Pemkot Ajak Masyarakat, Berikan Data Real Pada Regsosek 2022
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Untuk menghasilkan data terpadu dan berkualitas sekaligus menyamakan persepsi terhadap pemahaman konsep definisi operasional dan manajemen lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan menyelenggarakan pelatihan calon petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) berlangsung di hotel Santika setempat, Kamis (29/9/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri Walikota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid yang diwakili oleh staf ahli pembangunan, ekonomi, dan keuangan, Tjuk Kushindarto, Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin, Kepala OPD terkait diantaranya Bappeda, Dinkominfo, Dinsos P2KB, Disdukcapil, Tapem, ketua musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA, calon petugas regsosek serta tamu undangan lain.
Dalam sambutanya, walkot Pekalongan yang akrab disapa Aaf mengungkapkan menjadi tugas bersama mensejahterakan rakyat Indonesia, terlebih setelah pandemi krisis multidimensi terjadi di seluruh belahan dunia. Semua pihak diharuskan berpacu agar recovery bisa terlaksana dengan cepat. Berbagai upaya perlindungan sosial telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, menurut Aaf upaya ini perlu diperkuat dengan pilar perlindungan sosial melalui pemutakhiran data lewat regosesok agar berbagai program terintegrasi dengan optimal.
Usai membuka, Tjuk Kushindarto mewakili pemerintah kota Pekalongan, sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini agar petugas lapangan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan cepat dan tepat, “Harapan kami, data yang dilakukan menjadi satu data yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dan sekali lagi kami apresiasi penuh semoga satu data bisa terwujud untuk mendukung kebutuhan terkait data perlindungan sosial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menghimbau agar media dapat membantu menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan regsosek pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka tidak ragu untuk menerima petugas yang datang ke rumahnya dan menyampaikan data yang dibutuhkan dengan sebenar-benarnya.
Sementara itu, Rahyudin menjelaskan bahwa data regsosek nantinya tidak hanya diperuntukkan untuk program perlindungan sosial namun keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah agar lebih terarah sekaligus digunakan sebagai acuan perencanaan dan evaluasi penyaluran. Lanjutnya, data regsosek merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yg terdiri profil, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang sosial sebagai basis data lainnya tingkat desa dan kelurahan. Data ini juga dapat menjembatani koordinasi bagi lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten.
“Jangan sampai ada penduduk yang terlewat dan double cacah. Tahun depan, data akan kita sortir, kita libatkan lurah dan warga dan penentunya adalah lurah, setelah terkumpul kita cocokan kemudian kita gunakan di tahun 2023, harapannya semua program sosial di tahun 2023 sudah menggunakan data baru ini dan tahun depannya lagi kita update karena kemiskinan ini fluktuasinya tinggi,” terangnya.
Jumlah petugas sebanyak 464 orang, terdiri dari 366 PPL, 90 PML, 3 cadangan, dan peserta sign in 5 orang, dalam pengisian kuesioner terdapat 65 variabel yang harus didata oleh petugas.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Kegiatan tersebut dihadiri Walikota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid yang diwakili oleh staf ahli pembangunan, ekonomi, dan keuangan, Tjuk Kushindarto, Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin, Kepala OPD terkait diantaranya Bappeda, Dinkominfo, Dinsos P2KB, Disdukcapil, Tapem, ketua musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA, calon petugas regsosek serta tamu undangan lain.
Dalam sambutanya, walkot Pekalongan yang akrab disapa Aaf mengungkapkan menjadi tugas bersama mensejahterakan rakyat Indonesia, terlebih setelah pandemi krisis multidimensi terjadi di seluruh belahan dunia. Semua pihak diharuskan berpacu agar recovery bisa terlaksana dengan cepat. Berbagai upaya perlindungan sosial telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, menurut Aaf upaya ini perlu diperkuat dengan pilar perlindungan sosial melalui pemutakhiran data lewat regosesok agar berbagai program terintegrasi dengan optimal.
Usai membuka, Tjuk Kushindarto mewakili pemerintah kota Pekalongan, sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini agar petugas lapangan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan cepat dan tepat, “Harapan kami, data yang dilakukan menjadi satu data yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dan sekali lagi kami apresiasi penuh semoga satu data bisa terwujud untuk mendukung kebutuhan terkait data perlindungan sosial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menghimbau agar media dapat membantu menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan regsosek pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka tidak ragu untuk menerima petugas yang datang ke rumahnya dan menyampaikan data yang dibutuhkan dengan sebenar-benarnya.
Sementara itu, Rahyudin menjelaskan bahwa data regsosek nantinya tidak hanya diperuntukkan untuk program perlindungan sosial namun keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah agar lebih terarah sekaligus digunakan sebagai acuan perencanaan dan evaluasi penyaluran. Lanjutnya, data regsosek merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yg terdiri profil, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang sosial sebagai basis data lainnya tingkat desa dan kelurahan. Data ini juga dapat menjembatani koordinasi bagi lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten.
“Jangan sampai ada penduduk yang terlewat dan double cacah. Tahun depan, data akan kita sortir, kita libatkan lurah dan warga dan penentunya adalah lurah, setelah terkumpul kita cocokan kemudian kita gunakan di tahun 2023, harapannya semua program sosial di tahun 2023 sudah menggunakan data baru ini dan tahun depannya lagi kita update karena kemiskinan ini fluktuasinya tinggi,” terangnya.
Jumlah petugas sebanyak 464 orang, terdiri dari 366 PPL, 90 PML, 3 cadangan, dan peserta sign in 5 orang, dalam pengisian kuesioner terdapat 65 variabel yang harus didata oleh petugas.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)