Tingkatkan Kepercayaan dan Mutu Pelayanan Publik, Pemkot Lakukan Survey Integritas
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Sebagai upaya membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Pekalongan kembali melakukan survey penilaian Integritas Organisasi Online yang digelar di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Senin (26/10/2020).
Survey penilaian integritas ini dimulai dengan sosialisasi dan pelaksanaan survey integritas yang menyasar langsung layanan publik dalam hal ini 150 ASN sebagai responden mulai dari eselon II, eselon III, dan eselon IV serta staff di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan,Sri Ruminingsih,SE,MSi yang hadir membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan survey ini rutin dilakukan setiap tahunnya untuk mendapatkan dan mengetahui potret atau gambaran sesungguhnya terkait kinerja dan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui pejabat-pejabat SKPD SKPD yang ditunjuk.
“Setiap tahun kinerja pemerintah dinilai oleh Kemenpan-RB RI diantaranya melalui penilaian SAKIP, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, penilaian AKIP. Selanjutnya, dari survey kematangan organisasi ini untuk dilihat melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan selaku birokrat agar mereka paham akan tugas-tugasnya, mengerti mengenai tujuan organisasi pemerintahan dalam mewujudkan kinerja pelayanan publik yang semakin baik,” terang Sekda Ning, sapaan akrabnya.
Menurut Sekda Ning, disamping untuk menilai kematangan organisasi, pihaknya menekankan sebagai seorang aparatur dalam sebuah organisasi dituntut untuk semakin berintegritas seperti tidak terlibat dalam praktek KKN, memberikan keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada publik. Melalui pelaksanaan survey ini, lanjut Sekda Ning, nantinya akan diketahui sisi mana saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, mana yang harus didukung dan dipercepat terlebih dahulu.
“Dengan adanya survey ini maka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan akan semakin baik dan sangat transparan, pelayanan publik ke depan akan semakin bagus. Capaian-capaian SKPD yang belum tercapai seluruhnya dan masih kami dorong adalah predikat WBK WBBM untuk di semua bidang pelayanan publik,”tegas Sekda Ning.
Sementara itu,Inspektur Kota Pekalongan, Beno Heritriono SH MSi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan melalui inspektorat telah menyiapkan beberapa hal terkait reformasi birokrasi untuk senantiasa mendorong aparatur di masing-masing SKPD memberikan pelayanan kepada publik yang lebih optimal. Beno menyebutkan, pada survey penilaian sebelumnya di tahun 2019 Pemkot Pekalongan telah mendapatkan predikat baik oleh Kemenpan-RB RI dan berada di peringkat kedua setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Survey ini untuk menyamakan persepsi bagaimana melakukan penginputan survey kapasitas organisasi sehingga nantinya bisa dinilai sejauh mana perkembangan integritas dalam melakukan kinerjanya baik dari pimpinan SKPD hingga staff tingkat bawahnya untuk berkomitmen melayani masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat juga akan semakin puas dan merasakan dampak baiknya terhadap apa yang telah dilakukan masing-masing SKPD. Survey ini dilakukan secara online dan hasilnya langsung dikirim ke Kemenpan-RB untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar evaluasi Pemkot Pekalongan di tahun mendatang,”tandasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Survey penilaian integritas ini dimulai dengan sosialisasi dan pelaksanaan survey integritas yang menyasar langsung layanan publik dalam hal ini 150 ASN sebagai responden mulai dari eselon II, eselon III, dan eselon IV serta staff di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan,Sri Ruminingsih,SE,MSi yang hadir membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan survey ini rutin dilakukan setiap tahunnya untuk mendapatkan dan mengetahui potret atau gambaran sesungguhnya terkait kinerja dan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui pejabat-pejabat SKPD SKPD yang ditunjuk.
“Setiap tahun kinerja pemerintah dinilai oleh Kemenpan-RB RI diantaranya melalui penilaian SAKIP, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, penilaian AKIP. Selanjutnya, dari survey kematangan organisasi ini untuk dilihat melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan selaku birokrat agar mereka paham akan tugas-tugasnya, mengerti mengenai tujuan organisasi pemerintahan dalam mewujudkan kinerja pelayanan publik yang semakin baik,” terang Sekda Ning, sapaan akrabnya.
Menurut Sekda Ning, disamping untuk menilai kematangan organisasi, pihaknya menekankan sebagai seorang aparatur dalam sebuah organisasi dituntut untuk semakin berintegritas seperti tidak terlibat dalam praktek KKN, memberikan keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada publik. Melalui pelaksanaan survey ini, lanjut Sekda Ning, nantinya akan diketahui sisi mana saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, mana yang harus didukung dan dipercepat terlebih dahulu.
“Dengan adanya survey ini maka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan akan semakin baik dan sangat transparan, pelayanan publik ke depan akan semakin bagus. Capaian-capaian SKPD yang belum tercapai seluruhnya dan masih kami dorong adalah predikat WBK WBBM untuk di semua bidang pelayanan publik,”tegas Sekda Ning.
Sementara itu,Inspektur Kota Pekalongan, Beno Heritriono SH MSi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan melalui inspektorat telah menyiapkan beberapa hal terkait reformasi birokrasi untuk senantiasa mendorong aparatur di masing-masing SKPD memberikan pelayanan kepada publik yang lebih optimal. Beno menyebutkan, pada survey penilaian sebelumnya di tahun 2019 Pemkot Pekalongan telah mendapatkan predikat baik oleh Kemenpan-RB RI dan berada di peringkat kedua setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Survey ini untuk menyamakan persepsi bagaimana melakukan penginputan survey kapasitas organisasi sehingga nantinya bisa dinilai sejauh mana perkembangan integritas dalam melakukan kinerjanya baik dari pimpinan SKPD hingga staff tingkat bawahnya untuk berkomitmen melayani masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat juga akan semakin puas dan merasakan dampak baiknya terhadap apa yang telah dilakukan masing-masing SKPD. Survey ini dilakukan secara online dan hasilnya langsung dikirim ke Kemenpan-RB untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar evaluasi Pemkot Pekalongan di tahun mendatang,”tandasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)