Serius Tangani Tindak Kekerasan Anak, Pemkot Lakukan Pemetaan Permasalahan
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Serius menangani permasalahan pada anak, Pemerintah kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) setempat mengadakan sarasehan pemetaan permasalahan anak bersama stakeholder terkait, berlangsung di ruang Jetayu kantor Sekretariat Daerah, Selasa (23/8/2022).
Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pranomo mengungkapkan langkah yang diambil merupakan bentuk keseriusan pemkot dalam menindaklanjuti permasalahan anak yang masih terjadi hingga dewasa ini, “Kita undang dari sekolah melalui perwakilan kepala sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD,SMP,SMA dan juga perwakilan lurah, kami melihat pentingnya pemetaan masalah terhadap anak-anak,” ujar Sabaryo.
Disampaikan Sabaryo, permasalahan anak yang sering terjadi dan masih tinggi yakni tindak kekerasan pada anak, baik itu perundungan/ bullying, pelecehan seksual maupun kekerasan oleh orang tuanya, “Kami berharap ada masukan dan sharing permasalahan itu, akan kita petekan dan tindaklanjuti apakah perlu ada satu kebijakan untuk mengambil penyelesaian terhadap masalah itu,” sambunganya.
Ditambahkannya, jika permasalahan menyangkut tupoksi di organisasi perangkat daerah (OPD) lain, akan dilakukan koordinasi dan komunikasi untuk mencari satu solusi terhadap penyelesaian masalah yang ada. Lanjutnya, apabila kasus kekerasan pada anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka DPMPPA melalui LP-PAR akan menyerahkan kelanjutan kasus kepada pihak keluarga, namun tetap dilakukan monitoring untuk memantau penyelesaiannya, “Jika anak korban tindak kekerasan ini butuh rehabilitasi, akan kita pastikan untuk mengirim mereka ke tempat rehabilitasi yang sudah ada jejaring dengan DPMPPA melalui LP-PAR ada di beberapa kota,” tandasnya.
Sementara itu Staf Ahli Bidang kemasyarakatan dan SDM, Soeroso menganggap pemetaan permasalahan menjadi sangat penting agar penangganan menjadi lebih teratur jelas, dan terarah, “Ketika membuat peta, kita harus memiliki beberapa sudut pandang misalnya sekolah, anak, keluarga ini punya sudut pandang yang berbeda-beda,” bebernya.
Baginya masyarakat tidak akan sejahtera jika kesejahteraan anak tidak diperhatikan dengan baik dan optimal. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi DPMPPA yang telah mengadakan dan mengundang stakeholder terkait, karena pemetaan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dibutuhkan sejumlah pihak-pihak lain, “Jadi kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dengan angka-angka ekonomi namun kesejahteraan anak-anak,” pungkas Soeroso.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pranomo mengungkapkan langkah yang diambil merupakan bentuk keseriusan pemkot dalam menindaklanjuti permasalahan anak yang masih terjadi hingga dewasa ini, “Kita undang dari sekolah melalui perwakilan kepala sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD,SMP,SMA dan juga perwakilan lurah, kami melihat pentingnya pemetaan masalah terhadap anak-anak,” ujar Sabaryo.
Disampaikan Sabaryo, permasalahan anak yang sering terjadi dan masih tinggi yakni tindak kekerasan pada anak, baik itu perundungan/ bullying, pelecehan seksual maupun kekerasan oleh orang tuanya, “Kami berharap ada masukan dan sharing permasalahan itu, akan kita petekan dan tindaklanjuti apakah perlu ada satu kebijakan untuk mengambil penyelesaian terhadap masalah itu,” sambunganya.
Ditambahkannya, jika permasalahan menyangkut tupoksi di organisasi perangkat daerah (OPD) lain, akan dilakukan koordinasi dan komunikasi untuk mencari satu solusi terhadap penyelesaian masalah yang ada. Lanjutnya, apabila kasus kekerasan pada anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka DPMPPA melalui LP-PAR akan menyerahkan kelanjutan kasus kepada pihak keluarga, namun tetap dilakukan monitoring untuk memantau penyelesaiannya, “Jika anak korban tindak kekerasan ini butuh rehabilitasi, akan kita pastikan untuk mengirim mereka ke tempat rehabilitasi yang sudah ada jejaring dengan DPMPPA melalui LP-PAR ada di beberapa kota,” tandasnya.
Sementara itu Staf Ahli Bidang kemasyarakatan dan SDM, Soeroso menganggap pemetaan permasalahan menjadi sangat penting agar penangganan menjadi lebih teratur jelas, dan terarah, “Ketika membuat peta, kita harus memiliki beberapa sudut pandang misalnya sekolah, anak, keluarga ini punya sudut pandang yang berbeda-beda,” bebernya.
Baginya masyarakat tidak akan sejahtera jika kesejahteraan anak tidak diperhatikan dengan baik dan optimal. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi DPMPPA yang telah mengadakan dan mengundang stakeholder terkait, karena pemetaan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dibutuhkan sejumlah pihak-pihak lain, “Jadi kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dengan angka-angka ekonomi namun kesejahteraan anak-anak,” pungkas Soeroso.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)