Perluas Digitalisasi, BI Tegal Dorong Peningkatan ETPD
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) Tegal mendorong adanya peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah kerjanya se-eks karesidenan Pekalongan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Tegal, Marwadi dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) eks-karesidenan Pekalongan yang berlangsung di Hotel Santika Pekalongan, Jumat (28/6/2024). Kegiatan ini dihadiri 7 perwakilan TP2DD wilayah kabupaten/kota se-eks karesidenan Pekalongan. Turut hadir pula Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI), Dara Ayu Prastiwi.
Menurut Marwadi, kegiatan High Level Meeting ini cukup krusial agar masing-masing TP2DD Pemerintah Daerah (Pemda) bisa saling berdiskusi dan sharing terkait masalah yang dihadapi dan menemukan saran perbaikan dari penyelesaian masalah tersebut.
"Tadi, ada beberapa Pemda yang menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi dan bisa menemukan solusinya bersama narasumber dari Kemenko Perekonomian langsung,"ucapnya.
Marwadi menyebutkan, berdasarkan penilaian Kemenko Perekonomian, ada 3 aspek yang ditekankan yakni output, process dan outcome. Dimana, untuk skor TP2DD Kota Pekalongan sudah cukup baik.
Pihaknya mendorong BPKAD selaku TP2DD masing-masing Pemda untuk menyampaikan laporan secara baik kepada Kemenko Perekonomian yang memiliki kewenangan penilaian tersebut, terutama dalam hal administrasi yang baik. Misalnya, dalam kegiatan TP2DD bisa dicatat dengan cukup baik, tidak hanya terkait jenis kegiatan, persyaratan dokumen melainkan juga dilampirkan bukti-bukti dokumentasi kegiatan tersebut.
Lanjutnya, berdasarkan hasil laporan ETPD semester dua, Pemda se-eks karesidenan Pekalongan telah berhasil mempertahankan indeks ETPD di tahap digital dengan rata-rata skor diatas 94,27 persen. Dijelaskan Marwadi, ETPD merupakan upaya bersama untuk mengubah transaksi tunai menjadi non tunai yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang berkembang secara inklusi dan berkelanjutan.
"Kami ingin mendorong Pemda se-eks Karesidenan Pekalongan tetap dalam taraf daerah digital dan bisa ditingkatkan lagi skor indeks ETPD ke depannya, terutama Kota Pekalongan yang sudah masuk ranking 4. Kami dorong terus agar ke depan bisa semakin baik lagi dan minimal bisa masuk 3 besar untuk wilayah Jawa-Bali,"ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil pada Kemenko Perekonomian RI, Dara Ayu Prastiwi memaparkan, ETPD memiliki sejumlah urgensi, diantaranya untuk meningkatkan concern kepala daerah.
"Selain itu, memperkuat fiskal daerah, meningkatkan ekosistem kerjasama dan penguatan efektivitas monitoring kebijakan ETPD itu sendiri,"bebernya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo yang hadir mewakili Walikota Aaf menerangkan, beberapa program unggulan yang sudah diterapkan Pemkot Pekalonfan dalam implementasi ETPD ini, diantaranya implementasi e-tiketing di tempat obuek wisata, pembayaran parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan pemberian reward (hadiah) bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak secara non tunai, dan ssbagainya.
"Dalam waktu dekat ini, Pemkot juga aman memberi penghargaan bagi masyarakat yang memaksimalkan transaksi non tunai,"tandasnya. (Dian/Kharisma).
Menurut Marwadi, kegiatan High Level Meeting ini cukup krusial agar masing-masing TP2DD Pemerintah Daerah (Pemda) bisa saling berdiskusi dan sharing terkait masalah yang dihadapi dan menemukan saran perbaikan dari penyelesaian masalah tersebut.
"Tadi, ada beberapa Pemda yang menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi dan bisa menemukan solusinya bersama narasumber dari Kemenko Perekonomian langsung,"ucapnya.
Marwadi menyebutkan, berdasarkan penilaian Kemenko Perekonomian, ada 3 aspek yang ditekankan yakni output, process dan outcome. Dimana, untuk skor TP2DD Kota Pekalongan sudah cukup baik.
Pihaknya mendorong BPKAD selaku TP2DD masing-masing Pemda untuk menyampaikan laporan secara baik kepada Kemenko Perekonomian yang memiliki kewenangan penilaian tersebut, terutama dalam hal administrasi yang baik. Misalnya, dalam kegiatan TP2DD bisa dicatat dengan cukup baik, tidak hanya terkait jenis kegiatan, persyaratan dokumen melainkan juga dilampirkan bukti-bukti dokumentasi kegiatan tersebut.
Lanjutnya, berdasarkan hasil laporan ETPD semester dua, Pemda se-eks karesidenan Pekalongan telah berhasil mempertahankan indeks ETPD di tahap digital dengan rata-rata skor diatas 94,27 persen. Dijelaskan Marwadi, ETPD merupakan upaya bersama untuk mengubah transaksi tunai menjadi non tunai yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang berkembang secara inklusi dan berkelanjutan.
"Kami ingin mendorong Pemda se-eks Karesidenan Pekalongan tetap dalam taraf daerah digital dan bisa ditingkatkan lagi skor indeks ETPD ke depannya, terutama Kota Pekalongan yang sudah masuk ranking 4. Kami dorong terus agar ke depan bisa semakin baik lagi dan minimal bisa masuk 3 besar untuk wilayah Jawa-Bali,"ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil pada Kemenko Perekonomian RI, Dara Ayu Prastiwi memaparkan, ETPD memiliki sejumlah urgensi, diantaranya untuk meningkatkan concern kepala daerah.
"Selain itu, memperkuat fiskal daerah, meningkatkan ekosistem kerjasama dan penguatan efektivitas monitoring kebijakan ETPD itu sendiri,"bebernya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo yang hadir mewakili Walikota Aaf menerangkan, beberapa program unggulan yang sudah diterapkan Pemkot Pekalonfan dalam implementasi ETPD ini, diantaranya implementasi e-tiketing di tempat obuek wisata, pembayaran parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan pemberian reward (hadiah) bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak secara non tunai, dan ssbagainya.
"Dalam waktu dekat ini, Pemkot juga aman memberi penghargaan bagi masyarakat yang memaksimalkan transaksi non tunai,"tandasnya. (Dian/Kharisma).