Transaksi Digital Makin Murah, BI Perluas Kebijakan MDR QRIS 0 Persen
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Transaksi Digital Makin Murah, BI Perluas Kebijakan MDR QRIS 0 Persen
Kota Pekalongan – Bank Indonesia (BI) terus mendorong perluasan ekosistem pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Salah satunya melalui perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen untuk semakin banyak pelaku usaha.
Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal, Bimala, menyampaikan bahwa kebijakan MDR QRIS 0 persen kini diperluas untuk transaksi hingga Rp100.000, baik bagi usaha skala mikro, kecil maupun besar. Sementara itu, dukungan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500.000 bagi pelaku UMKM tetap dilanjutkan.
“Semangat ini juga diperkuat melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia menghadirkan perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen hingga implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang terintegrasi langsung dengan ekosistem QRIS,” ujar Bimala saat dikonfirmasi pada Senin (24/8/2026).
Menurutnya, digitalisasi sistem pembayaran memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha karena transaksi dapat dilakukan secara cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Penguatan ekosistem digital tersebut juga terus diarahkan mulai dari sektor UMKM hingga klaster pertanian.
“Mulai dari UMKM, kemudian juga klaster pertanian, nanti banyak program yang kita kolaborasikan tentunya dengan pemerintah daerah, termasuk Kota Pekalongan,” jelasnya.
Perluasan kebijakan tersebut diharapkan semakin mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan transaksi non tunai, sekaligus memperkuat inklusi ekonomi dan digitalisasi pembayaran di daerah.
"Kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang semakin maju dan inklusif,"tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, menyambut positif perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen sebagai langkah yang semakin memudahkan masyarakat dan pelaku UMKM dalam bertransaksi.
“Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Transaksi digital yang semakin mudah dan murah akan membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen sekaligus mengikuti perkembangan teknologi,” ujarnya.
Ia menilai, digitalisasi pembayaran juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot Pekalongan akan terus mendukung sinergi bersama Bank Indonesia dan berbagai pihak dalam memperluas pemanfaatan transaksi digital di berbagai sektor.
“Kami berharap semakin banyak UMKM dan masyarakat yang memanfaatkan QRIS. Selain praktis dan aman, digitalisasi transaksi juga dapat mendukung transparansi serta memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kota Pekalongan,” tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
Kota Pekalongan – Bank Indonesia (BI) terus mendorong perluasan ekosistem pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Salah satunya melalui perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen untuk semakin banyak pelaku usaha.
Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal, Bimala, menyampaikan bahwa kebijakan MDR QRIS 0 persen kini diperluas untuk transaksi hingga Rp100.000, baik bagi usaha skala mikro, kecil maupun besar. Sementara itu, dukungan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500.000 bagi pelaku UMKM tetap dilanjutkan.
“Semangat ini juga diperkuat melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia menghadirkan perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen hingga implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang terintegrasi langsung dengan ekosistem QRIS,” ujar Bimala saat dikonfirmasi pada Senin (24/8/2026).
Menurutnya, digitalisasi sistem pembayaran memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha karena transaksi dapat dilakukan secara cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Penguatan ekosistem digital tersebut juga terus diarahkan mulai dari sektor UMKM hingga klaster pertanian.
“Mulai dari UMKM, kemudian juga klaster pertanian, nanti banyak program yang kita kolaborasikan tentunya dengan pemerintah daerah, termasuk Kota Pekalongan,” jelasnya.
Perluasan kebijakan tersebut diharapkan semakin mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan transaksi non tunai, sekaligus memperkuat inklusi ekonomi dan digitalisasi pembayaran di daerah.
"Kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang semakin maju dan inklusif,"tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, menyambut positif perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen sebagai langkah yang semakin memudahkan masyarakat dan pelaku UMKM dalam bertransaksi.
“Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Transaksi digital yang semakin mudah dan murah akan membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen sekaligus mengikuti perkembangan teknologi,” ujarnya.
Ia menilai, digitalisasi pembayaran juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot Pekalongan akan terus mendukung sinergi bersama Bank Indonesia dan berbagai pihak dalam memperluas pemanfaatan transaksi digital di berbagai sektor.
“Kami berharap semakin banyak UMKM dan masyarakat yang memanfaatkan QRIS. Selain praktis dan aman, digitalisasi transaksi juga dapat mendukung transparansi serta memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kota Pekalongan,” tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)