Kelola Sampah, DLH Akan Petakan Zonasi Pengelolaan Sampah Kelurahan

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serius menangani permasalahan kebersihan lingkungan khususnya pengelolaan sampah yang berada di lingkungan baik di sepanjang jalan maupun di sungai. Oleh sebab itu, DLH sedang melakukan kajian terkait pengelolaan sampah dengan membuat zonasi-zonasi pengelolaan sampah di tiap kelurahan. Hal ini disampaikan Kepala DLH setempat, Dra Purwanti saat ditemui di kantornya, Rabu siang (10/7/2019).

Purwanti menyampaikan Pemkot memang sedang menyusun Peraturan Walikota (Perwal) terkait kebersihan lingkungan yang akan dijadikan pegangan untuk memberikan efek jera, hukuman bagi yang masih membuang sampah sembarangan.

“Sesuai syarat regulasi Permendagri 134/2018, staff ahli selaku analis kebijakan, kemarin Pak wali menugaskan kepada Staff Ahli dan DLH untuk melakukan analisa-analisa terhadap kebijakan kebersihan lingkungan, penekanannya adalah sampah di sepanjang jalan maupun di sungai. Kedua persoalan tersebut merupakan permasalah krusial. Pengelolaan sampah sebetulnya hulunya ada di tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membudayakan menjaga kebersihan lingkungan sekitar,” ucap Purwanti.

Disampaikan Purwanti, pembuatan zonasi-zonasi pengelolaan sampah di tiap kelurahan ini juga nanti akan didukung oleh dana kelurahan dan sedang mengusulkan anggaran di perubahan anggaran mendatang.

“Di kelurahan dengan dana kelurahan akan dibikinkan zona pengelolaan sampah warga, yang pasar tetap Dindagkop, drainase DPUPR, di jalan-jalan kota tanggung jawab kami DLH. Kami akan buat zonasi per kelurahan, di tiap kelurahan akan dipasang jaring. Pak Walikota memberikan perahu kepada DLH yang akan dipinjamkan ke kelurahan dengan memberdayakan petugas kebersihan kelurahan,” tutur Purwanti.

Purwanti menambahkan DLH telah menyiapkan papan peringatan larangan membuang sampah sembarangan yang akan didistribusikan ke kelurahan-kelurahan dan dipasang membentang di jembatas di atas sungai-sungai di Kota Pekalongan.

“Untuk penegakkan sanksi dan pengawasan perlu adanya CCTV, ada satgas yang setiap saat menjaga di lingkungan tersebut, ini sedang dibahas. Selama ini sanksi sifatnya masih pendekatan persuasif, melalui sosialisasi dan teguran-teguran. Kalau sudah ada perwal dikuatkan dengan regulasi berikut sanksi atau ancaman dendanya, pengelolaan sampah di Kota Pekalongan bisa berjalan baik, di anggaran perubahan juga didukung anggaran untuk kebersihan,” imbuh Purwanti.

Sementara itu, Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz saat kegiatan Sarasehan K3 di Kelurahan Poncol beberapa waktu lalu, menyampaikan untuk memulai Perwal tersebut, harus dipersiapkan perangkat hukum, sarana dan prasarana, tenaga yang terlibat untuk pengawalan dan pengawasan untuk membantu mengawasi dan membersihkan sungai. “Kalau sudah disiapkan payung hukumnya dan kelengkapan sarana dan prasarana akan kita aplikasikan,” kata Saelany.

Pihaknya juga menekankan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah harus turut peduli dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. “Jangan buang sampah di sungai atau selokan. Ini akan mempengaruhi lingkungan kita. Tak bosan-bosannya saya mengajak masyarakat untuk sadar membudayakan kebersihan serta gotong royong,” pungkas Saelany.