Rutan Pekalongan dan Dindik Matangkan Program Pendidikan Kesetaraan bagi Warga Binaan
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pekalongan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan warga binaan melalui peningkatan akses pendidikan. Hal tersebut diwujudkan melalui penerimaan kunjungan kerja Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan, Mabruri, S.Pd., bersama jajaran, pada Rabu (4/2/2026). Kunjungan yang berlangsung di Ruang Kepala Rutan Kelas IIA Pekalongan ini menjadi langkah awal pematangan Program Pendidikan Kesetaraan bagi warga binaan pemasyarakatan.
Rombongan Dindik Kota Pekalongan disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIA Pekalongan, Nanang Adi Susanto, yang didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, M. Anang Saefulloh. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah; perwakilan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekalongan, Arif Sulistiono; serta perwakilan PKBM Omah Sinau Sogan, Haidar Hilmi.
Pertemuan ini secara khusus membahas persiapan teknis pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan yang berada di Rutan Pekalongan. Pembahasan meliputi mekanisme penyelenggaraan pembelajaran, penyesuaian kurikulum kesetaraan dengan kondisi warga binaan, kesiapan tenaga pendidik, serta dukungan sarana dan prasarana pendukung agar program dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.
Kepala Rutan Kelas IIA Pekalongan, Nanang Adi Susanto, menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam proses pembinaan warga binaan.
Menurutnya, Program Pendidikan Kesetaraan tidak hanya bertujuan memberikan ijazah formal setara Paket A, B, maupun C, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan kepercayaan diri, serta membuka peluang yang lebih baik bagi warga binaan setelah selesai menjalani masa pidana.
“Program Pendidikan Kesetaraan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri warga binaan sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat. Dengan pendidikan yang memadai, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mandiri dan berkontribusi secara positif,” ujar Nanang saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (9/2/2026).
Ia menilai, program ini menjadi bagian dari upaya pembinaan yang berkelanjutan, berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan agar lebih siap kembali dan diterima di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, S.Pd., menyampaikan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan.
“Pendidikan adalah hak semua warga negara, termasuk warga binaan. Oleh karena itu, kami dari Dinas Pendidikan siap mendukung dan memfasilitasi Program Pendidikan Kesetaraan ini agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” tutur Mabruri.
Dukungan juga datang dari mitra pendidikan nonformal, baik SKB Kota Pekalongan maupun PKBM Omah Sinau Sogan, yang menyatakan kesiapan dalam penyediaan tenaga pendidik serta pendampingan proses belajar mengajar sesuai dengan standar pendidikan kesetaraan.
"Melalui sinergi yang terjalin antara Rutan Kelas IIA Pekalongan, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, serta lembaga pendidikan nonformal, diharapkan Program Pendidikan Kesetaraan bagi warga binaan dapat segera direalisasikan,"tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)