Kota Pekalongan Komitmen Perhatian pada Kebutuhan Dasar Kalangan Disabilitas
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) menjadi momentum Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berkomitmen menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota ramah disabilitas dengan semaksimal mungkin. Berbagai upaya dilakukan Pemkot Pekalongan dalam mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai program. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin dalam Kegiatan Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang mengusung tema "Memaknai Nilai Inklusivitas Kota Pekalongandi Hari Disabilitas Internasional 2023", yang diinisiasi oleh Gerakan Peduli Anak Difabel (GPAD) Kota Pekalongan, berlangsung di Sekolah Luar Biasa (SLB) PRI Kota Pekalongan, Kamis (14/12/2023).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Slamet Budiayanto, Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Zaenal Muhibbin, Pekerja Sosial Muda pada Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Wildan Zuhad, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) PRI Kota Pekalongan, Kamrin, para guru, murid serta wali murid dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA SLB PRI Kota Pekalongan, serta para difabel yang tergabung dalam organisasi National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kota Pekalongan. Dalam acara tersebut, para murid berkebutuhan khusus itu juga berkesempatan menunjukkan bakat menyanyi secara berkelompok (paduan suara) dan larut bahagia bersama.
Menurut Wawalkot Salahudin, Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati rutin pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya ini sejatinya merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa, peran dan kemampuan para penyandang disabilitas, sekaligus momentum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas.
"Saya sudah telepon Kepala Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar kalangan difabel khususnya yang berada di SLB PRI Kota Pekalongan ini yang merupakan domain dari Pemerintah Kota Pekalongan. Sebisa mungkin, kami akan memperhatikan mereka, karena mereka adalah anak-anak yang luar biasa, termasuk para guru-guru disini juga diupayakan untuk diikutsertakan Harlindung," ucapnya.
Disampaikan Wawalkot Salahudin, Pemkot Pekalongan telah membuka kesempatan untuk memberdayakan para kalangan difabel ini agar bisa menjadi pegawai di lingkungan Pemkot Pekalongan. Dengan adanya keterbatasan fisik, namun tidak menghalangi semangat mereka untuk tetap berprestasi di bidang tertentu yang digelutinya. Disamping itu, Pemkot juga berupaya memberikan fasilitasi khusus bagi kalangan difabel untuk memperoleh dan mengakses pelayanan-pelayanan publik secara mudah.
"Misal, pintu masuk ke gedung Pemkot, atau pelayanan di beberapa tempat publik, sarana dan prasana didalamnya juga sudah dibuat ramah difabel sehingga memudahkan mereka untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Termasuk, kami juga membantu anggaran bagi kalangan difabel berupa fasilitasi pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan kalangan difabel," terangnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HDI dari Komunitas GPAD Kota Pekalongan, Safira Zulfa Ramadhani menjelaskan, adanya Peringatan HDI ini merupakan pemaknaan keterlibatan seluruh masyarakat secara utuh dan inklusif serta sebagai sarana aktualisasi dan eksistensi kalangan disabilitas. Shafira menilai, gerakan dalam memperingati HDI ini merupakan modal demi tercapainya kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang menjadi mimpi dan cita-cita besar dan harus selalu dibina, dipertahankan, serta diperkuat agar bisa meluaskan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Oleh karena itu, GPAD Kota Pekalongan mengadakan Peringatan Hari Disabilitas Internasional dengan mengambil tema yakni "Memaknai Nilai Inklusvitas Kota Pekalongan di Hari Disabilitas Internasional 2023". Hadirnya acara HDI ini dengan konsep sedemikian rupa terdapat diskusi interaktif-kolaboratif bersama stakeholder pemerintahan Kota Pekalongan dan juga berbagai komunitas difabel.
"Ini merupakan sebuah mimpi kecil dari komunitas GPAD yang menginginkan ada suatu wadah atau ruang diskusi dimana teman-teman dari kelompok difabel, non difabel, dan pemangku kebijakan di Kota Pekalongan bisa bertukar pikiran dan bertukar upaya, menyatukan ikhtiar dalam pengoptimalan nilai inklusif dari Kota Pekalongan," paparnya.
Shafira menyebutkan, ada 3 faktor penting Kota Pekalongan dapat dikatakan sebagai Kota inklusif. Yang pertama, spacial inclusion/inklusi ruang fisik yang meliputi tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari berupa perumahan yang layak huni, air bersih, dan sanitasi. Kedua, social inclusion/inklusi sosial, sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka kelompok marjinal. Ketiga, economic inclusion/inklusi ekonomi, kota inklusif harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga untuk menikmati buah pertumbuhan ekonomi.
" Harapan kami, di Kota Pekalongan ini seluruh komponen bersama-sama dapat mengupayakan terwujudnya kota yang inklusi. Output pada kegiatan ini adalah sebagai sarana komunikasi antar masyarakat bersama stakeholder untuk saling mengenal dan memahami difabel khususnya pada kebutuhan di bidang pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, dan kesehatan, serta hasil diskusi ini akan disusun dalam bentuk hasil rekomendasi. Dari hasil rekomendasi tersebut, bisa saling melakukan pemberdayaan difabel yang semoga dapat menciptakan pembaharuan atau perbaikan kebijakan daerah dalam mewujudkan lingkungan yang disability inclusive," pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Slamet Budiayanto, Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Zaenal Muhibbin, Pekerja Sosial Muda pada Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Wildan Zuhad, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) PRI Kota Pekalongan, Kamrin, para guru, murid serta wali murid dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA SLB PRI Kota Pekalongan, serta para difabel yang tergabung dalam organisasi National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kota Pekalongan. Dalam acara tersebut, para murid berkebutuhan khusus itu juga berkesempatan menunjukkan bakat menyanyi secara berkelompok (paduan suara) dan larut bahagia bersama.
Menurut Wawalkot Salahudin, Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati rutin pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya ini sejatinya merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa, peran dan kemampuan para penyandang disabilitas, sekaligus momentum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas.
"Saya sudah telepon Kepala Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar kalangan difabel khususnya yang berada di SLB PRI Kota Pekalongan ini yang merupakan domain dari Pemerintah Kota Pekalongan. Sebisa mungkin, kami akan memperhatikan mereka, karena mereka adalah anak-anak yang luar biasa, termasuk para guru-guru disini juga diupayakan untuk diikutsertakan Harlindung," ucapnya.
Disampaikan Wawalkot Salahudin, Pemkot Pekalongan telah membuka kesempatan untuk memberdayakan para kalangan difabel ini agar bisa menjadi pegawai di lingkungan Pemkot Pekalongan. Dengan adanya keterbatasan fisik, namun tidak menghalangi semangat mereka untuk tetap berprestasi di bidang tertentu yang digelutinya. Disamping itu, Pemkot juga berupaya memberikan fasilitasi khusus bagi kalangan difabel untuk memperoleh dan mengakses pelayanan-pelayanan publik secara mudah.
"Misal, pintu masuk ke gedung Pemkot, atau pelayanan di beberapa tempat publik, sarana dan prasana didalamnya juga sudah dibuat ramah difabel sehingga memudahkan mereka untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Termasuk, kami juga membantu anggaran bagi kalangan difabel berupa fasilitasi pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan kalangan difabel," terangnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HDI dari Komunitas GPAD Kota Pekalongan, Safira Zulfa Ramadhani menjelaskan, adanya Peringatan HDI ini merupakan pemaknaan keterlibatan seluruh masyarakat secara utuh dan inklusif serta sebagai sarana aktualisasi dan eksistensi kalangan disabilitas. Shafira menilai, gerakan dalam memperingati HDI ini merupakan modal demi tercapainya kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang menjadi mimpi dan cita-cita besar dan harus selalu dibina, dipertahankan, serta diperkuat agar bisa meluaskan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Oleh karena itu, GPAD Kota Pekalongan mengadakan Peringatan Hari Disabilitas Internasional dengan mengambil tema yakni "Memaknai Nilai Inklusvitas Kota Pekalongan di Hari Disabilitas Internasional 2023". Hadirnya acara HDI ini dengan konsep sedemikian rupa terdapat diskusi interaktif-kolaboratif bersama stakeholder pemerintahan Kota Pekalongan dan juga berbagai komunitas difabel.
"Ini merupakan sebuah mimpi kecil dari komunitas GPAD yang menginginkan ada suatu wadah atau ruang diskusi dimana teman-teman dari kelompok difabel, non difabel, dan pemangku kebijakan di Kota Pekalongan bisa bertukar pikiran dan bertukar upaya, menyatukan ikhtiar dalam pengoptimalan nilai inklusif dari Kota Pekalongan," paparnya.
Shafira menyebutkan, ada 3 faktor penting Kota Pekalongan dapat dikatakan sebagai Kota inklusif. Yang pertama, spacial inclusion/inklusi ruang fisik yang meliputi tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari berupa perumahan yang layak huni, air bersih, dan sanitasi. Kedua, social inclusion/inklusi sosial, sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka kelompok marjinal. Ketiga, economic inclusion/inklusi ekonomi, kota inklusif harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga untuk menikmati buah pertumbuhan ekonomi.
" Harapan kami, di Kota Pekalongan ini seluruh komponen bersama-sama dapat mengupayakan terwujudnya kota yang inklusi. Output pada kegiatan ini adalah sebagai sarana komunikasi antar masyarakat bersama stakeholder untuk saling mengenal dan memahami difabel khususnya pada kebutuhan di bidang pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, dan kesehatan, serta hasil diskusi ini akan disusun dalam bentuk hasil rekomendasi. Dari hasil rekomendasi tersebut, bisa saling melakukan pemberdayaan difabel yang semoga dapat menciptakan pembaharuan atau perbaikan kebijakan daerah dalam mewujudkan lingkungan yang disability inclusive," pungkasnya.