BPS Paparkan Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan rutin merilis publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan tiap tahunnya. Kendati demikian data setiap triwulan selalu dipublikasikan.
Data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kota Pekalongan, mencakup berbagai aspek seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.
Hal ini diungkapkan Statistisi Ahli Muda Kota Pekalongan Nur Saidah saat diwawancarai Selasa (20/5/2025).
"BPS Kota Pekalongan juga tengah melakukan rekonsiliasi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data PDRB yang dihasilkan. Ini untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan konsisten dan akurat. Rekonsiliasi PDRB membantu mengurangi kesalahan dalam penghitungan PDRB dengan memastikan bahwa data yang digunakan sudah benar dan konsisten," jelasnya.
Dengan melakukan rekonsiliasi PDRB, BPS dapat memastikan bahwa data PDRB yang dihasilkan akurat dan konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.
Sementara itu, Statistisi Ahli Muda BPS Kota Pekalongan lainnya, Finda Rahmawati menyebutkan, BPS juga melakukan berbagai survei untuk mengumpulkan data yang akurat dan terkini tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat. "Dalam waktu dekat ini di bulan Juni-Juli kami akan melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Survei ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penduduk Indonesia, termasuk data tentang jumlah penduduk, struktur umur, dan migrasi," katanya.
Selain Suspas, BPS Kota Pekalongan juga akan melaksanakan Seruni yakni Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga Nasional. "Ini untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga di Indonesia. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan terkini tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Melalui data dasar yang disajika BPS diharapkan dapat data survei digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan efektif. Selain itu juga mengevaluasi keberhasilan program-program pemerintah dan swasta. (Dinkominfo Kota Pekalongan/Laila/RKB)
Data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kota Pekalongan, mencakup berbagai aspek seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.
Hal ini diungkapkan Statistisi Ahli Muda Kota Pekalongan Nur Saidah saat diwawancarai Selasa (20/5/2025).
"BPS Kota Pekalongan juga tengah melakukan rekonsiliasi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data PDRB yang dihasilkan. Ini untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan konsisten dan akurat. Rekonsiliasi PDRB membantu mengurangi kesalahan dalam penghitungan PDRB dengan memastikan bahwa data yang digunakan sudah benar dan konsisten," jelasnya.
Dengan melakukan rekonsiliasi PDRB, BPS dapat memastikan bahwa data PDRB yang dihasilkan akurat dan konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.
Sementara itu, Statistisi Ahli Muda BPS Kota Pekalongan lainnya, Finda Rahmawati menyebutkan, BPS juga melakukan berbagai survei untuk mengumpulkan data yang akurat dan terkini tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat. "Dalam waktu dekat ini di bulan Juni-Juli kami akan melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Survei ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penduduk Indonesia, termasuk data tentang jumlah penduduk, struktur umur, dan migrasi," katanya.
Selain Suspas, BPS Kota Pekalongan juga akan melaksanakan Seruni yakni Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga Nasional. "Ini untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga di Indonesia. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan terkini tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Melalui data dasar yang disajika BPS diharapkan dapat data survei digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan efektif. Selain itu juga mengevaluasi keberhasilan program-program pemerintah dan swasta. (Dinkominfo Kota Pekalongan/Laila/RKB)