Pemkot Terus Dorong Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit eksternal secara virtual terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekalongan. Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan yakni Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih SE MSi, Kepala Bappeda, Ir Anita Heru Kusumorini MSc, Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan, Yos Rosidi SIP MSi, dan sebagainya berdialog dengan BPK di Ruang Kresna Setda Kota Pekalongan, Senin (3/8/2020).
Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih SE MSi, mengungkapkan bahwa Pemkot Pekalongan telah menerapkan e-government atau SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. “SPBE telah memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik,” terang Ning.
Disampaikan Ning bahwa BPK sebagai auditor eksternal saat ini mengaudit terkait e-government di Kota Pekalongan, bagaiman SPBE diterapkan. “Ini audit secara virtual seperti audit pengelolaan keuangan daerah kemaren juga melalui vide converence. Kemungkinan BPK juga akan ke sini melihat kondisi lapangan untuk melihat penerapan SPBE,” kata Ning.
Lanjut Ning menjelaskan bahwa sisi penilaian penerapan SPBE dilihat dari indicator Kemenpan RB. Indeks di atas 3 sudah dikatakan baik. Kota Pekalongan termasuk 100 kabupaten/kota di Indonesia yang nilainya baik. “Indeks SPBE Kota Pekalongan yakni 3,14. Untuk kota di Indonesia ada 25 persen yang sudah menerapkan, untuk kabupaten belum banyak jumlahnya yang menerapkan SPBE. Kendati demikian upaya peningkatan selalu Pemkot Pekalongan lakukan,” pungkas Ning.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih SE MSi, mengungkapkan bahwa Pemkot Pekalongan telah menerapkan e-government atau SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. “SPBE telah memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik,” terang Ning.
Disampaikan Ning bahwa BPK sebagai auditor eksternal saat ini mengaudit terkait e-government di Kota Pekalongan, bagaiman SPBE diterapkan. “Ini audit secara virtual seperti audit pengelolaan keuangan daerah kemaren juga melalui vide converence. Kemungkinan BPK juga akan ke sini melihat kondisi lapangan untuk melihat penerapan SPBE,” kata Ning.
Lanjut Ning menjelaskan bahwa sisi penilaian penerapan SPBE dilihat dari indicator Kemenpan RB. Indeks di atas 3 sudah dikatakan baik. Kota Pekalongan termasuk 100 kabupaten/kota di Indonesia yang nilainya baik. “Indeks SPBE Kota Pekalongan yakni 3,14. Untuk kota di Indonesia ada 25 persen yang sudah menerapkan, untuk kabupaten belum banyak jumlahnya yang menerapkan SPBE. Kendati demikian upaya peningkatan selalu Pemkot Pekalongan lakukan,” pungkas Ning.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)