Pastikan Tepat Sasaran, Pemkot Verifikasi Calon Penerima PKH

Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) melakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pekalongan Barat, Rabu (28/8/2019).

Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan melalui Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, Amri Chusniyati SH MM menyebutkan pada tahun 2019 Kota Pekalongan mendapatkan kuota tambahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebanyak 8803 calon penerima PKH. Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan verifikasi terhadap warga yang menjadi calon penerima bantuan PKH. Data tambahan calon penerima tersebut berasal dari pemerintah pusat yang telah tercantum di Basis Data Terpadu (BDT).

“Verifikasi dan validasi data telah kami mulai sejak kemarin, nantinya menyeluruh di empat kecamatan yang ada di Kota Pekalongan, kebetulan Dinsos P2KB Kota Pekalongan bersama pendamping dan tim saat ini sedang melakukan hal verifikasi bagi KPM baru warga Kecamatan Pekalongan Barat khususnya warga Pringrejo yang berjumlah 547 calon KPM PKH,” ungkap Amri atau yang biasa akrab disapa Neneng.

Menurut Neneng, proses verifikasi dan validasi data memang penting dilakukan untuk mengupdate data warga kurang mampu di Kota Pekalongan. PKH adalah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga tidak mampu dan miskin yang masuk dalam BDT yang memenuhi syarat maupun komponen.

Terkait dengan bantuan PKH sendiri, lanjut Neneng, setiap KPM yang menerima PKH nantinya akan mendapatkan bantuan secara bertahap. Nilainya bantuan juga berbeda tergantung komponen yang ada. Misalnya, dalam KPM PKH ada komponen ibu hamil, anak usia SD, SMP dan SMA, dan lansia maka bantuan yang diterima besar. Sedangkan, jika dalam KPM itu hanya ada lansia saja atau ibu hamil saja, maka jumlah bantuan yang diterima nilainya juga kecil. Berdasarkan data yang ada, untuk komponen anak usia SD mendapat bantuan Rp900.000, SMP Rp1.500.000, SMA sneilai Rp2.000.000, sedangkan untuk ibu hamil/balita, disabilitas dan lansia menerima Rp2.400.000. Selain itu, KPM PKH juga masih menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) senilai Rp550.000/tahun.

“Bantuan PKH ini bersyarat dan berkomponen, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi data ini untuk mengetahui bahwa para KPM ini adalah KPM yang betul-betul PKH berkomponen. Sebelum melakukan verifikasi, kami telah mensosialisasikan kepada para calon KPM PKH agar saat selesai diverifikasi, calon yang tidak lolos menerima supaya bisa legowo. Adapun verifikasinya langsung face to face, mencocokan data kepemilikannya. Penerimaan bantuan PKH akan diberikan dalam bentuk nontunai setiap 3 bulan sekali yang akan ditransferkan melalui rekening KPM PKH,” jelas Neneng.

Neneng berharap dalam penyaluran bantuan PKH ini dapat tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara tepat oleh penerima bantuan.

“Bantuan PKH ini bisa membantu Pemkot dalam pengentasan kemiskinan. Alhamdulillah di Kota Pekalongan, banyak KPM PKH yang merasa terbantu dengan adanya program sosial ini, perekonomian mereka meningkat dan mereka dengan sadar mundur atau graduasi untuk digantikan dengan KPM PKH baru,” tegas Neneng.

Salah seorang Calon KPM PKH asal RW 05 RT 06, Jalan Ahmad Dahlan, Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat bernama Rasminah (70) mengaku sejak pagi telah mengantri untuk dipanggil memenuhi undangan KPM PKH. Undangan ini pertama kali diterima setelah dua tahun yang lalu juga mendaftar KPM PKH namun belum lolos.

“Sebelumnya pernah diusulkan sebagai calon penerima PKH namun dua tahun yang lalu dan belum lolos. Saya bersama suami hanya kerja serabutan dan bergantung pada anak-anak kami. Yang Saya bawa untuk syarat diantaranya KTP, KK, KIP, KIS, dan sebagainya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa lolos jadi penerima PKH karena lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” harap Rasminah.