Rampung 90%, Pemkot Minta Seluruh Elemen Masyarakat Lakukan Perawatan dan Pemeliharaan Tanggul Rob
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Sebagai upaya penanggulangan bencana banjir rob yang melanda Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menargetkan pembangunan tanggul sepanjang 7,2 km yang dibangun di dua wilayah tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019. Pembangunan tanggul yang melintasi di Kota Pekalongan sepanjang 1.8 km ini telah rampung 90 persen. Usai tanggul tersebut selesai, Pemerintah Kota Pekalongan mengharapkan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah dapat selalu bersinergi melakukan pemeliharaan dan perawatan terkait pembangunan infrastruktur baik tanggul, pompa dan sebagainya agar aset ini tetap awet dan terjaga keberlangsungannya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE saat membuka kegiatan Workshop Water Management (Pengelolaan Air) bersama Dutch Water Authority (DWA) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat selama tiga hari, Selasa-Kamis (12-14/11/2019).
Wakil Walikota Pekalongan yang akrab disapa Aaf ini menyampaikan bahwa melalui workshop ini akan banyak masukan-masukan penanganan rob yang diberikan oleh DWA yang selama ini telah berpengalaman mampu menangani permasalahan banjir rob selama 30 tahun di negaranya. Selain menghadirkan DWA, turut dihadirkan pula dari perwakilan BPP SIMA (Badan Pengelola Polder Banger Sima) yang telah berhasil menangani banjir di Kota Semarang.
“Workshop hari ini dan tinjauan ke tanggul kemarin dari DWA bersama Pemkot Pekalongan dan SIMA ini merupakan tindaklanjut dari kerjasama tahun sebelumnya. Dengan dihadirkan pihak yang memang sudah berpengalaman di bidang penanganan banjir rob ini diharapkan akan menjadi masukan untuk Kota Pekalongan dalam mengatasi permasalahan banjir rob,” tutur Aaf.
Menurut Aaf, pengendalian banjir dan rob di Kota dan Kabupaten Pekalongan menggunakan sistem polder. Karena pembangunannya berada di wilayah permukiman akan dibuat long storage dimana pada bagian ujungnya ditaruh pompa.
Aaf menegaskan saat ini progres tanggul telah terselesaikan 90 persen dan pompa sudah bisa dioperasikan serta berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, setelah pengerjaan tanggul selesai yang dijadwalkan pada akhir Desember 2019 nanti, masyarakat Kota Pekalongan diminta untuk tetap menjaga dan memelihara keberlangsungan tanggul penahan rob yang menelan anggaran sebesar Rp500 Miliar
“Semua sudah beres intinya adalah pemeliharaan dan perawatan itu yang paling penting baik itu pompa, tanggul. Kita harus tegas tidak boleh ada warung, pedagang, apalagi harus dijaga dari binatang-binatang seperti tikus, kepiting dan sebagainya yang bisa menggerogoti maupun merusak struktur tanah yang nantinya bisa menimbulkan kebocoran. Pemeliharaan dan perawatan ini diperlukan komitmen yang kuat antar elemen masyarakat,” kata Aaf.
Disampaikan Aaf, upaya perawatan dan pemeliharaan tanggul penanganan rob tersebut nantinya direncakan akan ditindaklanjuti dengan mengerahkan satuan petugas (satgas), menyiapkan alokasi khusus biaya untuk perawatan dan pemeliharaan seperti yang dilakukan di negara Belanda dengan menggunakan sistem pemeliharaan teknologi yang bagus.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih SE MSi menambahkan, pembangunan tanggul ini merupakan solusi jangka pendek maupun menengah dimana permasalahan utamanya adalah penurunan permukaan tanah (landsubsidence) hampir 10-20 sentimeter per tahun yang merupakan akibat dari aktivitas pembangunan maupun keseharian seperti penggalian atau pengeboran sumur air bawah tanah.
“Diharapkan forum ini akan memberikan solusi terkait penanganan banjir rob di Kota Pekalongan dengan memberikan aksi nyata, tidak sekedar ceremonial saja. Karena kami yakin bahwa DWA sudah berpengalaman menangani bagaimana seriusnya pengelolaan air di Belanda sehingga wilayahnya betul-betul bersih dan teratur dan berhasil mengantisipasi dampak banjir rob dengan sistem polder dengan luar biasa,” pungkas Sekda Sri Ruminingsih.
Wakil Walikota Pekalongan yang akrab disapa Aaf ini menyampaikan bahwa melalui workshop ini akan banyak masukan-masukan penanganan rob yang diberikan oleh DWA yang selama ini telah berpengalaman mampu menangani permasalahan banjir rob selama 30 tahun di negaranya. Selain menghadirkan DWA, turut dihadirkan pula dari perwakilan BPP SIMA (Badan Pengelola Polder Banger Sima) yang telah berhasil menangani banjir di Kota Semarang.
“Workshop hari ini dan tinjauan ke tanggul kemarin dari DWA bersama Pemkot Pekalongan dan SIMA ini merupakan tindaklanjut dari kerjasama tahun sebelumnya. Dengan dihadirkan pihak yang memang sudah berpengalaman di bidang penanganan banjir rob ini diharapkan akan menjadi masukan untuk Kota Pekalongan dalam mengatasi permasalahan banjir rob,” tutur Aaf.
Menurut Aaf, pengendalian banjir dan rob di Kota dan Kabupaten Pekalongan menggunakan sistem polder. Karena pembangunannya berada di wilayah permukiman akan dibuat long storage dimana pada bagian ujungnya ditaruh pompa.
Aaf menegaskan saat ini progres tanggul telah terselesaikan 90 persen dan pompa sudah bisa dioperasikan serta berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, setelah pengerjaan tanggul selesai yang dijadwalkan pada akhir Desember 2019 nanti, masyarakat Kota Pekalongan diminta untuk tetap menjaga dan memelihara keberlangsungan tanggul penahan rob yang menelan anggaran sebesar Rp500 Miliar
“Semua sudah beres intinya adalah pemeliharaan dan perawatan itu yang paling penting baik itu pompa, tanggul. Kita harus tegas tidak boleh ada warung, pedagang, apalagi harus dijaga dari binatang-binatang seperti tikus, kepiting dan sebagainya yang bisa menggerogoti maupun merusak struktur tanah yang nantinya bisa menimbulkan kebocoran. Pemeliharaan dan perawatan ini diperlukan komitmen yang kuat antar elemen masyarakat,” kata Aaf.
Disampaikan Aaf, upaya perawatan dan pemeliharaan tanggul penanganan rob tersebut nantinya direncakan akan ditindaklanjuti dengan mengerahkan satuan petugas (satgas), menyiapkan alokasi khusus biaya untuk perawatan dan pemeliharaan seperti yang dilakukan di negara Belanda dengan menggunakan sistem pemeliharaan teknologi yang bagus.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih SE MSi menambahkan, pembangunan tanggul ini merupakan solusi jangka pendek maupun menengah dimana permasalahan utamanya adalah penurunan permukaan tanah (landsubsidence) hampir 10-20 sentimeter per tahun yang merupakan akibat dari aktivitas pembangunan maupun keseharian seperti penggalian atau pengeboran sumur air bawah tanah.
“Diharapkan forum ini akan memberikan solusi terkait penanganan banjir rob di Kota Pekalongan dengan memberikan aksi nyata, tidak sekedar ceremonial saja. Karena kami yakin bahwa DWA sudah berpengalaman menangani bagaimana seriusnya pengelolaan air di Belanda sehingga wilayahnya betul-betul bersih dan teratur dan berhasil mengantisipasi dampak banjir rob dengan sistem polder dengan luar biasa,” pungkas Sekda Sri Ruminingsih.