Forum Pemangku Kepentingan Perkuat Implementasi Program Sekolah Penggerak
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Program Sekolah Penggerak merupakan salah satu ikhtiar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia menuju transformasi pendidikan disekolah. Untuk mendukung hal tersebut, LPMP Provinsi Jawa Tengah bersama BPPAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan setempat menggelar Forum Pemangku Kepentingan Daerah Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 Kota Pekalongan Tahun 2021 yang berlangsung di Hotel Santika Pekalongan, Senin(29/11/2021).
Forum pemangku kepentingan adalah forum diskusi antar pemangku kepentingan untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan di setiap satuan pendidikan. Pada forum ini seluruh pemangku kepentingan merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya, serta menyampaikan rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri,SPd. Mabruri menyampaikan bahwa, PSP merupakan upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Pihaknya menyebutkan, di Kota Pekalongan sendiri terpilih 9 sekolah dari berbagai jenjang satuan pendidikan baik TK,SD,SMP,dan SMA. Adapun 9 sekolah tersebut yakni TK Pembina, Kelompok Bermain Rainbow, SDN Klego 04, SDN Kradenan 1, SDN Medono 7, SMP N 12, SMP N 14, SMA N 2, SMA N 3 Kota Pekalongan.
“Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan oleh Kota Pekalongan terdiri dari 9 sekolah, dimana didalamnya ada unsur guru, orangtua, siswa, dinas pendidikan, pengawas, pelatih ahli, fasilitator dan perwakilan Satker melalui PPPPTK Matematika Yogyakarta, LPMP Jawa tengah dan BPPAUD Dikmas,” tutur Mabruri.
Menurutnya, unsur-unsur pemangku kepentingan tersebut perlu bertemu membahas segala hal apa yang sudah dilaksanakan, kendala maupun capaian apa yang sudah dilaksanakan, serta menampung masukan-masukan terkait penguatan PSP. Oleh karena itu, di forum ini,mereka nantikan akan berdiskusi segala hal agar proses pelaksanaan PSP ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya.
“Pada kesempatan kali ini,kita juga menghadirkan tokoh masyarakat supaya tokoh masyarakat juga mengetahui lebih dalam dan bisa mengusulkan sesuatu kepada kita kaitannya dengan Program Sekolah Penggerak ini,”ungkap Mabruri.
Sementara itu, Plt Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP Jawa Tengah), Nugraheni Triastuti, Program Sekolah Penggerak ini diawali dari komitmen bersama antara Pemerintah Pusat melalui Mendikbud Ristek RI dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Pekalongan. Usai adanya komitmen bersama ini,selanjutnya dilakukan sosialisasi dan kampanye kepada seluruh kepala sekolah terkait PSP ini dan diminta untuk berpartisipasi mendaftar melalui proses seleksi yang cukup panjang dan ketat.
“Kita ingin memilih kepala sekolah-kepala sekolah yang memiliki visi, komitmen,energi lebih untuk melakukan perubahan ini. Oleh karena itu, untuk Kota Pekalongan terpilih 9 sekolah yang masuk kriteria Sekolah Penggerak. Sebenarnya ada 9 sekolah lebih,namun karena dibatasi kuota di tahun pertama ini hanya 2500 sekolah,maka untuk Kota Pekalongan kebagian 9 sekolah saja,” terang Nugraheni.
Nugraheni menyebutkan, untuk tahapan kedua nantinya dibuka kembali pendaftaran. Pihaknya mengapresiasi atas keikutsertaan dan atensi para kepala sekolah yang ada di Kota Pekalongan yang telah memenuhi target pendaftar dalam PSP ini.
“Ternyata di Kota Pekalongan ini luar biasa melebihi target yang sudah ditetapkan. Kami berharap, dengan atensi yang luar biasa dari kepala sekolah ini,membuat program sekolah penggerak bisa diterima oleh para kepala sekolah dan didukung oleh Dinas Pendidikan melalui berbagai kegiatan yang didampingi pelatih ahli. Jadi, kita tidak membiarkan sendiri sekolah untuk bisa mengimplementasikan program sekolah penggerak,kita dampingkan para pelatih ahli agar program ini bisa terimplementasi dengan baik di sekolah masing-masing,” paparnya.
Lebih lanjut,Nugraheni membeberkan,disaat memilih kepala sekolah dalam PSP ini,pihaknya tidak melihat kondisi sekolahnya. Dalam kegiatan forum ini, pihaknya menargetkan semua sekolah bisa menjadi Sekolah Penggerak.
“Mungkin dia baru di kondisi tahap satu atau mungkin sudah berada di tahap dua,dengan harapan, dalam keikutsertaan mereka dalam PSP ini,nantinya mereka bisa meningkat satu atau dua tahapan lebih tinggi dibandingkan tahap awalnya. Harapannya, karena keterbatasan kuota dan SDM yang dimiliki,dengan adanya komitmen pemerintah daerah ini, maka nanti dari Kota Pekalongan bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain melalui sekolah penggerak yang sudah ada,” tandasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Forum pemangku kepentingan adalah forum diskusi antar pemangku kepentingan untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan di setiap satuan pendidikan. Pada forum ini seluruh pemangku kepentingan merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya, serta menyampaikan rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri,SPd. Mabruri menyampaikan bahwa, PSP merupakan upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Pihaknya menyebutkan, di Kota Pekalongan sendiri terpilih 9 sekolah dari berbagai jenjang satuan pendidikan baik TK,SD,SMP,dan SMA. Adapun 9 sekolah tersebut yakni TK Pembina, Kelompok Bermain Rainbow, SDN Klego 04, SDN Kradenan 1, SDN Medono 7, SMP N 12, SMP N 14, SMA N 2, SMA N 3 Kota Pekalongan.
“Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan oleh Kota Pekalongan terdiri dari 9 sekolah, dimana didalamnya ada unsur guru, orangtua, siswa, dinas pendidikan, pengawas, pelatih ahli, fasilitator dan perwakilan Satker melalui PPPPTK Matematika Yogyakarta, LPMP Jawa tengah dan BPPAUD Dikmas,” tutur Mabruri.
Menurutnya, unsur-unsur pemangku kepentingan tersebut perlu bertemu membahas segala hal apa yang sudah dilaksanakan, kendala maupun capaian apa yang sudah dilaksanakan, serta menampung masukan-masukan terkait penguatan PSP. Oleh karena itu, di forum ini,mereka nantikan akan berdiskusi segala hal agar proses pelaksanaan PSP ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya.
“Pada kesempatan kali ini,kita juga menghadirkan tokoh masyarakat supaya tokoh masyarakat juga mengetahui lebih dalam dan bisa mengusulkan sesuatu kepada kita kaitannya dengan Program Sekolah Penggerak ini,”ungkap Mabruri.
Sementara itu, Plt Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP Jawa Tengah), Nugraheni Triastuti, Program Sekolah Penggerak ini diawali dari komitmen bersama antara Pemerintah Pusat melalui Mendikbud Ristek RI dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Pekalongan. Usai adanya komitmen bersama ini,selanjutnya dilakukan sosialisasi dan kampanye kepada seluruh kepala sekolah terkait PSP ini dan diminta untuk berpartisipasi mendaftar melalui proses seleksi yang cukup panjang dan ketat.
“Kita ingin memilih kepala sekolah-kepala sekolah yang memiliki visi, komitmen,energi lebih untuk melakukan perubahan ini. Oleh karena itu, untuk Kota Pekalongan terpilih 9 sekolah yang masuk kriteria Sekolah Penggerak. Sebenarnya ada 9 sekolah lebih,namun karena dibatasi kuota di tahun pertama ini hanya 2500 sekolah,maka untuk Kota Pekalongan kebagian 9 sekolah saja,” terang Nugraheni.
Nugraheni menyebutkan, untuk tahapan kedua nantinya dibuka kembali pendaftaran. Pihaknya mengapresiasi atas keikutsertaan dan atensi para kepala sekolah yang ada di Kota Pekalongan yang telah memenuhi target pendaftar dalam PSP ini.
“Ternyata di Kota Pekalongan ini luar biasa melebihi target yang sudah ditetapkan. Kami berharap, dengan atensi yang luar biasa dari kepala sekolah ini,membuat program sekolah penggerak bisa diterima oleh para kepala sekolah dan didukung oleh Dinas Pendidikan melalui berbagai kegiatan yang didampingi pelatih ahli. Jadi, kita tidak membiarkan sendiri sekolah untuk bisa mengimplementasikan program sekolah penggerak,kita dampingkan para pelatih ahli agar program ini bisa terimplementasi dengan baik di sekolah masing-masing,” paparnya.
Lebih lanjut,Nugraheni membeberkan,disaat memilih kepala sekolah dalam PSP ini,pihaknya tidak melihat kondisi sekolahnya. Dalam kegiatan forum ini, pihaknya menargetkan semua sekolah bisa menjadi Sekolah Penggerak.
“Mungkin dia baru di kondisi tahap satu atau mungkin sudah berada di tahap dua,dengan harapan, dalam keikutsertaan mereka dalam PSP ini,nantinya mereka bisa meningkat satu atau dua tahapan lebih tinggi dibandingkan tahap awalnya. Harapannya, karena keterbatasan kuota dan SDM yang dimiliki,dengan adanya komitmen pemerintah daerah ini, maka nanti dari Kota Pekalongan bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain melalui sekolah penggerak yang sudah ada,” tandasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)