Dindik Kota Pekalongan Kawal Anak dari Keluarga Kurang Mampu Tetap Bisa Bersekolah

Kota Pekalongan - Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) online tingkat SMP di Kota Pekalongan telah memasuki tahapan akhir, namun Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan (Dindik) tetap memberikan perhatian khusus kepada calon peserta didik yang belum diterima di sekolah negeri, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu. Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri usai menggelar Press Release terkait Hasil Pelaksanaan SPMB Online jenjang SMP kepada awak media, berlangsung di ruang kerjanya, Senin (16/6/2025).
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan SPMB ini hingga tuntas. Bagi adik-adik yang belum diterima di SMP Negeri, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, jangan berkecil hati. Masih ada banyak pilihan sekolah berkualitas di Kota Pekalongan, termasuk SMP swasta dan madrasah yang kualitasnya juga tidak kalah bagus,” tutur Mabruri.
Ia menjelaskan, Pemkot Pekalongan melalui Dindik setempat telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan, meskipun tidak di sekolah negeri. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan dukungan operasional kepada sekolah swasta dan madrasah yang selama ini telah disalurkan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan. Bantuan operasional tersebut dalam bentuk bantuan Jasa Kinerja (Jaskin).
“Melalui Jaskin, akan kami atur skema keringanan biaya pendidikan di sekolah swasta maupun madrasah, khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tidak lolos seleksi SMP Negeri. Selain itu, kami juga memberikan bantuan perlengkapan pembelajaran berupa alat tulis,” ungkapnya.
Sebagai bentuk perhatian lebih terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak di Kota Pekalongan, selama ini Pemkot juga mengalokasikan skema Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) di bidang pendidikan. Bantuan ini dapat dimanfaatkan bagi warga yang menghadapi kendala mendesak dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya.
“Pemkot sangat peduli terhadap keberlangsungan pendidikan warga. Melalui BSTT, kami ingin memastikan tidak ada anak Kota Pekalongan yang putus sekolah hanya karena faktor biaya. Sekolah adalah hak semua anak, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memenuhinya,” jelas Mabruri.
Dindik Kota Pekalongan juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi anak-anak dari keluarga rentan. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat dan sekolah swasta, bisa terus bersinergi dalam menciptakan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.
“Besar harapan kami, semua anak Kota Pekalongan tetap semangat menuntut ilmu dan tidak menyerah hanya karena tidak diterima di SMP Negeri. Pendidikan adalah bekal masa depan, dan kami akan terus mengupayakan agar tidak ada yang tertinggal,” pungkas Mabruri. (Dian)
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan SPMB ini hingga tuntas. Bagi adik-adik yang belum diterima di SMP Negeri, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, jangan berkecil hati. Masih ada banyak pilihan sekolah berkualitas di Kota Pekalongan, termasuk SMP swasta dan madrasah yang kualitasnya juga tidak kalah bagus,” tutur Mabruri.
Ia menjelaskan, Pemkot Pekalongan melalui Dindik setempat telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan, meskipun tidak di sekolah negeri. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan dukungan operasional kepada sekolah swasta dan madrasah yang selama ini telah disalurkan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan. Bantuan operasional tersebut dalam bentuk bantuan Jasa Kinerja (Jaskin).
“Melalui Jaskin, akan kami atur skema keringanan biaya pendidikan di sekolah swasta maupun madrasah, khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tidak lolos seleksi SMP Negeri. Selain itu, kami juga memberikan bantuan perlengkapan pembelajaran berupa alat tulis,” ungkapnya.
Sebagai bentuk perhatian lebih terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak di Kota Pekalongan, selama ini Pemkot juga mengalokasikan skema Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) di bidang pendidikan. Bantuan ini dapat dimanfaatkan bagi warga yang menghadapi kendala mendesak dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya.
“Pemkot sangat peduli terhadap keberlangsungan pendidikan warga. Melalui BSTT, kami ingin memastikan tidak ada anak Kota Pekalongan yang putus sekolah hanya karena faktor biaya. Sekolah adalah hak semua anak, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memenuhinya,” jelas Mabruri.
Dindik Kota Pekalongan juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi anak-anak dari keluarga rentan. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat dan sekolah swasta, bisa terus bersinergi dalam menciptakan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.
“Besar harapan kami, semua anak Kota Pekalongan tetap semangat menuntut ilmu dan tidak menyerah hanya karena tidak diterima di SMP Negeri. Pendidikan adalah bekal masa depan, dan kami akan terus mengupayakan agar tidak ada yang tertinggal,” pungkas Mabruri. (Dian)