Digitalisasi Mudahkan UMKM Naik Kelas

Perkembangan teknologi digital semakin pesat, khususnya semenjak pandemi Covid-19. Hal ini juga mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja secara daring atau online. Tak heran, hal ini membuat platform perdagangan elektronik menjadi laris manis sebagai pilihan masyarakat untuk berbelanja dan bertransaksi. Sehingga, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal untuk mendorong para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masuk dalam digitalisasi UMKM. Mengingat, Digitalisasi UMKM terbukti menjadi kunci utama kemajuan bisnis dan pertumbuhan ekonomi.
Manager Operasional Kantor Perwakilan BI Tegal, Enggar Estiko Handoko menjelaskan bahwa, Bank Indonesia sangat concern sekali terhadap UMKM agar mereka bisa naik kelas. Salah satu langkah riil yang ditempuh BI yakni mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi menggunakan pengembangan alat pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS.
"Dengan terkoneksinya pelaku UMKM dalam menggunakan pembayaran QRIS, maka akan langsung terkoneksi ke bank. Dengan membayar transaksi dengan QRIS, bisa menerima pembayaran uang non tunai baik dari dompet digital, m-banking, bahkan saat ini sumber dananya bisa membayar menggunakan kartu kredit dari mana saja," ucap Enggar dalam kegiatan Sinergi Gerakan Edukasi Publik "UMKM Go Digital", berlangsung di Hotel Howard Johnson Pekalongan, Sabtu sore (8/4/2023).
Menurutnya, peningkatan transaksi digital di eks karesidenan Pekalongan dan Indonesia pada umumnya, sudah sangat meningkat secara signifikan. Dimana, pada Bulan Januari 2023 lalu tercatat sebanyak 20 persen. Pihaknya berharap, para pelaku UMKM semakin sadar bahwa digitalisasi sudah menjadi sebuah keniscayaan di depan mata.
"Jadi, para pelaku UMKM mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman dan IPTEK untuk mengikuti arus digitalisasi ini. Kalau mereka tidak mau mengubah ke digital, mereka akan tertinggal dan tergerus zaman. UMKM harus go digital, sehingga diharapkan bisa terus berkembang usahanya bahkan bisa melakukan ekspor," harapnya.
Sementara itu, Penyuluh Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Agus Andriyanto yang hadir selaku narasumber, menerangkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan mendorong masyarakat saat ini agar bisa melakukan transformasi terutama dalam mengembangkan UMKM sebagai penopang utama dalam pertumbuhan sektor ekonomi. Sehingga, Pemprov Jateng sangat concern sekali dalam memberikan peningkatan pemahaman, kesadaran, dan pengimplementasikan digitalisasi UMKM ini melalui pembayaran non tunai, seperti QRIS yang menggunakan financial technology (fintech).
" Mereka harus familiar serta cakap dengan digitalisasi ini. Ini sudah waktunya para pelaku UMKM mengembangkan usahanya secara sungguh-sungguh melalui digitalisasi UMKM dan ke depan semoga bisa sukses bersama-sama," pungkasnya.
Manager Operasional Kantor Perwakilan BI Tegal, Enggar Estiko Handoko menjelaskan bahwa, Bank Indonesia sangat concern sekali terhadap UMKM agar mereka bisa naik kelas. Salah satu langkah riil yang ditempuh BI yakni mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi menggunakan pengembangan alat pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS.
"Dengan terkoneksinya pelaku UMKM dalam menggunakan pembayaran QRIS, maka akan langsung terkoneksi ke bank. Dengan membayar transaksi dengan QRIS, bisa menerima pembayaran uang non tunai baik dari dompet digital, m-banking, bahkan saat ini sumber dananya bisa membayar menggunakan kartu kredit dari mana saja," ucap Enggar dalam kegiatan Sinergi Gerakan Edukasi Publik "UMKM Go Digital", berlangsung di Hotel Howard Johnson Pekalongan, Sabtu sore (8/4/2023).
Menurutnya, peningkatan transaksi digital di eks karesidenan Pekalongan dan Indonesia pada umumnya, sudah sangat meningkat secara signifikan. Dimana, pada Bulan Januari 2023 lalu tercatat sebanyak 20 persen. Pihaknya berharap, para pelaku UMKM semakin sadar bahwa digitalisasi sudah menjadi sebuah keniscayaan di depan mata.
"Jadi, para pelaku UMKM mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman dan IPTEK untuk mengikuti arus digitalisasi ini. Kalau mereka tidak mau mengubah ke digital, mereka akan tertinggal dan tergerus zaman. UMKM harus go digital, sehingga diharapkan bisa terus berkembang usahanya bahkan bisa melakukan ekspor," harapnya.
Sementara itu, Penyuluh Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Agus Andriyanto yang hadir selaku narasumber, menerangkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan mendorong masyarakat saat ini agar bisa melakukan transformasi terutama dalam mengembangkan UMKM sebagai penopang utama dalam pertumbuhan sektor ekonomi. Sehingga, Pemprov Jateng sangat concern sekali dalam memberikan peningkatan pemahaman, kesadaran, dan pengimplementasikan digitalisasi UMKM ini melalui pembayaran non tunai, seperti QRIS yang menggunakan financial technology (fintech).
" Mereka harus familiar serta cakap dengan digitalisasi ini. Ini sudah waktunya para pelaku UMKM mengembangkan usahanya secara sungguh-sungguh melalui digitalisasi UMKM dan ke depan semoga bisa sukses bersama-sama," pungkasnya.