Kendalikan Inflasi Daerah, Pemkot Terapkan Strategi 4K
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Sesuai regulasi dari Pemerintah Pusat, dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Pemerintah Kota Pekalongan secara rutin mengikuti rapat koordinasi terpadu se-Indonesia bersama kabupaten/kota lainnya. Untuk progress laporan pengendalian inflasi yang harus diajukan adalah secara mingguan dan yang disampaikan di forum rakor tersebut yakni 3 daerah yang mengalami inflasi daerah tertinggi dan inflasi daerah terendah diminta untuk memaparkan kondisi real terkait inflasi yang dihadapinya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan menerangkan bahwa, terkait posisi inflasi daerah Kota Pekalongan terbilang masih aman, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dimana, angka inflasi Kota Pekalongan mengacu pada inflasi Kota Tegal sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang tingkat inflasinya dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Untuk angka inflasi Kota Pekalongan yang taraf year to year di posisi terhitung Bulan Oktober tahun ini mengalami penurunan dibandingkan Bulan September. Dimana, pada Bulan September inflasi kita di angka 7,18 persen dan di Bulan Oktober sebesar 6,63 persen. Begitu juga dengan month to month nya, untuk Bulan Oktober ini mengalami deflasi untuk bahan-bahan pokok dibandingkan Bulan September yang masih terjadi inflasi sekitar 1,17 persen. Sehingga, ada penurunan terkait inflasi daerah Kota Pekalongan," terang Betty, saat ditemui di Kantor Setda setempat, Senin (14/11/2022).
Dijelaskan Betty, untuk menekan inflasi menjelang momentum Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Pemerintah Kota Pekalongan akan menerapkan strategi "4 K" yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, dengan implementasinya berupa monitoring dan evaluasi (monev) harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan dinas- dinas terkait.
"Misalnya dari Dindagkop-UKM khususnya bidang perdagangan akan melakukan monev ke pasar-pasar, toko ritel maupun modern untuk mengendalikan harga bahan pokok agar tidak melonjak tinggi," ucapnya.
Lanjut Betty, terkait Keterjangkauan harga, strategi yang disiapkan yaitu menjaga ketersediaan pasokan dengan memantau terus di distributor-distributor bahan pokok. Jika nantinya ada penurunan jumlah stok, maka dari distributor akan diminta untuk menambah pasokan ketersediaan di pasar, sehingga harga masih bisa dikendalikan.
Sementara, untuk Kelancaran distribusi juga dari Dinas Perhubungan akan memantau agar jalur-jalur dan arus distribusi bahan pangan ini tidak mengalami kemacetan (terhambat) untuk menghadapi Nataru nanti. Kemudian, strategi terakhir yakni Komunikasi efektif, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat Kota Pekalongan dalam rangka persiapan Nataru mendatang.
"Kami menghimbau ke masyarakat Kota Pekalongan agar bisa berbelanja dengan bijak sesuai kebutuhan. Kita bersama-sama mensupport agar jangan sampai harga bahan pokok di pasaran terlalu tinggi. Hal ini harus dimulai dari diri kita sendiri, sehingga ketersediaan bahan pokok di pasar bisa tetap terkendali," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan menerangkan bahwa, terkait posisi inflasi daerah Kota Pekalongan terbilang masih aman, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dimana, angka inflasi Kota Pekalongan mengacu pada inflasi Kota Tegal sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang tingkat inflasinya dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Untuk angka inflasi Kota Pekalongan yang taraf year to year di posisi terhitung Bulan Oktober tahun ini mengalami penurunan dibandingkan Bulan September. Dimana, pada Bulan September inflasi kita di angka 7,18 persen dan di Bulan Oktober sebesar 6,63 persen. Begitu juga dengan month to month nya, untuk Bulan Oktober ini mengalami deflasi untuk bahan-bahan pokok dibandingkan Bulan September yang masih terjadi inflasi sekitar 1,17 persen. Sehingga, ada penurunan terkait inflasi daerah Kota Pekalongan," terang Betty, saat ditemui di Kantor Setda setempat, Senin (14/11/2022).
Dijelaskan Betty, untuk menekan inflasi menjelang momentum Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Pemerintah Kota Pekalongan akan menerapkan strategi "4 K" yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, dengan implementasinya berupa monitoring dan evaluasi (monev) harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan dinas- dinas terkait.
"Misalnya dari Dindagkop-UKM khususnya bidang perdagangan akan melakukan monev ke pasar-pasar, toko ritel maupun modern untuk mengendalikan harga bahan pokok agar tidak melonjak tinggi," ucapnya.
Lanjut Betty, terkait Keterjangkauan harga, strategi yang disiapkan yaitu menjaga ketersediaan pasokan dengan memantau terus di distributor-distributor bahan pokok. Jika nantinya ada penurunan jumlah stok, maka dari distributor akan diminta untuk menambah pasokan ketersediaan di pasar, sehingga harga masih bisa dikendalikan.
Sementara, untuk Kelancaran distribusi juga dari Dinas Perhubungan akan memantau agar jalur-jalur dan arus distribusi bahan pangan ini tidak mengalami kemacetan (terhambat) untuk menghadapi Nataru nanti. Kemudian, strategi terakhir yakni Komunikasi efektif, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat Kota Pekalongan dalam rangka persiapan Nataru mendatang.
"Kami menghimbau ke masyarakat Kota Pekalongan agar bisa berbelanja dengan bijak sesuai kebutuhan. Kita bersama-sama mensupport agar jangan sampai harga bahan pokok di pasaran terlalu tinggi. Hal ini harus dimulai dari diri kita sendiri, sehingga ketersediaan bahan pokok di pasar bisa tetap terkendali," pungkasnya.