Menteri Hadi Tjahjanto Door To Door Serahkan Sertifikat Lintas Sektor Bagi Puluhan Warga Krapyak dan Bugisan
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan langsung 49 sertifikat tanah secara door to door melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) untuk memberikan legalitas aset tanah masyarakat dan pelaku UMKM dan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha secara gratis, salah satunya kepada puluhan perwakilan warga Gang Piala, Kelurahan Krapyak dan warga Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Senin (15/1/2024). Turut hadir mendampingi Kepala Kantor BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama, Kepala BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya, Asisten Pemerintan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Pekalongan, Soesilo, Kepala Dinperkim, Andrianto, Camat Pekalongan Utara, Wismo Aditiyo, Lurah Krapyak, Banar Budi Raharjo, dan jajaran Forkopimda lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga melakukan dialog secara langsung dengan perwakilan warga yang berkumpul di sekitar lokasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan program PTSL berjalan dengan baik tanpa adanya pungutan liar (pungli).
Menurut Menteri Hadi Tjahjanto, proses legalisasi aset milik masyarakat targetnya mencapai 126 juta bidang tanah. Sampai saat ini, ia menyebut bahwa, pendaftaran tanah di Indonesia sudah selesai sebanyak 110,5 juta bidang.
"Memang kita targetkan di akhir 2024 ini bisa mencapai 120 juta bidang. Khusus untuk Jawa Tengah sendiri targetnya 21 juta bidang sudah tercapai 96%," ucapnya.
Dari capaian tersebut, Menteri Hadi Tjahjanto berharap, agar segera dideklarasikan Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Di tahun 2024 ini, ia menargetkan 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
"Di Jawa Tengah sudah ada 2 (dua), Tegal dan Surakarta. Kelebihannya itu jelas, seluruh tanah sudah terdaftar dimasukan di sistem elektronik, semuanya aman," terangnya.
Dukungan dari pemerintah daerah dalam percepatan pendaftaran tanah pun sangat dibutuhkan, salah satunya melalui keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendaftaran tanah pertama kali. Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN berharap Kota/Kabupaten dapat berpartisipasi dalam hal tersebut.
"Karena BPHTB ini adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tentunya nanti akan kembali lagi ke daerah," kata Hadi Tjahjanto.
Kepala BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya menjelaskan bahwa, sebetulnya untuk Program sertifikat PTSL di Kota Pekalongan ini sudah diserahkan sejak Desember 2023 lalu. Dimana, dari total 287 sertifikat, kali ini yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN RI ini merupakan sertifikat lintas sektor bagi 49 orang perwakilan warga Kota Pekalongan, terdiri dari 20 warga relokasi Kampung Bugisan, Panjang Wetan dan 29 pelaku UMKM di Gang Piala Kelurahan Krapyak.
"Untuk PTSL di Kota Pekalongan sepanjang Tahun 2023, kami sudah menyelesaikan 100 persen kurang lebih 275 sertifikat. Sementara, sampai saat ini sudah sekitar 20 ribuan sertifikat warga yang sudah kami serahkan baik kegiatan project maupun yang rutin,"ungkap Vevin.
Lanjut Vevin menambahkan, untuk target 2024 PTSP di Kota Pekalongan sudah nol. Mengingat, Kota Pekalongan saat ini tengah dipersiapkan menuju Program Penataan Kota Lengkap. Dimana, di 4 wilayah kecamatan yang ada, tanah-tanah diharapkan sudah sertifikat semua.
"Kita data mana yang belum dan mana yang sudah, pendekatannya mendata Kota Lengkap dulu. Program Kota Lengkap ini ditargetkan bisa bergulir 3 tahun ke depan, termasuk tanah negara yang belum sertifikat juga ditata dan diselesaikan dalam penataan Kota Lengkap bersama dengan tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Sekda Kota Pekalongan. Dari luasan tersebut, 65 persen sudah tersertifikat, 35 persen belum (jalan dan sungai,"bebernya.
Salah satu penerima sertifikat hak atas tanah (SHAT), warga Gang Piala RT 03 RW 01 Kelurahan Krapyak, Mutmainah,(37 tahun) mengaku bahwa jalannya program sertifikasi lintas sektor ini tak menemukan kendala. Ia yang merupakan pelaku UMKM perabot dan es teh menilai proses pengajuannya pun mudah dan tidak dipungut biaya (gratis)
"Kemarin awalnya ketika ada program ini tahu infonya dari kelurahan setempat, kemudian kami menyiapkan berkas dan rutin mengikuti rapat dan pertemuan dengan instansi terkait, kemudian sertifikat ini bisa diterbitkan. Alhamdulillah prosesnya mudah dan biayanya nol Rupiah (gratis),"pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga melakukan dialog secara langsung dengan perwakilan warga yang berkumpul di sekitar lokasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan program PTSL berjalan dengan baik tanpa adanya pungutan liar (pungli).
Menurut Menteri Hadi Tjahjanto, proses legalisasi aset milik masyarakat targetnya mencapai 126 juta bidang tanah. Sampai saat ini, ia menyebut bahwa, pendaftaran tanah di Indonesia sudah selesai sebanyak 110,5 juta bidang.
"Memang kita targetkan di akhir 2024 ini bisa mencapai 120 juta bidang. Khusus untuk Jawa Tengah sendiri targetnya 21 juta bidang sudah tercapai 96%," ucapnya.
Dari capaian tersebut, Menteri Hadi Tjahjanto berharap, agar segera dideklarasikan Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Di tahun 2024 ini, ia menargetkan 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
"Di Jawa Tengah sudah ada 2 (dua), Tegal dan Surakarta. Kelebihannya itu jelas, seluruh tanah sudah terdaftar dimasukan di sistem elektronik, semuanya aman," terangnya.
Dukungan dari pemerintah daerah dalam percepatan pendaftaran tanah pun sangat dibutuhkan, salah satunya melalui keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendaftaran tanah pertama kali. Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN berharap Kota/Kabupaten dapat berpartisipasi dalam hal tersebut.
"Karena BPHTB ini adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tentunya nanti akan kembali lagi ke daerah," kata Hadi Tjahjanto.
Kepala BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya menjelaskan bahwa, sebetulnya untuk Program sertifikat PTSL di Kota Pekalongan ini sudah diserahkan sejak Desember 2023 lalu. Dimana, dari total 287 sertifikat, kali ini yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN RI ini merupakan sertifikat lintas sektor bagi 49 orang perwakilan warga Kota Pekalongan, terdiri dari 20 warga relokasi Kampung Bugisan, Panjang Wetan dan 29 pelaku UMKM di Gang Piala Kelurahan Krapyak.
"Untuk PTSL di Kota Pekalongan sepanjang Tahun 2023, kami sudah menyelesaikan 100 persen kurang lebih 275 sertifikat. Sementara, sampai saat ini sudah sekitar 20 ribuan sertifikat warga yang sudah kami serahkan baik kegiatan project maupun yang rutin,"ungkap Vevin.
Lanjut Vevin menambahkan, untuk target 2024 PTSP di Kota Pekalongan sudah nol. Mengingat, Kota Pekalongan saat ini tengah dipersiapkan menuju Program Penataan Kota Lengkap. Dimana, di 4 wilayah kecamatan yang ada, tanah-tanah diharapkan sudah sertifikat semua.
"Kita data mana yang belum dan mana yang sudah, pendekatannya mendata Kota Lengkap dulu. Program Kota Lengkap ini ditargetkan bisa bergulir 3 tahun ke depan, termasuk tanah negara yang belum sertifikat juga ditata dan diselesaikan dalam penataan Kota Lengkap bersama dengan tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Sekda Kota Pekalongan. Dari luasan tersebut, 65 persen sudah tersertifikat, 35 persen belum (jalan dan sungai,"bebernya.
Salah satu penerima sertifikat hak atas tanah (SHAT), warga Gang Piala RT 03 RW 01 Kelurahan Krapyak, Mutmainah,(37 tahun) mengaku bahwa jalannya program sertifikasi lintas sektor ini tak menemukan kendala. Ia yang merupakan pelaku UMKM perabot dan es teh menilai proses pengajuannya pun mudah dan tidak dipungut biaya (gratis)
"Kemarin awalnya ketika ada program ini tahu infonya dari kelurahan setempat, kemudian kami menyiapkan berkas dan rutin mengikuti rapat dan pertemuan dengan instansi terkait, kemudian sertifikat ini bisa diterbitkan. Alhamdulillah prosesnya mudah dan biayanya nol Rupiah (gratis),"pungkasnya.