Pemkot-Unicef Genjot 3 Program Hak Anak

Upaya pemenuhan hak anak butuh komitmen kuat, tidak hanya dari orang tua namun seluruh unsur Pemerintah dan masyarakat. Hak anak yang terpenuhi secara optimal diharapkan dapat memperbaiki dan menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang. Mendukung hal tersebut, United Nations Children's Fund (UNICEF) memilih Kota Pekalongan menjadi salah satu dari sedikit mitranya untuk melaksanakan kegiatan promosi yang terintegrasi untuk hak anak, penunjukkan ini didasari atas kuatnya dukungan Pemerintah setempat dalam pemenuhan hak anak.

 

“Bersama Unicef dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan ingin memastikan bahwa hak anak terpenuhi, diantaranya hak pendidikan pengentasan anak tidak sekolah yang mana berdasarkan laporan data ada 1700an anak yang tidak sekolah, hak perlindungan memastikan mereka terlindungi dari kekerasan anak terutama berbasis gender salah satunya lewat program _Online Child Sexual Exploitation and Abuse_ baik melalui daring ataupun tindakan langsung. Kemudian hak kesehatan dimana imunisasi di Kota Pekalongan baru-baru seperti pneumonia, diare sudah digalakkan dan dipromosikan selain itu juga manajemen kesehatan menstruasi sehingga mereka menghadapi haid pertama dengan bersih sehat gembira,” ujar Arie Rukmantara, Kepala Kantor Unicef Perwakilan Indonesia untuk Wilayah Jawa saat sharing dengan forum anak sebagai agen perubahan, di kantor LPPAR Kota Pekalongan, Senin (24/6/2024).

 

Arie menuturkan bahwa biasanya pada satu kabupaten/kota hanya menerima 1 program Unicef, namun karena _supporting_ Pemerintah Kota Pekalongan sangat kuat, maka 3 program hak anak dilakukan di daerah tersebut. Program ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu namun sejak tahun 2023 telah dikonvergensi semua bagian atau sektor untuk bekerja secara utuh.

 

Ia ingin Kota Pekalongan dijadikan contoh bagaimana sebuah daerah menyiapkan diri menjadi kota yang ramah, nyaman dan aman bagi anak, mengingat pada ratusan tahun yang lalu Kota Pekalongan bukanlah sebuah kota, oleh sebab itu pihaknya memprediksikan kedepan akan ada kota yang terbentuk dan tumbuh baru. Sehingga daerah tersebut dapat belajar dari Kota Pekalongan bagaimana menyiapkan diri menjadi kota yang ramah anak, sehingga Sumber Daya Manusia akan terlindungi, sehat dan lebih menikmati pelayanan pendidikan, sebab kota dianggap lebih berkembang ekonomi dan infrastrukturnya.

 

“Kami berharap kualitas pembangunan manusia terutama anak-anak di Kota Pekalongan menjadi contoh bagi kota baru lainnya di Indonesia, targetnya semua anak masuk sekolah, semua anak diimunisasi, semua anak terbebas dari kekerasan. Kita targetkan sampai tahun 2030 lalu kami laporkan di New York bahwa kota Pekalongan yang berhasil dapat mencapai _Sustainable Development Goals_ atau SDGs,” tandasnya.

 

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, DPMPPA Kota Pekalongan, Wahyu Wulandari menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak ini tentunya perlu dukungan dari forum anak, sebab mereka merupakan media komunikasi organisasi anak yang mampu menjembatani pemenuhan hak anak.

 

“Forum anak punya tugas sebagai Pelopor dan Pelapor atau 2P. Kemudian untuk Program Unicef ada 3 yaitu perlindungan anak, kesehatan dan pendidikan terkait angka tidak sekolah atau ATS, di tengah banyaknya terpaan kasus tidak baik yang dihadapi anak, minimal forum anak menjadi contoh, paling tidak dimulai dari dirinya sendiri, kalau ada ATS jangan sampai mereka ikut-ikutan putus sekolah atau jangan sampai menjadi pelaku tindak kriminal, syukur-syukur mereka dapat memberikan support korban karena kami sudah membekali sedikit bagaimana menjadi konselor sebaya. Semoga semua terkait hak anak khususnya di Kota Pekalongan bisa terpenuhi dengan kolaborasi dengan seluruh pihak yang ada,” tukasnya.

 

(DINKOMINFO KOTA PEKALONGAN)