2023 Dinkes Upayakan Verifikasi ODF Tingkat Kota
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan setempat terus mendorong terwujudnya kota yang lebih sehat salah satunya melalui verifikasi Open Defecation Free (ODF) di tingkat kecamatan serta kota.
Kepala Dinas Kesehatan Pekalongan, Slamet Budiyanto melalui Sanitarian Muda, Maysaroh saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/2/2023) mengungkapkan bahwa di tahun 2022, 27 kelurahan sudah berhasil terverifikasi ODF. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ODF tidak difokuskan untuk mendata kepemilikan jamban, namun lebih fokus pada perilaku buang air besar (BAB) sekelompok masyarakat pada suatu lingkungan, "Yang kita kejar adalah mindset masyarakat bahwa BAB harus secara sehat di jamban bukan di sembarang tempat terbuka seperti sungai atau yang lainnya," katanya.
Dijelaskan May, jika perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masih dilakukan masyarakat, akan berdampak pada pencemaran lingkungan, sebab terdapat ribuan kuman pada kotoran manusia tersebut, "Nanti dampaknya kondisi air dan tanah kita sensitif, dari hasil survei kualitas air yg di kota Pekalongan hampir 70 persen tercemar, salah satunya akibat perilaku buang air besar sembarangan," tambahnya.
Usai mendapat verifikasi ODF tingkat kelurahan, kata May di tahun 2023 akan dilanjutkan verifikasi 2 kecamatan yakni Pekalongan Utara dan Timur pada bulan Maret mendatang. Setelah proses tersebut berhasil, dilanjutkan verifikasi tingkat kota di bulan Juni-Juli 2023, "Setelah rampung terverifikasi semoga tidak ada lagi perilaku BABS lagi di kota Pekalongan, dan disini tidak hanya Dinkes kita libatkan kelurahan, kecamatan dan lintas sektor seperti DPUPR serta Dinperkim," pungkasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Pekalongan, Slamet Budiyanto melalui Sanitarian Muda, Maysaroh saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/2/2023) mengungkapkan bahwa di tahun 2022, 27 kelurahan sudah berhasil terverifikasi ODF. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ODF tidak difokuskan untuk mendata kepemilikan jamban, namun lebih fokus pada perilaku buang air besar (BAB) sekelompok masyarakat pada suatu lingkungan, "Yang kita kejar adalah mindset masyarakat bahwa BAB harus secara sehat di jamban bukan di sembarang tempat terbuka seperti sungai atau yang lainnya," katanya.
Dijelaskan May, jika perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masih dilakukan masyarakat, akan berdampak pada pencemaran lingkungan, sebab terdapat ribuan kuman pada kotoran manusia tersebut, "Nanti dampaknya kondisi air dan tanah kita sensitif, dari hasil survei kualitas air yg di kota Pekalongan hampir 70 persen tercemar, salah satunya akibat perilaku buang air besar sembarangan," tambahnya.
Usai mendapat verifikasi ODF tingkat kelurahan, kata May di tahun 2023 akan dilanjutkan verifikasi 2 kecamatan yakni Pekalongan Utara dan Timur pada bulan Maret mendatang. Setelah proses tersebut berhasil, dilanjutkan verifikasi tingkat kota di bulan Juni-Juli 2023, "Setelah rampung terverifikasi semoga tidak ada lagi perilaku BABS lagi di kota Pekalongan, dan disini tidak hanya Dinkes kita libatkan kelurahan, kecamatan dan lintas sektor seperti DPUPR serta Dinperkim," pungkasnya.