Wali Kota Aaf Pastikan Pemulihan Pascaaksi Anarkis Tidak Ganggu Program Pro Rakyat
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf menegaskan bahwa, pascaaksi anarkis yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab pada Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu, Pemerintah Kota Pekalongan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Seperti diketahui, aksi anarkis tersebut telah merusak, membakar dan menjarah sejumlah fasilitas di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Pekalongan.
Menurutnya, peristiwa itu memang membawa dampak terhadap kinerja pemerintahan, terutama pada sisi sarana prasarana. Namun, pihaknya tidak akan mengorbankan program-program utama masyarakat hanya demi membangun gedung pemerintahan yang baru.
"Memang dari awal Saya tegaskan, Kota Pekalongan tidak akan mengalokasikan APBD untuk pembangunan gedung pemerintahan yang baru. Biarkan Saya, Bu Wawalkot, Pak Sekda, dan semua anggota dewan dan jajaran DPRD Kota Pekalongan menempati ruangan seadanya. Kantor Setwan sudah dialihkan ke Gedung Diklat. Saya, Bu Wawalkot, dan Pak Sekda sementara berkantor di sekitar Bagian Umum dan Prokompim,” jelasnya usai menghadiri kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan agenda Pengantar Wali Kota Pekalongan Tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Senin (15/9/2025).
Meskipun begitu, Wali Kota Aaf bersyukur karena ada kabar baik berupa bantuan pembangunan gedung pemerintahan dan DPRD yang ludes terbakar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Alhamdulillah, ada angin segar karena pembangunan gedung akan dibiayai langsung oleh Pemerintah Pusat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp90 miliar. Tetapi untuk pemulihan sarana prasarana pendukung seperti komputer, meja, kursi, dan laptop yang hilang atau rusak, tetap harus dianggarkan oleh Pemkot,” terangnya.
Ia mengungkapkan, pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah dimaksimalkan, namun jumlahnya tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan. Untuk itu, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga digunakan semaksimal mungkin guna mendukung pemulihan sarpras.
“Tentu, pascaaksi tersebut tetap ada alokasi APBD untuk bantuan dukungan sarpras. Namun Saya pastikan, untuk pembangunan gedung sama sekali tidak akan menggunakan APBD. Saya tidak mau program bansos, UHC, dan program lain yang selama ini dibiayai penuh oleh APBD terganggu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa, hingga kini sudah ada dana Rp1,5 miliar dari Pemprov Jateng yang dibelanjakan untuk kebutuhan pemulihan mendesak, sementara bantuan rutin dari Pemprov juga mulai masuk. Namun, kondisi fiskal daerah masih cukup berat karena transfer pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan hingga 80 persen.
“Ini sangat berdampak bagi daerah, termasuk Kota Pekalongan. Mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru, kran DAK dan DAU bisa kembali dibuka sehingga transfer ke daerah dapat berjalan normal kembali,” ujarnya.
Wali Kota Aaf menekankan bahwa Pemkot Pekalongan akan terus mengutamakan pemulihan layanan publik agar masyarakat tidak merasa dirugikan akibat insiden anarkis tersebut.
“Prinsipnya, kami tidak akan mengorbankan kepentingan masyarakat. Fasilitas pemerintahan bisa berjalan dengan sederhana, tapi program-program masyarakat tetap harus berjalan optimal,” pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)