Raperda Dibahas, CSR Diharapkan Bantu Optimalkan Pembangunan Kota dan Kegiatan Sosial
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Public Hearing dengan mengundang sejumlah CSR baik dari BUMN, BUMD Provinsi dan kota, bisnis swasta, perguruan tinggi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hingga Rumah Sakit swasta, berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu siang (5/4/2023).
Ketua Pansus III DPRD Kota Pekalongan, Makmur Mustofa yang juga Ketua Bapemperda dalam paparannya menyampaikan alasan dibahasnya Raperda ini. Menurutnya, Perda yang pernah ada yakni Perda No. 12 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan belum berjalan efektif karena belum adanya perwal yang menjadi dasar teknis Perda ini.
"Forum CSR sudah terbentuk di Kota Pekalongan, akan tetapi kami melihat bahwa, adanya Perda ini masih sangat kurang efektif, kemudian ternyata Perwal yang menjadi dasar teknis adanya perda ini dilaksanakan tidak segera dibuat. Akhirnya, ini menjadi kegalauan DPRD Kota Pekalongan," ucapnya.
Melihat hal tersebut, lanjut Mustofa, Bapemperda melakukan diskusi dan kajian secara detail, dimana Perda tersebut ini sudah tidak efektif. Kemudian, Bapemperda menginisiasi dan menyepakati Raperda baru dari sebelumnya Tanggung Jawab Dan Lingkungan Perusahaan di wilayah Pekalongan. Sementara, untuk raperda yang saat ini diubah menjadi Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
Disampaikan Mustofa, hal yang paling mendasari Raperda ini diubah total salah satunya adalah belum adanya Perwal tentang petunjuk teknis perda ini akan dilaksanakan, dimana yang melaksanakan adalah Forum CSR sendiri.
"Kami melihat permasalahan-permasalahan di Kota Pekalongan seperti lingkungan, sosial, dan sebagainya, Badan Usaha ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam kegiatan sosial dan pembangunan yang ada di Kota Pekalongan. Sehingga, kami sangat berharap, dengan adanya Forum CSR diharapkan mampu membantu pemerintah kegiatan-kegiatan yang berada di badan usaha yang dikelola sebagian anggarannya dianggarkan untuk kegiatan sosial dan kegiatan fisik yang ada di Kota Pekalongan," terangnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda setempat, Cayekti Widigdo berharap melalui forum CSR ini berbagai masalah dan potensi di Kota Pekalongan dapat dikerjakan secara bersama-sama.
"Pemkot telah mencanangkan forum CSR agar bisa bersama memiliki tujuan untuk membangun Kota Pekalongan," tandas Cayekti.
Ketua Pansus III DPRD Kota Pekalongan, Makmur Mustofa yang juga Ketua Bapemperda dalam paparannya menyampaikan alasan dibahasnya Raperda ini. Menurutnya, Perda yang pernah ada yakni Perda No. 12 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan belum berjalan efektif karena belum adanya perwal yang menjadi dasar teknis Perda ini.
"Forum CSR sudah terbentuk di Kota Pekalongan, akan tetapi kami melihat bahwa, adanya Perda ini masih sangat kurang efektif, kemudian ternyata Perwal yang menjadi dasar teknis adanya perda ini dilaksanakan tidak segera dibuat. Akhirnya, ini menjadi kegalauan DPRD Kota Pekalongan," ucapnya.
Melihat hal tersebut, lanjut Mustofa, Bapemperda melakukan diskusi dan kajian secara detail, dimana Perda tersebut ini sudah tidak efektif. Kemudian, Bapemperda menginisiasi dan menyepakati Raperda baru dari sebelumnya Tanggung Jawab Dan Lingkungan Perusahaan di wilayah Pekalongan. Sementara, untuk raperda yang saat ini diubah menjadi Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
Disampaikan Mustofa, hal yang paling mendasari Raperda ini diubah total salah satunya adalah belum adanya Perwal tentang petunjuk teknis perda ini akan dilaksanakan, dimana yang melaksanakan adalah Forum CSR sendiri.
"Kami melihat permasalahan-permasalahan di Kota Pekalongan seperti lingkungan, sosial, dan sebagainya, Badan Usaha ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam kegiatan sosial dan pembangunan yang ada di Kota Pekalongan. Sehingga, kami sangat berharap, dengan adanya Forum CSR diharapkan mampu membantu pemerintah kegiatan-kegiatan yang berada di badan usaha yang dikelola sebagian anggarannya dianggarkan untuk kegiatan sosial dan kegiatan fisik yang ada di Kota Pekalongan," terangnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda setempat, Cayekti Widigdo berharap melalui forum CSR ini berbagai masalah dan potensi di Kota Pekalongan dapat dikerjakan secara bersama-sama.
"Pemkot telah mencanangkan forum CSR agar bisa bersama memiliki tujuan untuk membangun Kota Pekalongan," tandas Cayekti.