Kota Pekalongan Mulai Godok Penyusunan RPJPD 2025-2045
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mulai godok penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Tahapan yang dilakukan kali ini yakni melalui Forum Perangkat Daerah yang berlangsung di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Rabu (25/10/2023).
Visi Kota Pekalongan pada RPJPD 2025-2045 yakni Pekalongan Kota Mina Batik yang Berkelanjutan. Tahapan penyusunan RPJPD ini sudah kick off sejak Agustus 2023 dengan menjaring masukan masyarakat secara online pada 22-26 Agustus, usai kick off digelar FGD sampai pertengahan September, dan kali ini Forum Perangkat Daerah untuk melakukan diskusi lanjutan.
Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa RPJPD tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Pemkot harus menyusun RPJPD untuk 2025-2045 walaupun secara mendasar Kota Pekalongan harus menyesuaikan program RPJPD secara nasional tetapi tentu semua daerah harus menyesuaikan dengan daerah masing-masing.
"Dengan RPJPD Pekalongan Mina yang Berkelanjutan ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh masing-masing dinas bahwa Kota Pekalongan ini harapannya menjadi makmur, indah, agamis, dan berbudaya. Nah penguatan ini menjadi andalan di kota Pekalongan terutama dari sektor wisata religi, ini akan menjadi potensi luar biasa," terang Aaf.
Lanjut Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan menjelaskan, Kota Pekalongan punya dua habaib yang kharismatik yakni Habib Lutfi dan Habib Baghir, banyak habaib lainnya juga dan kiai kharismatik, jika mengadakan acara keagamaan banyak sekali tamu yang datang, tak hanya dari Kota Pekalongan, banyak dari luar kota dan luar jawa datang. "Ini juga menjadi potensi untuk hotel dan kuliner Kota Pekalongan. Mudah-mudahan dinas yang berwenang dapat memaksimalka untuk program RPJPD Kota Pekalongan tahun 2025-2045," ujar Aaf.
Terkait pembangunan, Aaf menyebutkan Kota Pekalongan banyak mendapat anugrah dan anggaran dari pusat seperti penanganan banjir rob, penanganan pasar Banjarsari, dan pelabuhan onshore. "Masih banyak program lagi seperti jalan lingkar, dan yang diprogramkan lagi sport center dan kolam renang. Mudah-mudahan ini satu demi satu dapat berjalan dan terealisasi," tandas Aaf.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo memaparkan bahwa 2023 ini sudah kick off rancangan awal sejak Agustus dan penjaringan masukan ke masyarakat. "Kamj selenggarakan forum perangkat daerah hari ini untuk diskusi di level perangkat daerah agar awal tahun depan selesai disusun sebelum pelantikan DPRD serentak sudah selesai perencanaannya. Pada Januari kita serahkan pada musrenbang RPJPD, kemudian Mei persetujuan DPRD sekaligus sudah masuk Raperdanya," jelas Cayekti.
Dikatakan Cayekti, RPJPD harus disusun dengan berpedoman ke RPJPN, RTRW Kota Pekalongan, dan mengacu RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Nantinya RPJPD ini juga diserahkan ke KPU sebagai dasar penyusunan visi misi dalam pelaksanaan pilkada serentak.
"Ada beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan, RPJPD ini juga sudah dievaluasi dan apresiasi dari provinsi 100, kami menjaring secara online masukan masyarakat sejak 22-26 Agustus, kemudian pada 30 Agustus kick off. Selanjutnya kami gelar FGD 11-21 September dengan stakeholder terkait di bidang infrastruktur, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan tata kelola," beber Cayekti.
Visi Kota Pekalongan pada RPJPD 2025-2045 yakni Pekalongan Kota Mina Batik yang Berkelanjutan. Tahapan penyusunan RPJPD ini sudah kick off sejak Agustus 2023 dengan menjaring masukan masyarakat secara online pada 22-26 Agustus, usai kick off digelar FGD sampai pertengahan September, dan kali ini Forum Perangkat Daerah untuk melakukan diskusi lanjutan.
Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa RPJPD tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Pemkot harus menyusun RPJPD untuk 2025-2045 walaupun secara mendasar Kota Pekalongan harus menyesuaikan program RPJPD secara nasional tetapi tentu semua daerah harus menyesuaikan dengan daerah masing-masing.
"Dengan RPJPD Pekalongan Mina yang Berkelanjutan ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh masing-masing dinas bahwa Kota Pekalongan ini harapannya menjadi makmur, indah, agamis, dan berbudaya. Nah penguatan ini menjadi andalan di kota Pekalongan terutama dari sektor wisata religi, ini akan menjadi potensi luar biasa," terang Aaf.
Lanjut Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan menjelaskan, Kota Pekalongan punya dua habaib yang kharismatik yakni Habib Lutfi dan Habib Baghir, banyak habaib lainnya juga dan kiai kharismatik, jika mengadakan acara keagamaan banyak sekali tamu yang datang, tak hanya dari Kota Pekalongan, banyak dari luar kota dan luar jawa datang. "Ini juga menjadi potensi untuk hotel dan kuliner Kota Pekalongan. Mudah-mudahan dinas yang berwenang dapat memaksimalka untuk program RPJPD Kota Pekalongan tahun 2025-2045," ujar Aaf.
Terkait pembangunan, Aaf menyebutkan Kota Pekalongan banyak mendapat anugrah dan anggaran dari pusat seperti penanganan banjir rob, penanganan pasar Banjarsari, dan pelabuhan onshore. "Masih banyak program lagi seperti jalan lingkar, dan yang diprogramkan lagi sport center dan kolam renang. Mudah-mudahan ini satu demi satu dapat berjalan dan terealisasi," tandas Aaf.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo memaparkan bahwa 2023 ini sudah kick off rancangan awal sejak Agustus dan penjaringan masukan ke masyarakat. "Kamj selenggarakan forum perangkat daerah hari ini untuk diskusi di level perangkat daerah agar awal tahun depan selesai disusun sebelum pelantikan DPRD serentak sudah selesai perencanaannya. Pada Januari kita serahkan pada musrenbang RPJPD, kemudian Mei persetujuan DPRD sekaligus sudah masuk Raperdanya," jelas Cayekti.
Dikatakan Cayekti, RPJPD harus disusun dengan berpedoman ke RPJPN, RTRW Kota Pekalongan, dan mengacu RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Nantinya RPJPD ini juga diserahkan ke KPU sebagai dasar penyusunan visi misi dalam pelaksanaan pilkada serentak.
"Ada beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan, RPJPD ini juga sudah dievaluasi dan apresiasi dari provinsi 100, kami menjaring secara online masukan masyarakat sejak 22-26 Agustus, kemudian pada 30 Agustus kick off. Selanjutnya kami gelar FGD 11-21 September dengan stakeholder terkait di bidang infrastruktur, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan tata kelola," beber Cayekti.