Program MBG Disurvei BPS, Kota Pekalongan Jadi Sampel Dampak Nyata
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekalongan untuk meninjau langsung pelaksanaan survei dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rombongan yang dipimpin oleh Plt Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih diterima langsung oleh Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti beserta jajaran. Kemudian, mereka melanjutkan survei langsung ke salah satu lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program MBG di Kota Pekalongan, salah satunya di SPPG Kedai Jenggala, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Sabtu (20/9/2025).
Plt Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menyampaikan bahwa, kunjungan ini dilakukan untuk memastikan survei terkait MBG berjalan baik sekaligus memperoleh gambaran nyata mengenai dampak program. Ia menyebut, survei yang dilakukan petugas BPS mencakup dua tahapan.
“Surveynya ada dua tahapan, tahap pertama survey khusus yang mendatangi langsung lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan tahap kedua baseline ke rumah tangga. Jadi kita ingin melihat secara utuh dampak dari program makan bergizi gratis ini, baik dari sisi penyedia layanan, sekolah, hingga penerima manfaat di rumah tangga,” terang Endang.
Ia menambahkan, sampel survei tidak hanya diambil dari SPPG, tetapi juga melibatkan supplier bahan pangan, sekolah, siswa penerima manfaat, dan rumah tangga. Dengan cara ini, ia berharap, data yang diperoleh benar-benar dapat memotret efek nyata dari program yang dicanangkan Pemerintah Pusat tersebut.
Lebih jauh, Endang menyinggung bahwa kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan BPS Kota Pekalongan sebagai salah satu nominator Satuan Kerja (Satker) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Jawa Tengah.
“Kalau di tingkat provinsi kami sudah meraih WBBM. Harapannya, BPS Kota Pekalongan juga bisa menyusul. Inovasinya sudah cukup bagus, koordinasi dengan stakeholder berjalan baik, semoga target ini bisa tercapai,” imbuhnya.
Endang juga mengingatkan bahwa, BPS memiliki agenda besar ke depan, yakni Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ini bukan hanya milik BPS, tetapi juga milik bangsa Indonesia.
“Kita harus bisa melihat bagaimana struktur ekonomi di berbagai daerah, termasuk di Kota Pekalongan. Dari data itu kita bisa memetakan potensi ekonomi sekaligus menyusun strategi pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, mengaku bangga atas perhatian dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran pimpinan BPS Provinsi ini menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh jajaran BPS Kota Pekalongan untuk meningkatkan kinerja.
“Kami sangat senang karena di tengah kesibukan beliau-beliau, jajaran BPS Provinsi masih bisa meluangkan waktu untuk membina kami. Ini menjadi kebanggaan tersendiri. Dengan arahan dan motivasi yang diberikan, kami semakin bersemangat menyelesaikan berbagai tugas yang semakin banyak ke depan,” ujar Hayu.
Hayu menambahkan, pihaknya juga tengah menunggu hasil proses penilaian menuju predikat WBBM. Pada 18 September 2025 lalu, BPS Kota Pekalongan sudah mengikuti wawancara online dengan Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan-RB.
“Biasanya setelah wawancara online akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. Kami berharap, hasilnya positif dan bisa memperkuat komitmen kami dalam memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.
Lanjutnya, kunjungan kerja BPS Provinsi Jawa Tengah ke Kota Pekalongan ini diharapkan tidak hanya memberikan penguatan teknis terkait survei MBG, tetapi juga menambah semangat jajaran BPS Kota Pekalongan dalam melangkah menuju birokrasi bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
"Dengan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat penerima manfaat, program MBG di Kota Pekalongan diharapkan dapat benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi generasi muda,"tandasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)