Dindik Akomodir Sinkronisasi Data Kebutuhan Guru Honorer untuk Optimalkan Kuota Formasi Guru ASN PPPK 2022
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) kembali membuka pengadaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim, menegaskan, pengadaan tahun ini akan diprioritaskan ke guru non-aparatur sipil negara (ASN) yang lolos passing grade (ambang batas nilai) pada seleksi 2021. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan (Dindik) setempat berupaya mengakomodir para Guru Tidak Tetap (GTT) atau honorer untuk bisa diikutsertakan dalam PPPK guru secara bertahap.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim melalui Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Ahmad Husni mengungkapkan bahwa, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah mengusulkan ke Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 205 formasi PPPK guru pada tahun 2022, namun yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat sejumlah 117 orang.
"Di tahun 2022 ini kita akan mendpatkan ASN guru dari jalur PPPK 117 formasi. Tentu jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan kita karena masih ada sekitar 518 orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)," ucapnya, baru-baru ini.
Husni menjelaskan, bahkan masih ada guru honorer K2 yang masih belum terjaring masuk PPPK guru sekitar 70an orang, karena mereka tidak lolos PPPK guru. Pihaknya menyadari bahwa, kebutuhan guru-guru ASN di setiap sekolah sangatlah urgent dan kurang.
"Namun, kepala sekolah dan kami berupaya mencari guru walaupun bukan ASN," tuturnya.
Ditambahkan Kasi Pendataan dan Penataan Bidang PTK, Suprayitno menerangkan bahwa, pada saat rekrutmen PPPK guru tahun 2021 lalu, guru-guru honorer yang ikut dan lolos ambang batas nilai atau Passing Grade (PG) sebanyak 223 orang, dari kebutuhan formasi PPPK guru Tahun 2022 ini sejumlah 117 orang. Sehingga, tersisa sekitar 106 orang yang belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) PPPK guru tahun ini.
" Itu pun dilihat berdasarkan kebutuhan sekolah, misal guru kelas yang lulus PG ada 166 tetapi kebutuhan kita 67 orang, otomatis banyak guru kelas yang belum bisa mengikuti pemberkasan PPPK tahun ini. Dimana, formasi tahun ini mendasarkan guru-guru yang PG bukan kebutuhan di sekolah. Misal, ada yang lolos PG sebanyak 3 orang guru kelas, maka formasi akan menyesuaikan guru tersebut. Guru kelas tahun ini yang paling banyak formasinya," imbuh Suprayitno.
Menurutnya, pendataan guru non ASN di Kota Pekalongan kemarin berjalan lancar dan tidak ada masalah, bahkan di pertengahan Bulan September sudah dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat sebagai penanggung jawab data dan dimasukkan dalam sistem aplikasi BKN. Selanjutnya, para guru honorer akan melakukan validasi datanya.
Lanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB dalam pengangkatan PPPK guru tahun 2022 ini ada 3 prioritas yakni Prioritas I yaitu guru K2, guru non K2 di sekolah negeri, guru swasta yang lolos PG, guru lolos Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan lolos PG. Sementara, prioritas II yaitu guru non K2 yang belum PPG, dan prioritas III adalah guru yang sudah masuk data Dapodik minimal 3 tahun dan guru pelamar umum yakni guru yang lolos PPG baru dan sudah masuk dapodik.
"Namun, untuk Kota Pekalongan tidak ada Prioritas II dan III. Sebab, prioritas I saja belum selesai. Untuk penempatan formasi guru di sekolah nantinya diatur oleh Kementerian melalui data dari dapodik, dilakukan kroscek bersama Pemerintah Kota Pekalongan, dimana data dapodik itu menjadi data kunci," pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim melalui Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Ahmad Husni mengungkapkan bahwa, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah mengusulkan ke Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 205 formasi PPPK guru pada tahun 2022, namun yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat sejumlah 117 orang.
"Di tahun 2022 ini kita akan mendpatkan ASN guru dari jalur PPPK 117 formasi. Tentu jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan kita karena masih ada sekitar 518 orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)," ucapnya, baru-baru ini.
Husni menjelaskan, bahkan masih ada guru honorer K2 yang masih belum terjaring masuk PPPK guru sekitar 70an orang, karena mereka tidak lolos PPPK guru. Pihaknya menyadari bahwa, kebutuhan guru-guru ASN di setiap sekolah sangatlah urgent dan kurang.
"Namun, kepala sekolah dan kami berupaya mencari guru walaupun bukan ASN," tuturnya.
Ditambahkan Kasi Pendataan dan Penataan Bidang PTK, Suprayitno menerangkan bahwa, pada saat rekrutmen PPPK guru tahun 2021 lalu, guru-guru honorer yang ikut dan lolos ambang batas nilai atau Passing Grade (PG) sebanyak 223 orang, dari kebutuhan formasi PPPK guru Tahun 2022 ini sejumlah 117 orang. Sehingga, tersisa sekitar 106 orang yang belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) PPPK guru tahun ini.
" Itu pun dilihat berdasarkan kebutuhan sekolah, misal guru kelas yang lulus PG ada 166 tetapi kebutuhan kita 67 orang, otomatis banyak guru kelas yang belum bisa mengikuti pemberkasan PPPK tahun ini. Dimana, formasi tahun ini mendasarkan guru-guru yang PG bukan kebutuhan di sekolah. Misal, ada yang lolos PG sebanyak 3 orang guru kelas, maka formasi akan menyesuaikan guru tersebut. Guru kelas tahun ini yang paling banyak formasinya," imbuh Suprayitno.
Menurutnya, pendataan guru non ASN di Kota Pekalongan kemarin berjalan lancar dan tidak ada masalah, bahkan di pertengahan Bulan September sudah dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat sebagai penanggung jawab data dan dimasukkan dalam sistem aplikasi BKN. Selanjutnya, para guru honorer akan melakukan validasi datanya.
Lanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB dalam pengangkatan PPPK guru tahun 2022 ini ada 3 prioritas yakni Prioritas I yaitu guru K2, guru non K2 di sekolah negeri, guru swasta yang lolos PG, guru lolos Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan lolos PG. Sementara, prioritas II yaitu guru non K2 yang belum PPG, dan prioritas III adalah guru yang sudah masuk data Dapodik minimal 3 tahun dan guru pelamar umum yakni guru yang lolos PPG baru dan sudah masuk dapodik.
"Namun, untuk Kota Pekalongan tidak ada Prioritas II dan III. Sebab, prioritas I saja belum selesai. Untuk penempatan formasi guru di sekolah nantinya diatur oleh Kementerian melalui data dari dapodik, dilakukan kroscek bersama Pemerintah Kota Pekalongan, dimana data dapodik itu menjadi data kunci," pungkasnya.