Temuan BPK Paling Minim, Wali Kota Aaf Syukuri Raihan WTP ke-11
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Temuan BPK Paling Minim, Wali Kota Aaf Syukuri Raihan WTP ke-11
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini disyukuri Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
Usai mengikuti Apel Pencanangan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Lapangan Mataram Kota Pekalongan, Jumat (12/6/2026), Wali Kota Aaf menjelaskan bahwa dalam setiap pemeriksaan BPK selalu terdapat catatan atau koreksi yang menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
"Setiap tahun pasti ada catatan dan koreksi dari BPK. Itu hal yang wajar dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerja. Yang terpenting, temuan tersebut masih dalam batas yang dapat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan," ujar Wali Kota Aaf.
Menurutnya, dibandingkan daerah lain, nilai temuan di Kota Pekalongan tergolong sangat kecil. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, temuan di Kota Pekalongan menjadi yang paling minim di Jawa Tengah.
"Alhamdulillah, Kota Pekalongan termasuk yang paling sedikit temuannya di Jawa Tengah. Nilainya sekitar Rp400 juta, sementara di beberapa daerah lain ada yang mencapai miliaran rupiah. Ini menunjukkan komitmen seluruh jajaran dalam mengelola keuangan daerah secara hati-hati dan sesuai aturan," katanya.
Wali Kota Aaf menegaskan, berbagai catatan yang diberikan BPK telah ditindaklanjuti melalui langkah-langkah korektif dan perbaikan program. Berkat komitmen tersebut, Kota Pekalongan kembali berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya.
"Alhamdulillah, meskipun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, kita mampu melakukan koreksi dan tetap meraih opini WTP ke-11. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini disyukuri Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
Usai mengikuti Apel Pencanangan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Lapangan Mataram Kota Pekalongan, Jumat (12/6/2026), Wali Kota Aaf menjelaskan bahwa dalam setiap pemeriksaan BPK selalu terdapat catatan atau koreksi yang menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
"Setiap tahun pasti ada catatan dan koreksi dari BPK. Itu hal yang wajar dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerja. Yang terpenting, temuan tersebut masih dalam batas yang dapat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan," ujar Wali Kota Aaf.
Menurutnya, dibandingkan daerah lain, nilai temuan di Kota Pekalongan tergolong sangat kecil. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, temuan di Kota Pekalongan menjadi yang paling minim di Jawa Tengah.
"Alhamdulillah, Kota Pekalongan termasuk yang paling sedikit temuannya di Jawa Tengah. Nilainya sekitar Rp400 juta, sementara di beberapa daerah lain ada yang mencapai miliaran rupiah. Ini menunjukkan komitmen seluruh jajaran dalam mengelola keuangan daerah secara hati-hati dan sesuai aturan," katanya.
Wali Kota Aaf menegaskan, berbagai catatan yang diberikan BPK telah ditindaklanjuti melalui langkah-langkah korektif dan perbaikan program. Berkat komitmen tersebut, Kota Pekalongan kembali berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya.
"Alhamdulillah, meskipun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, kita mampu melakukan koreksi dan tetap meraih opini WTP ke-11. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)