Tertibkan PK5 di Exit Tol, Satpol PP Kirim Surat Peringatan Bongkar

Tak ingin membuat Pedagang Kaki Lima (PK5) menjamur di jalur interchange tol Kota Pekalongan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan memberikan pembinaan dan mengirimkan surat peringatan kepada PK5 yang membuka lapak secara liar. Pasalnya PK5 yang dibangun semi permanen ini dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya pangkalan liar di bahu jalan exit tol.

 

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Heru Sukamto ST mewakili Sekretaris Satpol PP Kota Pekalongan di kantornya, Jumat (8/8/2019). “Kami sudah merapatkan perihal PK5 ini dengan Pejabat Kelurahan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan. Bahkan kami sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan langsung,” jelas Heru.

 

Berdasarkan hasil rapat telah disepakati bahwa PK5 di exit tol Kota Pekalongan harus ditertibkan karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) no 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. “Ada 13 PK5 atau warung semi permanen yang kami tertbkan karena didirikan di atas lahan milik pemerintah. Kami berikan waktu kepada mereka untuk membongkar lapaknya,” terang Heru.

 

Heru tak ingin adanya PK5 di exit tol ini membuat banyak truk-truk besar berhenti dan pakir di bahu jalan dan mengganggu kelancaran arus jalan. Selain itu muncul banyak PK5 baru yang menambah gangguan arus lalu lintas. “Kami berikan waktu untuk membongkar lapak sampai akhir Agustus ini sehingga pada September 2019 ini jalur interchange Kota Pekalongan bebas PK5,” beber Heru.

 

Sembari menunggu perkembangan, Heru menyampaikan bahwa step by step Satpol PP Kota Pekalongan sudah sesuai dengan prosedur yaitu pemberian peringatan dengan tenggang waktu satu minggu, kemudian peringatan kedua, peringatan ketiga, dan jika masih tidak diindahkan Satpol PP Kota Pekalongan akan mengeksekusi dan melakukan pembongkaran,” pungkas Heru.