Bentuk Generasi Berencana, Pemkot Dorong Satdik Implementasikan Sekolah Siaga Kependudukan
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Guna mendorong implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), bersama BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) melaksanakan pembinaan teknis bagi satuan pendidikan (Satdik) jenjang SMP/Mts, SMA/SMK/MA dan SLB, bertempat di Hotel Istana Kota Pekalongan, Selasa (23/4/2024).
Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosidi melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Nur Agustina saat ditemui pada kegiatan tersebut menyebutkan sebanyak 25 satuan pendidikan jenjang SMP hingga SMA dilibatkan pada pembinaan teknis penerapan SSK ini.
Agustin mengatakan persoalan kependudukan bukan hal yang bisa dianggap remeh karena kedepan kita akan dihadapkan bonus demografi, tantangan mewujudkan visi Indonesia emas, generasi muda yang berkualitas dan satuan pendidikan jadi salah satu sasaran karena disitu seluruh peserta didiknya berkategori usia remaja sehingga program terkait dengan edukasi, advokasi kependudukan, kesehatan reproduksi perlu didorong agar sekolah mengambil tugas tersebut dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran.
“Kami berharap satuan pendidikan yang sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak maupun yang belum dapat mengimplementasikan sekolah siaga kependudukan, oleh karenanya teman-teman pendidik harus punya pengetahuan ini. Pengajar dapat menyisipkan materi kependudukan di dalam rencana pembelajaran disamping itu juga diharapkan terdapat pojok kependudukan supaya anak didik fokus dengan tema kependudukan termasuk di dalamnya bahaya pergaulan bebas, narkoba dan lainnya. Harapan kami pula BKKBN dapat terus mendampingi kota Pekalongan untuk SSK sehingga sekolah dapat memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik,” terangnya.
Endang Sulastri, Penata Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) Ahli muda pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menjelaskan SSK salah satu program BKKBN untuk meningkatkan kualitas penduduk, karena pendidikan adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Siapa yang harus mengimplementasikan SSK? adalah sekolah jalur formal dari SD sampai perguruan tinggi, dengan cara mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, artinya SSK bukan berdiri sebagai mata pelajaran baru, tidak menambah jam pelajaran, hanya mengintegrasikan sehingga pendidik lebih memberikan penekanan saat penyampaian materi. Bisa juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung konten genre, Pusat Informasi dan Konseling atau PIK Remaja dan bisa juga kolaborasi dengan dinas maupun lembaga lain seperti sekolah Adiwiyata, BNN, KPK atau lainnya,” katanya.
Lebih dari itu, diharapkan satuan pendidikan melengkapi dengan dilengkapi dengan pojok kependudukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan literasi, sebab Indonesia berdasarkan survei tingkat literasi masih tergolong rendah, sehingga dengan adanya pojok kependudukan di sekolah atau tiap kelas, peserta didik lebih tertarik untuk membaca.
“Untuk gambaran implementasi SSK di dalam mata pelajaran, misalnya ada program kesehatan reproduksi yang menghimbau bahwa menikah minimal 21 tahun perempuan dan laki-laki 25 tahun karena diusia ini dianggap siap secara fisik dan mental, hal ini berkaitan dengan pelajaran biologi bisa menyampaikan penekannya, kenapa jangan menikah muda karena secara fisik dan mental belum siap, sehingga terjadi sesuatu saat menikah muda bisa saja justru menjadi beban keluarganya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Endang ingin SKK bisa diimplementasikan di semua sekolah di kota Pekalongan, sehingga siswa didik memahami isu kependudukan, muncul rasa peduli terkait masalah kependudukan, dengan semakin peduli setidaknya mereka akan menjaga pergaulan, tanggung jawab kepada diri sendiri, merencanakan masa depan lebih baik dan kedepan mereka akan tumbuh menjadi manusia yang siap membina keluarga kecil berkualitas.
(DINKOMINFO KOTA PEKALONGAN)
Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosidi melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Nur Agustina saat ditemui pada kegiatan tersebut menyebutkan sebanyak 25 satuan pendidikan jenjang SMP hingga SMA dilibatkan pada pembinaan teknis penerapan SSK ini.
Agustin mengatakan persoalan kependudukan bukan hal yang bisa dianggap remeh karena kedepan kita akan dihadapkan bonus demografi, tantangan mewujudkan visi Indonesia emas, generasi muda yang berkualitas dan satuan pendidikan jadi salah satu sasaran karena disitu seluruh peserta didiknya berkategori usia remaja sehingga program terkait dengan edukasi, advokasi kependudukan, kesehatan reproduksi perlu didorong agar sekolah mengambil tugas tersebut dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran.
“Kami berharap satuan pendidikan yang sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak maupun yang belum dapat mengimplementasikan sekolah siaga kependudukan, oleh karenanya teman-teman pendidik harus punya pengetahuan ini. Pengajar dapat menyisipkan materi kependudukan di dalam rencana pembelajaran disamping itu juga diharapkan terdapat pojok kependudukan supaya anak didik fokus dengan tema kependudukan termasuk di dalamnya bahaya pergaulan bebas, narkoba dan lainnya. Harapan kami pula BKKBN dapat terus mendampingi kota Pekalongan untuk SSK sehingga sekolah dapat memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik,” terangnya.
Endang Sulastri, Penata Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) Ahli muda pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menjelaskan SSK salah satu program BKKBN untuk meningkatkan kualitas penduduk, karena pendidikan adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Siapa yang harus mengimplementasikan SSK? adalah sekolah jalur formal dari SD sampai perguruan tinggi, dengan cara mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, artinya SSK bukan berdiri sebagai mata pelajaran baru, tidak menambah jam pelajaran, hanya mengintegrasikan sehingga pendidik lebih memberikan penekanan saat penyampaian materi. Bisa juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung konten genre, Pusat Informasi dan Konseling atau PIK Remaja dan bisa juga kolaborasi dengan dinas maupun lembaga lain seperti sekolah Adiwiyata, BNN, KPK atau lainnya,” katanya.
Lebih dari itu, diharapkan satuan pendidikan melengkapi dengan dilengkapi dengan pojok kependudukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan literasi, sebab Indonesia berdasarkan survei tingkat literasi masih tergolong rendah, sehingga dengan adanya pojok kependudukan di sekolah atau tiap kelas, peserta didik lebih tertarik untuk membaca.
“Untuk gambaran implementasi SSK di dalam mata pelajaran, misalnya ada program kesehatan reproduksi yang menghimbau bahwa menikah minimal 21 tahun perempuan dan laki-laki 25 tahun karena diusia ini dianggap siap secara fisik dan mental, hal ini berkaitan dengan pelajaran biologi bisa menyampaikan penekannya, kenapa jangan menikah muda karena secara fisik dan mental belum siap, sehingga terjadi sesuatu saat menikah muda bisa saja justru menjadi beban keluarganya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Endang ingin SKK bisa diimplementasikan di semua sekolah di kota Pekalongan, sehingga siswa didik memahami isu kependudukan, muncul rasa peduli terkait masalah kependudukan, dengan semakin peduli setidaknya mereka akan menjaga pergaulan, tanggung jawab kepada diri sendiri, merencanakan masa depan lebih baik dan kedepan mereka akan tumbuh menjadi manusia yang siap membina keluarga kecil berkualitas.
(DINKOMINFO KOTA PEKALONGAN)