Pemkot dan BPS Lakukan Penguatan Kapasitas Petugas Inputing SP2KP
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bagian Perekonomian dan SDA Setda setempat bekerjasama dengan BPS Kota Pekalongan memberikan penguatan kapasitas petugas Inputing Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) terkait Metodologi Survey Harga Konsumen (SHK) dan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data SP2KP Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (21/3/2024). Para petugas pemantau diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya, khususnya terkait dengan akurasi, kontinuitas, dan ketepatan waktu pengiriman, serta pelaporan data. Dengan demikian, hal tersebut dapat bermanfaat bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) secara cepat dan tepat.
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa, menjelang Lebaran kecenderungannya terjadi tren kenaikan harga atau inflasi sejumlah harga bapokting. Tidak hanya pada bapokting, pada momentum tersebut semua sektor juga diserbu warga dan terjadi kenaikan harga baik di sektor perhotelan, tempat wisata, dan sebagainya.
"Kalau lebaran rata-rata warga pasti punya uang yang lebih adanya THR, gaji 13, dan sebagainya. Sinergi antara BPS dengan Pemkot mengenai indeks inflasi menurut Saya perlu rutin dilakukan. Sebab, pasti harga bahan pangan yang naik selama momentum lebaran diantaranya sembako, daging, dan lain-lain,"ucapnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setda, Trieska Herawan menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan langkah input inflasi SHK dan IPH. Menurutnya, di Jawa Tengah ini ada 10 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai acuan tingkat inflasi. Sementara, di Kota Pekalongan untuk IPH ini perlu dicermati dan dijaga agar tingkat inflasi daerah yang terjadi tidak begitu tinggi dan tidak meresahkan masyarakat.
"Jadi, inflasi itu terjaga antara 2-4 persen dalam setahun. Jika kurang dari angka itu, maka kemungkinan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakatnya berkurang. Namun, jika lebih dari angka itu juga membahayakan, karena harga-harga dan uang yang ada di masyarakat nilainya berkurang,"ungkapnya.
Trieska menyebutkan, untuk tingkat inflasi Kota Pekalongan mengacu pada tingkat inflasi Kota Pekalongan sebesar 3,28 persen (year on year/yoy).
"Langkah selanjutnya rencana di minggu depan, kami akan mengadakan rakor lagi terkait kesiapan dan langkah-langkah menghadapi musim libur Lebaran baik terkait kecukupan stok bahan pangan, perkembangan harga bahan pangan di pasaran, sektor transportasi dan keamanan, layanan kesehatan dalam melayani para pemudik bisa terkoordinasikan dengan baik. Sehingga, persiapan semua sektor dalam menghadapi lebaran tahun ini di Kota Pekalongan bisa berjalan dengan lancar,"tegasnya.
Ditambahkan Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin, bahwa koordinasi antar stakeholder dalam menekan inflasi daerah ini perlu dilakukan secara rutin agar setiap daerah bisa menekan angka kemiskinan, memicu pertumbuhan ekonomi dan melakukan sejumlah upaya untuk menekan inflasi. Sebab, pemahaman terkait penghitungan SHK dan IPH ini menjadi penting bagi petugas pemantau inflasi.
"Mereka harus paham bagaimana cara menghitung yang baik dan benar. Berdasarkan cermatan perkembangan harga pada SP2KP dengan data SHK yang telah dirilis BPS, ternyata telah menunjukkan keselarasan. Hal ini perlu dipertahankan dinas dengan mematangkan proses bisnis pelaksanaan pengumpulan data harga yang dilakukan,"beber Rahyudin.
Rahyudin menerangkan, IPH (indeks perkembangan harga) umum sebagai agregat 20 komoditas pangan, maupun IPH komoditas terlihat mengalami lanjutan tren peningkatan.
"Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan menjelang lebaran yaitu cabai, bawang dan daging ayam ras. Selama momentum lebaran memang hampir semua naik, tapi kami berupaya maksimal bersama Pemda agar kenaikan inflasinya bisa ditekan,"pungkasnya.
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa, menjelang Lebaran kecenderungannya terjadi tren kenaikan harga atau inflasi sejumlah harga bapokting. Tidak hanya pada bapokting, pada momentum tersebut semua sektor juga diserbu warga dan terjadi kenaikan harga baik di sektor perhotelan, tempat wisata, dan sebagainya.
"Kalau lebaran rata-rata warga pasti punya uang yang lebih adanya THR, gaji 13, dan sebagainya. Sinergi antara BPS dengan Pemkot mengenai indeks inflasi menurut Saya perlu rutin dilakukan. Sebab, pasti harga bahan pangan yang naik selama momentum lebaran diantaranya sembako, daging, dan lain-lain,"ucapnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setda, Trieska Herawan menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan langkah input inflasi SHK dan IPH. Menurutnya, di Jawa Tengah ini ada 10 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai acuan tingkat inflasi. Sementara, di Kota Pekalongan untuk IPH ini perlu dicermati dan dijaga agar tingkat inflasi daerah yang terjadi tidak begitu tinggi dan tidak meresahkan masyarakat.
"Jadi, inflasi itu terjaga antara 2-4 persen dalam setahun. Jika kurang dari angka itu, maka kemungkinan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakatnya berkurang. Namun, jika lebih dari angka itu juga membahayakan, karena harga-harga dan uang yang ada di masyarakat nilainya berkurang,"ungkapnya.
Trieska menyebutkan, untuk tingkat inflasi Kota Pekalongan mengacu pada tingkat inflasi Kota Pekalongan sebesar 3,28 persen (year on year/yoy).
"Langkah selanjutnya rencana di minggu depan, kami akan mengadakan rakor lagi terkait kesiapan dan langkah-langkah menghadapi musim libur Lebaran baik terkait kecukupan stok bahan pangan, perkembangan harga bahan pangan di pasaran, sektor transportasi dan keamanan, layanan kesehatan dalam melayani para pemudik bisa terkoordinasikan dengan baik. Sehingga, persiapan semua sektor dalam menghadapi lebaran tahun ini di Kota Pekalongan bisa berjalan dengan lancar,"tegasnya.
Ditambahkan Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin, bahwa koordinasi antar stakeholder dalam menekan inflasi daerah ini perlu dilakukan secara rutin agar setiap daerah bisa menekan angka kemiskinan, memicu pertumbuhan ekonomi dan melakukan sejumlah upaya untuk menekan inflasi. Sebab, pemahaman terkait penghitungan SHK dan IPH ini menjadi penting bagi petugas pemantau inflasi.
"Mereka harus paham bagaimana cara menghitung yang baik dan benar. Berdasarkan cermatan perkembangan harga pada SP2KP dengan data SHK yang telah dirilis BPS, ternyata telah menunjukkan keselarasan. Hal ini perlu dipertahankan dinas dengan mematangkan proses bisnis pelaksanaan pengumpulan data harga yang dilakukan,"beber Rahyudin.
Rahyudin menerangkan, IPH (indeks perkembangan harga) umum sebagai agregat 20 komoditas pangan, maupun IPH komoditas terlihat mengalami lanjutan tren peningkatan.
"Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan menjelang lebaran yaitu cabai, bawang dan daging ayam ras. Selama momentum lebaran memang hampir semua naik, tapi kami berupaya maksimal bersama Pemda agar kenaikan inflasinya bisa ditekan,"pungkasnya.