Pemkot Koordinasikan TKPK
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekalongan Tahun 2022 di Ruang Amarta Sekta Kota Pekalongan, Senin (18/4/2022). Hal ini penting dikoordinasikan karena saat ini pasca pandemi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan naik dan pengangguran terbuka turun tetapi angka kemiskinan naik.
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE mengungkapkan bahwa pandemi ini erat dampaknya dengan angka kemiskinan naik. Namun di sisi lain ekonomi Kota Pekalongan tumbuh sebesar 3,59%, tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,02% menjadi 6,89%, tetapi kenapa angka kemiskinan naik. "Kalau di Pekalongan disebutnya angka kemiskinan selalu turun ternyata turun temurun, ini melihat fakta di lapangan," ungkap Aaf.
Aaf melihat naiknya angka kemiskinan ini ternyata pusat perbelanjaan semua ramai, tetapi angka kemiskinan yang naik ini sesuai data. Ternyata masih ada kesenjangan sosial di Kota Pekalongan. "Kita pecahkan masalah dan cari jalan keluarnya. Banyaknya warga Kota Pekalongan yang kesulitan karena dampak bencana banjir rob, mereka tak dapat meninggikan rumah. Adanya pandemi ini bahkan banyak yang dirumahkan dan kehilangan pekerjaan," jelas Aaf.
Disampaikan Aaf, salah satu solusi masyarakat diberi pelatihan yang tepat baik untuk sektor UMKM atau industri rumahan. Di samping itu juga bekal pemasaran dan kemudahan perizinan diberikan, serta akses bantuan pinjaman.
Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan, H Salahuddin STP selaku Ketua TKPK Kota Pekalongan menjelaskan perlu adanya sinergitas banyak pihak untuk mendorong turunnya angka kemiskinan. "Mungkin angka pengangguran terbuka menurun, namun penghasilan mereka kemungkinan banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelas Salahuddin.
Salahuddin mendorong adat pihak swasta turut memberikan gaji minimal UMK Kota Pekalongan sehingga pekerjanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Dari Pemerintah Kota Pekalongan memberi contoh bahwa untuk para tenaga kegiatan pun minimal digaji sesuai UMK," tukas Salahuddin.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE mengungkapkan bahwa pandemi ini erat dampaknya dengan angka kemiskinan naik. Namun di sisi lain ekonomi Kota Pekalongan tumbuh sebesar 3,59%, tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,02% menjadi 6,89%, tetapi kenapa angka kemiskinan naik. "Kalau di Pekalongan disebutnya angka kemiskinan selalu turun ternyata turun temurun, ini melihat fakta di lapangan," ungkap Aaf.
Aaf melihat naiknya angka kemiskinan ini ternyata pusat perbelanjaan semua ramai, tetapi angka kemiskinan yang naik ini sesuai data. Ternyata masih ada kesenjangan sosial di Kota Pekalongan. "Kita pecahkan masalah dan cari jalan keluarnya. Banyaknya warga Kota Pekalongan yang kesulitan karena dampak bencana banjir rob, mereka tak dapat meninggikan rumah. Adanya pandemi ini bahkan banyak yang dirumahkan dan kehilangan pekerjaan," jelas Aaf.
Disampaikan Aaf, salah satu solusi masyarakat diberi pelatihan yang tepat baik untuk sektor UMKM atau industri rumahan. Di samping itu juga bekal pemasaran dan kemudahan perizinan diberikan, serta akses bantuan pinjaman.
Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan, H Salahuddin STP selaku Ketua TKPK Kota Pekalongan menjelaskan perlu adanya sinergitas banyak pihak untuk mendorong turunnya angka kemiskinan. "Mungkin angka pengangguran terbuka menurun, namun penghasilan mereka kemungkinan banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelas Salahuddin.
Salahuddin mendorong adat pihak swasta turut memberikan gaji minimal UMK Kota Pekalongan sehingga pekerjanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Dari Pemerintah Kota Pekalongan memberi contoh bahwa untuk para tenaga kegiatan pun minimal digaji sesuai UMK," tukas Salahuddin.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)