juga menjadi perhatian terus diturunkan sesuai dengan SPM Kesehatan, penuntasan kawasan kumuh di tahun 2021 bisa selesai, meskipun ada beberapa kawasan yang masih tergenang karena wilayah tersebut kondisinya berada di bawah permukaan air laut. Ke depan di daerah seperti ini kita masih pikirkan bersama mengenai penanganannya seperti apa. Tahun 2021 ini merupakan tahun RPJMD terakhir tahun 2016-2021 sekaligus menjadi tonggak awal RPJMD 2021-2024 atau bisa dikatakan sebagai tahun transisi,” tutup Anita.
Kegiatan konsultasi publik tersebut dibuka secara langsung oleh Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz,SE, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Hj. Sri Ruminingsih,SE,MSi, Ketua DPRD Kota Pekalongan, Hj. Balgies Diab, SAg, MM, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir. Anita Heru Kusumorini, MSc, Kepala BKD Kota Pekalongan, Drs. R. Doyo Budi Wibowo, MM, para Kepala OPD di Pemkot Pekalongan, para lurah dan camat se-Kota Pekalongan, jajaran Forkopimda Kota Pekalongan, komunitas, pemuda, media serta tamu undangan lainnya
Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz, SE menyampaikan bahwa tahun 2021 menjadi tahun terakhir dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang berarti seluruh program pembangunan di Kota Pekalongan harus terus dituntaskan sesuai target yang telah direncanakan.
“Oleh karena itu dalam periode satu tahun ini mudah-mudahan semua program yang telah direncanakan bisa selesai sesuai target yang telah dikehendaki baik itu tentang pertumbuhan perekonomian, Indeks Pembangunan Manusia, infrastruktur yang didukung dengan pendanaan baik dari APBD maupun APBN,” tutur Saelany.
Disampaikan Saelany, setahun ke depan program yang belum rampung akan terwujud dengan adanya masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat mengenai pembangunan daerah yang nanti ditindaklanjuti melalui musrenbang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Menurut Saelany, beberapa keberhasilan arah pembangunan Kota Pekalongan yang telah dicapai selama ini seperti penuntasan kemiskinan, buta aksara di Kota Pekalongan dan sebagainya yang dari tahun ke tahun semakin baik ini bisa disusul dengan capaian program-program pembangunan lainnya.
“Program kebijakan pembangunan lain harus terus dipacu dan digenjot, maka kami berharap para OPD dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendukung setiap capaian yang telah tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 demi terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, berlandaskan nilai-nilai religiusitas," ungkap Saelany.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, Hj. Balgies Diab, Sag, MM menyambut baik adanya kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD 2021 yang dapat dilaksanakan pada awal tahun ini sebagai penyempurnaan atas rancangan RKPD Tahun 2021 untuk kemudian dilanjutkan kegiatan Musrenbang dan KUA-PPAS di Tahun 2021 mendatang.
“Ada tiga rekomendasi dari DPRD Kota Pekalongan yakni mengenai penanganan rob secara komprehensif, pembangunan Pasar Banjarsari dan di bidang kesehatan maupun pendidikan agar lebih diperhatikan lagi untuk menuju Kota Pekalongan yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera,” tegas Balgies.
Dilain pihak, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir. Anita Heru Kusumorini, Msc menjelaskan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bappeda akan terus berupaya bersinergi bersama untuk mewujudkan program-program Pemerintah Kota Pekalongan yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Dipaparkan Anita, angka kemiskinan Kota Pekalongan masih on the track mengalami penurunan dari semula hanya 6,74 persen turun menjadi 6,6 persen sehingga segala upaya dikerahkan untuk terus menurunkan angka kemiskinan tersebut setiap tahunnya.
“Effort kita di tahun 2021 menuju 5,4 persen itu tinggal waktunya di tahun 2020 dan 2021 untuk menuntaskan target tersebut termasuk target-target lain yang harus kita genjot sesuai target yang ditetapkan bahkan yang terkait dengan tingkat pengangguran terbuka masih di angka 5,77 persen. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, terkait juga di bidang kesehatan untuk AKI dan AKB juga menjadi perhatian terus diturunkan sesuai dengan SPM Kesehatan, penuntasan kawasan kumuh di tahun 2021 bisa selesai, meskipun ada beberapa kawasan yang masih tergenang karena wilayah tersebut kondisinya berada di bawah permukaan air laut. Ke depan di daerah seperti ini kita masih pikirkan bersama mengenai penanganannya seperti apa. Tahun 2021 ini merupakan tahun RPJMD terakhir tahun 2016-2021 sekaligus menjadi tonggak awal RPJMD 2021-2024 atau bisa dikatakan sebagai tahun transisi,” tutup Anita.