Menuju Program Satu Data Terpadu, Pemkot Pekalongan Tingkatkan Kemampuan Pengelola

Guna meningkatkan kemampuan pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah (SDTD) Kota Pekalongan untuk mensinergikan data Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika  menyelenggarakan  Capacity Building Pengelolaan Data Menuju Satu Data di Ruang Amarta, Selasa (4/9/2018).

Walikota Pekalongan, HM. Saelany Machfudz SE pada saat pembukaan acara menyampaikan harapannya agar dapat segera mewujudkan suatu Perda yang mampu mengatur semua data yang ada di Pemerintah Kota Pekalongan, terutama data strategis yang saat masih tersebar di masing-masing OPD, sehingga diharapkan data-data tersebut dapat menjadi data terpadu dan terintegrasi.

Seusai membuka acara, Walikota Pekalonganmenambahkan  bahwa kegiatan ini harus betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin, tentunya dapat memperbaiki tata kelola Kota Pekalongan. "Data kemiskinanan antar OPD berbeda, misalnya dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Dinas Sosial Kota Pekalongan, perbedaan datanya yang tidak sesuai. Harapannya data itu satu, sehingga ketika ada bantuan dari pusat data di masing-masing OPD sama. "Nah, untuk masyarakat Kota Pekalongan jika memiliki fasilitas jangan  mengaku kekurangan, banyak pembangunan di Kota Pekalongan yang harus kita lakukan. Semoga kemiskinan di Kota Pekalongan semakin menurun dengan satu data terpadu ini," ujar Saelany.

Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Dr. Sri Budi Santoso mengungkapkan bahwa sampai dengan tahun 2017, Pemkot Pekalongan belum memiliki satu sistem pengelolaan data yang terpadu atau single data, baik menyangkut regulasinya, dasar hukum kelembagaan, tim pengelola, aplikasi atau sistem dengan forum data yang diselenggarakan secara rutin. "Pada tahun 2017 Pemkot Pekalongan mendapatkan asistensi atau pendampingan dan kerjasama dengan KSP kantor staf presiden untuk ikut serta dalam inisiatif program satu data Indonesia. Atas dasar tersebut maka Kota Pekalongan mulai tahun 2017 mulai melaksanakan langkah-langkah menuju pengelolaan satu data terpadu yang salah satunya dimulai dengan penyusunan perda satu data terpadu bersama DPRD dan jika melalui konsultasi dengan kantor staf presiden dan juga Bappenas," paparnya.

Dikatakan, dalam rangka penyusunan pada satu data terpadu tersebut juga dilakukan benchmark atau kaji terap ke kabupaten kota yang memiliki sifat fisik atau contoh-contoh baik pengelolaan data di tingkat nasional dalam pengelolaan satu data. "Yang kami lakukan antara lain bersama DPRD, melakukan benchmark atau studi banding ke kota Magelang dan Sleman.

Pada intinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah, baik menyangkut upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas inovasi, dan transparansi pelayanan publik untuk meningkatkan daya saing daerah, mendorong partisipasi masyarakat, maka memerlukan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas. "Untuk mencapai perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan adanya  dukungan data yang aktual, faktual, lengkap dan akuntabel. Untuk itu, kita perlu melakukan terus-menerus upaya membangun penguatan sistem pengelolaan data terpadu atau single data system dan salah satu kunci keberhasilannya adalah kapasitas SDM yang menjadi pengelola data yang juga dipadukan dengan tim pengelola data yang dibentuk oleh Bappeda Kota Pekalongan, ujarnya.

"Kami mengenalkan contoh praktik terbaik (best practice) tentang pengelolaan data dari kota Magelang, Jawa Tengah yang telah beberapa kali mendapatkan penghargaan di tingkat nasional.  Dalam acara ini kami menghadirkan Narasumber  dari tenaga ahli statistik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, Nur Afiyah Maizunati S.Si MEc. Dev, Ketua Pansus VI DPRD Kota Pekalongan, Sudjaka Martana SIP dan Badan Pusat Statistik  Kota Pekalongan," pungkasnya.

Tim Komunikasi Publik - Dinkominfo Kota Pekalongan