APBD 2024 Disetujui Bersama, Sejumlah Program Diprioritaskan
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Jajaran Pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD setempat telah sepakat menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan ditandatangani bersama Nota Kesepahaman oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin, dan Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir dalam kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan acara Pengambilan Keputusan DPRD Kota Pekalongan terhadap Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2024, berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (29/11/2023).
Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung atas disepakatinya rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, terutama kepada jajaran DPRD Kota Pekalongan serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran serta kontribusi yang sangat berharga dalam penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024. Dalam kesempatan tersebut, Mas Aaf juga meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Pekalongan untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja serta tetap memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan.
"Alhamdulillah Raperda APBD Tahun 2024 sudah ditetapkan, walaupun masih ada instruksi atau usulan anggota dewan. Namun, yang terpenting adalah kondusivitas penetapan ini kita jalankan dulu sembari ada usulan-usulan lagi bisa diakomodir di anggaran perubahan," ucapnya.
Menurutnya, atas ditetapkan Raperda APBD 2024 ini, artinya secara prinsip semuanya sudah sepakat dengan anggaran dari Tahun 2023 ini menurun hampir Rp50 Milliar tentunya akan berimbas pada beberapa program. Kendati demikian, kesejahteraan masyarakat dan kebermanfaatan program untuk masyarakat tetap menjadi skala prioritas. Pihaknya berharap, ada solusi di perubahan anggaran dan lain sebagainya. Mas Aaf menyebutkan, sejumlah program yang menjadi prioritas di APBD 2024 diantaranya penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur penanganan banjir, perbaikan kualitas pendidikan, dan sebagainya.
"Anggarann 2024 dibandingkan dengan anggaran 2023 justru ada penurunan hampir Rp50 Milliar yang tentu menyulitkan menentukan mana mana saja yang akhirnya masuk skala prioritas. Dengan penyurutan pendapatan ini, kami juga harus menimbang mana saja yang menjadi prioritas. Alhamdulillah ini sudah disepakati bersama dan semoga ke depan tetap memberi manfaat untuk masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengaku bersyukur atas disetujui bersama Raperda APBD 2024, dimana ada sejumlah program prioritas diantaranya penanganan banjir bisa tuntas pasca dibangunnya sistem pengendali banjir di Kota Pekalongan, pengadaan pompa, serta perbaikan saluran drainase, dan kolam retensi. Disamping itu, program penataan relokasi rumah tidak layak huni juga menjadi program skala prioritas, dimana ada 20 rumah yang direlokasi ke Klego Bantaran yang dananya didapat dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Lanjutnya, dimana, warganya bisa membeli tanah dan mendapatkan rumah serta masih perlu support dari APBD untuk sarana dan prasarana. Kami dari jajaran DPRD akan mengusulkan ke Dinperkim supaya dibuatkan juga MCK nya. Disamping itu, DPRD juga ingin memastikan terkait pembangunan Pasar Banjarsari yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan 2024.
"Setelah pasar itu selesai dibangun, relokasi pedagang bisa dilakukan dengan baik. Setelah itu, bagaimana kita bisa menata Pasar Sorogenen dan Jalan Patiunus yang selama ini kenyamanan masyarakat sedikit terganggu. Ketika pedagang sudah direlokasi semua, pemerintah harus segera melakukan pembenahan di lokasi-lokasi tersebut. Tak kalah penting, bagaimana kita memastikan kesejahteraan masyarakat termasuk adanya UHC, dimana masyarakat bisa berobat dengan menggunakan KTP dan kita ingin pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan bagi masyarakat di Kota Pekalongan bisa semakin baik dan diperbaiki fasilitasnya khususnya di lokasi-lokasi yang terdampak rob. Yang terakhir adalah terkait penanganan sampah, dari DLH sudah berupaya maksimal, mudah-mudahan ke depan menemukan solusi terbaik agar permasalahan sampah di Kota Pekalongan bisa tertangani, khususnya bagaimana masyarakat bisa teredukasi dan paham serta menjalankan pengelolaan sampah," pungkasnya.
Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung atas disepakatinya rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, terutama kepada jajaran DPRD Kota Pekalongan serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran serta kontribusi yang sangat berharga dalam penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024. Dalam kesempatan tersebut, Mas Aaf juga meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Pekalongan untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja serta tetap memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan.
"Alhamdulillah Raperda APBD Tahun 2024 sudah ditetapkan, walaupun masih ada instruksi atau usulan anggota dewan. Namun, yang terpenting adalah kondusivitas penetapan ini kita jalankan dulu sembari ada usulan-usulan lagi bisa diakomodir di anggaran perubahan," ucapnya.
Menurutnya, atas ditetapkan Raperda APBD 2024 ini, artinya secara prinsip semuanya sudah sepakat dengan anggaran dari Tahun 2023 ini menurun hampir Rp50 Milliar tentunya akan berimbas pada beberapa program. Kendati demikian, kesejahteraan masyarakat dan kebermanfaatan program untuk masyarakat tetap menjadi skala prioritas. Pihaknya berharap, ada solusi di perubahan anggaran dan lain sebagainya. Mas Aaf menyebutkan, sejumlah program yang menjadi prioritas di APBD 2024 diantaranya penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur penanganan banjir, perbaikan kualitas pendidikan, dan sebagainya.
"Anggarann 2024 dibandingkan dengan anggaran 2023 justru ada penurunan hampir Rp50 Milliar yang tentu menyulitkan menentukan mana mana saja yang akhirnya masuk skala prioritas. Dengan penyurutan pendapatan ini, kami juga harus menimbang mana saja yang menjadi prioritas. Alhamdulillah ini sudah disepakati bersama dan semoga ke depan tetap memberi manfaat untuk masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengaku bersyukur atas disetujui bersama Raperda APBD 2024, dimana ada sejumlah program prioritas diantaranya penanganan banjir bisa tuntas pasca dibangunnya sistem pengendali banjir di Kota Pekalongan, pengadaan pompa, serta perbaikan saluran drainase, dan kolam retensi. Disamping itu, program penataan relokasi rumah tidak layak huni juga menjadi program skala prioritas, dimana ada 20 rumah yang direlokasi ke Klego Bantaran yang dananya didapat dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Lanjutnya, dimana, warganya bisa membeli tanah dan mendapatkan rumah serta masih perlu support dari APBD untuk sarana dan prasarana. Kami dari jajaran DPRD akan mengusulkan ke Dinperkim supaya dibuatkan juga MCK nya. Disamping itu, DPRD juga ingin memastikan terkait pembangunan Pasar Banjarsari yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan 2024.
"Setelah pasar itu selesai dibangun, relokasi pedagang bisa dilakukan dengan baik. Setelah itu, bagaimana kita bisa menata Pasar Sorogenen dan Jalan Patiunus yang selama ini kenyamanan masyarakat sedikit terganggu. Ketika pedagang sudah direlokasi semua, pemerintah harus segera melakukan pembenahan di lokasi-lokasi tersebut. Tak kalah penting, bagaimana kita memastikan kesejahteraan masyarakat termasuk adanya UHC, dimana masyarakat bisa berobat dengan menggunakan KTP dan kita ingin pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan bagi masyarakat di Kota Pekalongan bisa semakin baik dan diperbaiki fasilitasnya khususnya di lokasi-lokasi yang terdampak rob. Yang terakhir adalah terkait penanganan sampah, dari DLH sudah berupaya maksimal, mudah-mudahan ke depan menemukan solusi terbaik agar permasalahan sampah di Kota Pekalongan bisa tertangani, khususnya bagaimana masyarakat bisa teredukasi dan paham serta menjalankan pengelolaan sampah," pungkasnya.