Pengentasan Kemiskinan Diperlukan Sinergi Berbagai Pihak
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat sangat serius melakukan percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Pekalongan. Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan, bertempat di Ruang Amarta Setda setempat, Kamis (29/8/2019).
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) Kota Pekalongan, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masuk kategori miskin di Kota Batik mencapai 33.282. Jumlah tersebut merupakan total RTS dari empat kecamatan, di mana Pekalongan Utara tercatat memiliki jumlah keluarga kurang mampu terbanyak dengan 10.119 keluarga. Selanjutnya Pekalongan Barat dengan 9.163 keluarga, untuk Pekalongan Timur mencapai 7.873 keluarga. Sedangkan Pekalongan Selatan 7.127 RTS.
Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kota Pekalongan setiap tahun mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kota Batik ini mencapai 7,47% sedangkan pada tahun 2018 berhasil turun menjadi 6,75%. Namun, pihaknya masih terus memacu untuk percepatan pengentasan kemiskinan hingga target sesuai RPJMD di tahun 2021 sebesar 5,14%.
“Walaupun tahun 2017 mencapai 7,47 persen dan sekarang turun menjadi 6,75 persen. Namun untuk mencapai target 5,14 persen, tergolong sulit memang, tetapi kita semua harus tetap optimis dan berusaha mencapai target sesuai RPJMD di akhir tahun 2021 untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut,” ujar Saelany.
Disampaikan Saelany, guna mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemkot menggulirkan sebuah kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana dan saling bersinergi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dengan dunia usaha. Menurut Saelany, program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyaraka, pemberdayaan usaha ekonomi makro dan kecil serta program lainnya.
Saelany menambahkan, Pemkot akan terus malakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan hingga saat ini untuk upaya percepatan penurunan angka kemiskinan tersebut.
“Kendala program penurunan kemiskinan yaitu tidak tepat sasaran, contoh saja yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), mereka yang sudah mandiri dan mampu masih mendapatkan bantuan. Untuk itu kami akan lakukan evaluasi agar target penurunan 5,14 persen pada RPJMD tersebut bisa segera tercapai,” tegas Saelany.
Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini MSc menerangkan, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja melainkan memerlukan dukungan sinergitas dari seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mengadakan FGD ini bahwa dimaksudkan untuk mengatasi pengentasan kemiskinan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Ada yang pemberdayaan sifatnya dari keluarga, berbasis masyarakat, dan dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengentasan kemiskinan. Dan yang sudah direalisasikan dari Bank Jateng, untuk pembangunan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Harapannya ke depan akan banyak CSR dan dunia usaha tergerak untuk membantu. Sebab, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, ada yang membantu dari pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sehingga diperlukan sinergi bersama.,” jelas Anita.
Lebih lanjut, Anita menyampaikan bahwa ke depan Pemkot akan mengajak para pengusaha untuk ikut menangani kemiskinan di Kota Batik.
“Jika semua pihak bersinergi pasti bisa menurunkan angka kemiskinan, target Pemkot sendiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 angka kemiskinan turun di angka 5,14 persen,” tandas Anita.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) Kota Pekalongan, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masuk kategori miskin di Kota Batik mencapai 33.282. Jumlah tersebut merupakan total RTS dari empat kecamatan, di mana Pekalongan Utara tercatat memiliki jumlah keluarga kurang mampu terbanyak dengan 10.119 keluarga. Selanjutnya Pekalongan Barat dengan 9.163 keluarga, untuk Pekalongan Timur mencapai 7.873 keluarga. Sedangkan Pekalongan Selatan 7.127 RTS.
Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kota Pekalongan setiap tahun mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kota Batik ini mencapai 7,47% sedangkan pada tahun 2018 berhasil turun menjadi 6,75%. Namun, pihaknya masih terus memacu untuk percepatan pengentasan kemiskinan hingga target sesuai RPJMD di tahun 2021 sebesar 5,14%.
“Walaupun tahun 2017 mencapai 7,47 persen dan sekarang turun menjadi 6,75 persen. Namun untuk mencapai target 5,14 persen, tergolong sulit memang, tetapi kita semua harus tetap optimis dan berusaha mencapai target sesuai RPJMD di akhir tahun 2021 untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut,” ujar Saelany.
Disampaikan Saelany, guna mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemkot menggulirkan sebuah kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana dan saling bersinergi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dengan dunia usaha. Menurut Saelany, program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyaraka, pemberdayaan usaha ekonomi makro dan kecil serta program lainnya.
Saelany menambahkan, Pemkot akan terus malakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan hingga saat ini untuk upaya percepatan penurunan angka kemiskinan tersebut.
“Kendala program penurunan kemiskinan yaitu tidak tepat sasaran, contoh saja yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), mereka yang sudah mandiri dan mampu masih mendapatkan bantuan. Untuk itu kami akan lakukan evaluasi agar target penurunan 5,14 persen pada RPJMD tersebut bisa segera tercapai,” tegas Saelany.
Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini MSc menerangkan, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja melainkan memerlukan dukungan sinergitas dari seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mengadakan FGD ini bahwa dimaksudkan untuk mengatasi pengentasan kemiskinan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Ada yang pemberdayaan sifatnya dari keluarga, berbasis masyarakat, dan dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengentasan kemiskinan. Dan yang sudah direalisasikan dari Bank Jateng, untuk pembangunan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Harapannya ke depan akan banyak CSR dan dunia usaha tergerak untuk membantu. Sebab, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, ada yang membantu dari pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sehingga diperlukan sinergi bersama.,” jelas Anita.
Lebih lanjut, Anita menyampaikan bahwa ke depan Pemkot akan mengajak para pengusaha untuk ikut menangani kemiskinan di Kota Batik.
“Jika semua pihak bersinergi pasti bisa menurunkan angka kemiskinan, target Pemkot sendiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 angka kemiskinan turun di angka 5,14 persen,” tandas Anita.