Selama PPKM Darurat, KUA Perketat Syarat Akad Nikah
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 sejumlah aktivitas masyarakat dibatasi untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Pekalongan. Salah satunya yakni acara pernikahan.
Terdapat ketentuan terbaru terkait nikah di saat PPKM Darurat yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Di dalam SE tersebut, salah satu ketentuan yang di atur yakni surat keterangan sehat yang dibuktikan dengan hasil negative swab antigen. Adapun yang wajib melakukan swab antigen yakni calon pengantin (catin), wali nikah, dan dua orang saksi.
“Berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah di wilayah PPKM darurat yakni Jawa-Bali, termasuk Kota Pekalongan. Tes swab antigen ini untuk prasyarat nikah di KUA dan di luar KUA,”ungkap Kepala KUA Kecamatan Barat, Abdoel Chodir saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/7/2021).
Lanjutnya, syarat tersebut berlaku untuk catin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Sedangkan, untuk pendaftaran akad nikah di tanggal 3-20 Juli ditiadakan.
Protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan ketat. Dimana pihak catin wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai.
“Selama PPKM, prokes memang diperketat. Jika tidak terpenuhi, maka sesuai dengan SE tersebut KUA dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah yang dikeluarkan surat secara tertulis,”imbuhnya.
Ketentuan lainnya adalah pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 orang. Lalu, pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang.
Ketentuan tersebut berlaku hingga 20 Juli. Untuk setelahnya, kata Abdoel Chodir, mengikuti perkembangan dari PPKM Darurat.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Terdapat ketentuan terbaru terkait nikah di saat PPKM Darurat yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Di dalam SE tersebut, salah satu ketentuan yang di atur yakni surat keterangan sehat yang dibuktikan dengan hasil negative swab antigen. Adapun yang wajib melakukan swab antigen yakni calon pengantin (catin), wali nikah, dan dua orang saksi.
“Berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah di wilayah PPKM darurat yakni Jawa-Bali, termasuk Kota Pekalongan. Tes swab antigen ini untuk prasyarat nikah di KUA dan di luar KUA,”ungkap Kepala KUA Kecamatan Barat, Abdoel Chodir saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/7/2021).
Lanjutnya, syarat tersebut berlaku untuk catin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Sedangkan, untuk pendaftaran akad nikah di tanggal 3-20 Juli ditiadakan.
Protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan ketat. Dimana pihak catin wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai.
“Selama PPKM, prokes memang diperketat. Jika tidak terpenuhi, maka sesuai dengan SE tersebut KUA dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah yang dikeluarkan surat secara tertulis,”imbuhnya.
Ketentuan lainnya adalah pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 orang. Lalu, pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang.
Ketentuan tersebut berlaku hingga 20 Juli. Untuk setelahnya, kata Abdoel Chodir, mengikuti perkembangan dari PPKM Darurat.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)