Tingkatkan Pelayanan Publik, Petugas Layanan Pengaduan Dibekali Soft Skill
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan meningkatkan soft skill para petugas layanan pengaduan publik melalui bimbingan teknis (bimtek) yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) setempat. Bimtek tersebut dibuka oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, berlangsung di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (12/9/2024).
Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini mengapresiasi atas diadakannya bimtek soft skill bagi para petugas layanan pengaduan publik yang ada di seluruh OPD, kelurahan dan puskesmas. Ia juga bersyukur bahwa, pada Tahun 2024 ini Kota Pekalongan telah mendapatkan penilaian baik dari Ombudsman RI tentang pelayanan publik.
"Kendati demikian, Saya ingin di Tahun 2025 mendatang bisa ditingkatkan dan semakin baik lagi. Sebab, aduan (complaint) dari masyarakat ini masih ada,"ucapnya.
Menurutnya, aduan ini bersifat wajar dikarenakan masyarakat yang menginginkan pelayanan tanpa antri atau ribet. Hal ini tidak menjadi masalah, sebab pelayanan publik ini tidak bisa 100 persen sempurna dan tidak luput dari complaint masyarakat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
"Tetapi bagaimana masyarakat ini bisa terlayani dengan baik, sebagai contoh penggunaan kalimat yang baik dan sopan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ramah dan senyum meski dalam keadaan capek dan sebagainya. Saya optimis di Tahun 2025 pelayanan publik di Kota Pekalongan bisa semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya,"tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kabid IKP), Tubagus M Sadaruddin menerangkan bahwa, bimtek ini sengaja digelar untuk meningkatkan pelayanan publik berupa service dan pengaduan. Mengingat, pengaduan publik ini merupakan garda terdepan dari semua permasalahan yang ada baik di OPD, puskesmas maupun kelurahan.
"Harapannya para petugas yang ada di masing-masing OPD ini dan berhadapan langsung dengan masyarakat bisa tetap bersabar, memberikan nilai positif, nilai pencerahan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga, pengaduan yang masuk dan disampaikan kepada para petugas bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dan semakin meningkatkan indeks pelayanan publik di Kota Pekalongan,"papar Tubagus.
Tubagus menyebutkan, bimtek ini diikuti oleh 80 petugas atau admin pengaduan di OPD, kelurahan dan puskesmas yang ada di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan. Adapun pembekalan soft skill yang diberikan kepada petugas meliputi edukasi dan wawasan memunculkan rasa empati kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos), layanan aduan terkait administrasi kependudukan, infrastruktur dan sebagainya. Sepanjang 2023 lalu, sudah ada lebih dari 700 aduan masyarakat yang masuk, sementara pada awal Tahun 2024 hingga akhir Agustus 2024, Dinas Kominfo Pekalongan menerima kurang lebih 500 aduan.
"Untuk aduan administrasi kependudukan misalnya, mekanismenya apabila layanan itu bisa dilakukan dengan cepat, kami memiliki SOP 3 hari itu bisa selesai tertangani. Sementara, jika aduan itu memerlukan perencanaan, pengalokasian anggaran, kami koordinasikan kembali dengan TAPD seperti pengaduan jalan rusak, bencana banjir dan rob, dan sebagainya. Sehingga, di kemudian hari diharapkan tidak terjadi lagi hal tersebut,"pungkasnya. (Dian)
Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini mengapresiasi atas diadakannya bimtek soft skill bagi para petugas layanan pengaduan publik yang ada di seluruh OPD, kelurahan dan puskesmas. Ia juga bersyukur bahwa, pada Tahun 2024 ini Kota Pekalongan telah mendapatkan penilaian baik dari Ombudsman RI tentang pelayanan publik.
"Kendati demikian, Saya ingin di Tahun 2025 mendatang bisa ditingkatkan dan semakin baik lagi. Sebab, aduan (complaint) dari masyarakat ini masih ada,"ucapnya.
Menurutnya, aduan ini bersifat wajar dikarenakan masyarakat yang menginginkan pelayanan tanpa antri atau ribet. Hal ini tidak menjadi masalah, sebab pelayanan publik ini tidak bisa 100 persen sempurna dan tidak luput dari complaint masyarakat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
"Tetapi bagaimana masyarakat ini bisa terlayani dengan baik, sebagai contoh penggunaan kalimat yang baik dan sopan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ramah dan senyum meski dalam keadaan capek dan sebagainya. Saya optimis di Tahun 2025 pelayanan publik di Kota Pekalongan bisa semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya,"tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kabid IKP), Tubagus M Sadaruddin menerangkan bahwa, bimtek ini sengaja digelar untuk meningkatkan pelayanan publik berupa service dan pengaduan. Mengingat, pengaduan publik ini merupakan garda terdepan dari semua permasalahan yang ada baik di OPD, puskesmas maupun kelurahan.
"Harapannya para petugas yang ada di masing-masing OPD ini dan berhadapan langsung dengan masyarakat bisa tetap bersabar, memberikan nilai positif, nilai pencerahan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga, pengaduan yang masuk dan disampaikan kepada para petugas bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dan semakin meningkatkan indeks pelayanan publik di Kota Pekalongan,"papar Tubagus.
Tubagus menyebutkan, bimtek ini diikuti oleh 80 petugas atau admin pengaduan di OPD, kelurahan dan puskesmas yang ada di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan. Adapun pembekalan soft skill yang diberikan kepada petugas meliputi edukasi dan wawasan memunculkan rasa empati kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos), layanan aduan terkait administrasi kependudukan, infrastruktur dan sebagainya. Sepanjang 2023 lalu, sudah ada lebih dari 700 aduan masyarakat yang masuk, sementara pada awal Tahun 2024 hingga akhir Agustus 2024, Dinas Kominfo Pekalongan menerima kurang lebih 500 aduan.
"Untuk aduan administrasi kependudukan misalnya, mekanismenya apabila layanan itu bisa dilakukan dengan cepat, kami memiliki SOP 3 hari itu bisa selesai tertangani. Sementara, jika aduan itu memerlukan perencanaan, pengalokasian anggaran, kami koordinasikan kembali dengan TAPD seperti pengaduan jalan rusak, bencana banjir dan rob, dan sebagainya. Sehingga, di kemudian hari diharapkan tidak terjadi lagi hal tersebut,"pungkasnya. (Dian)