Bantu Atasi Banjir Rob,BBWS Pemali Juana Fasilitasi 3 Paket Pekerjaan Penanganan Sungai
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam waktu dekat ini akan membantu memfasilitasi penanganan banjir rob di Kota Pekalongan. Fasilitasi tersebut yakni pengerjaan 3 paket pekerjaan penanganan banjir rob dari 3 sungai besar yang ada di Kota Batik tersebut yaitu Sungai Lodji, Sungai Banger dan Sungai Gabus Pekalongan.
Kepala BBWS Pemali Juana,Muhammad Adek Rizaldi menjelaskan bahwa selain pengerjaan penanganan dan pengendalian banjir rob dari sungai, penanganan tanggul pantai juga akan dilakukan untuk mengantisipasi banjir rob melimpas ke permukiman warga. Menurutnya, paket pekerjaan yang bersumber dari dana APBN tersebut, saat ini masih dalam tahap lelang yang ditargetkan akan selesai proses lelang selama dua bulan ke depan.
“Target kami paket pekerjaan ini selama tiga tahun mulai tahun 2021-2023 mendatang dengan anggaran total sebesar Rp 1,24 Triliun. Ada 3 paket pekerjaan yaitu di Sungai Lodji,Sungai Banger,Sungai Gabus dan penanganan tanggul pantai, ”tuturnya.
Menurutnya,kejadian banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dalam sepuluh tahun belakangan ini sangatlah tinggi. Lebih lanjut,kata Adek, di tahun 2021 ini dari BBWS Pemali Juana memfokuskan penanganan banjir rob di Kota Pekalongan terutama dalam hal menyelamatkan masyarakat yang terdampak. Dijelaskan Adek,penanganan banjir rob di Kota Pekalongan sedikit agak berbeda dari penanganan banjir rob di Kabupaten Pekalongan.
“Dari Kabupaten Pekalongan,kejadian banjir rob memang dari daratan yang sudah mengalami penurunan dari sepanjang itulah air laut itu masuk,tetapi kejadian banjir rob di Kota Pekalongan lebih dominan dari sungai-sungai utama yang notabene melimpas. Artinya,dari air laut masuk ke sungai,kemudian sungai melimpas ke permukiman-permukiman masyarakat
,sehingga yang ditangani ini harus dimulai dari sungai-sungainya,” terang Adek.
Adek menilai,penanganan sungai ini memang sangat ideal sekali jika dibangun tanggul atau parapet sepanjang sungai. Tetapi,melihat kondisi eksisting yang ditemukan di lapangan,masyarakat sudah banyak sekali bermukim di sepanjang sungai tadi,sehingga konflik sosial pasti tinggi sekali. Oleh karena itu, konsep penanganan diubah dengan mencoba menutup supaya air laut itu tidak masuk ke hulu sungai, sehingga penutupan akan dilakukan di bagian muara sungai. Bersamaan dengan itu,lanjutnya, di muara sungai tersebut,akan dipasang titik kontrol atau pengendali untuk dibangun bendung dan pintu air.
“Sehingga,apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi,dan terjadi beda tinggi air sungai di hulu dengan laut tinggi sehingga pintu air bisa kami buka, sebaliknya apabila air laut tinggi dan air sungai di hulu rendah,pintu bisa kami tutup. Disitulah fungsi pintu pengendali nantinya. Mudah-mudahan akhir Bulan Juni atau awal Juli sudah bisa pelaksanaan fisik di lapangannya
. Untuk itu,kami mohon dukungan kepada Pemkot terkait masalah sosial dan pembebasan tanah,karena biasanya apabila pekerjaan ini terkontrak, kami sangat susah sekali menyelesaikan permasalahan sosial dengan masyarakat. Selama pekerjaannya belum terkontrak,inilah saatnya untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan sosial di lapangan tersebut seperti masalah pembebasan tanah,masalah kapal-kapal,sehingga saat pelaksanaan di lapangan bisa lancar,”tandasnya
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Kepala BBWS Pemali Juana,Muhammad Adek Rizaldi menjelaskan bahwa selain pengerjaan penanganan dan pengendalian banjir rob dari sungai, penanganan tanggul pantai juga akan dilakukan untuk mengantisipasi banjir rob melimpas ke permukiman warga. Menurutnya, paket pekerjaan yang bersumber dari dana APBN tersebut, saat ini masih dalam tahap lelang yang ditargetkan akan selesai proses lelang selama dua bulan ke depan.
“Target kami paket pekerjaan ini selama tiga tahun mulai tahun 2021-2023 mendatang dengan anggaran total sebesar Rp 1,24 Triliun. Ada 3 paket pekerjaan yaitu di Sungai Lodji,Sungai Banger,Sungai Gabus dan penanganan tanggul pantai, ”tuturnya.
Menurutnya,kejadian banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dalam sepuluh tahun belakangan ini sangatlah tinggi. Lebih lanjut,kata Adek, di tahun 2021 ini dari BBWS Pemali Juana memfokuskan penanganan banjir rob di Kota Pekalongan terutama dalam hal menyelamatkan masyarakat yang terdampak. Dijelaskan Adek,penanganan banjir rob di Kota Pekalongan sedikit agak berbeda dari penanganan banjir rob di Kabupaten Pekalongan.
“Dari Kabupaten Pekalongan,kejadian banjir rob memang dari daratan yang sudah mengalami penurunan dari sepanjang itulah air laut itu masuk,tetapi kejadian banjir rob di Kota Pekalongan lebih dominan dari sungai-sungai utama yang notabene melimpas. Artinya,dari air laut masuk ke sungai,kemudian sungai melimpas ke permukiman-permukiman masyarakat
,sehingga yang ditangani ini harus dimulai dari sungai-sungainya,” terang Adek.
Adek menilai,penanganan sungai ini memang sangat ideal sekali jika dibangun tanggul atau parapet sepanjang sungai. Tetapi,melihat kondisi eksisting yang ditemukan di lapangan,masyarakat sudah banyak sekali bermukim di sepanjang sungai tadi,sehingga konflik sosial pasti tinggi sekali. Oleh karena itu, konsep penanganan diubah dengan mencoba menutup supaya air laut itu tidak masuk ke hulu sungai, sehingga penutupan akan dilakukan di bagian muara sungai. Bersamaan dengan itu,lanjutnya, di muara sungai tersebut,akan dipasang titik kontrol atau pengendali untuk dibangun bendung dan pintu air.
“Sehingga,apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi,dan terjadi beda tinggi air sungai di hulu dengan laut tinggi sehingga pintu air bisa kami buka, sebaliknya apabila air laut tinggi dan air sungai di hulu rendah,pintu bisa kami tutup. Disitulah fungsi pintu pengendali nantinya. Mudah-mudahan akhir Bulan Juni atau awal Juli sudah bisa pelaksanaan fisik di lapangannya
. Untuk itu,kami mohon dukungan kepada Pemkot terkait masalah sosial dan pembebasan tanah,karena biasanya apabila pekerjaan ini terkontrak, kami sangat susah sekali menyelesaikan permasalahan sosial dengan masyarakat. Selama pekerjaannya belum terkontrak,inilah saatnya untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan sosial di lapangan tersebut seperti masalah pembebasan tanah,masalah kapal-kapal,sehingga saat pelaksanaan di lapangan bisa lancar,”tandasnya
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)