Pemkot Pekalongan Siapkan Dukungan Kader untuk Posyandu 6 SPM
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemkot Pekalongan Siapkan Dukungan Kader untuk Posyandu 6 SPM
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menyiapkan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat pelaksanaan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM). Dukungan tersebut mencakup penguatan peran kader, koordinasi lintas sektor, hingga pembahasan kebutuhan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu 6 SPM di Ruang Buketan, Setda Kota Pekalongan, Senin (12/10/2026).
Budi, sapaan akrabnya, menjelaskan, penerapan Posyandu 6 SPM membawa perluasan peran Posyandu yang sebelumnya lebih berfokus pada pelayanan kesehatan. Dengan cakupan pelayanan yang semakin luas, kebutuhan penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap kader juga perlu menjadi perhatian bersama.
“Dengan adanya enam pelayanan SPM ini, secara kelembagaan Posyandu akan bertambah perannya. Karena urusannya bertambah, kebutuhan kader dan dukungan anggarannya juga perlu diperhatikan, termasuk untuk insentif kader,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkot Pekalongan berkomitmen mendukung pelaksanaan Posyandu 6 SPM melalui sinergi perangkat daerah terkait. Dalam rakor tersebut, sejumlah OPD, di antaranya Bapperida, BPKAD, dan Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya dilibatkan untuk mendukung pembahasan kebutuhan program, termasuk aspek penganggaran serta perlindungan jaminan sosial bagi kader sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selain dukungan anggaran, koordinasi antara tim pembina Posyandu tingkat kelurahan dan kecamatan dengan OPD terkait juga menjadi kunci. Melalui koordinasi tersebut, berbagai permasalahan yang ditemukan di Posyandu diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah,"tegasnya.
Budi juga mendorong agar Posyandu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan enam bidang pelayanan dasar, termasuk permasalahan dalam Elektronik Kader Pembangunan Manusia (E-KPM) Stunting. Selanjutnya, tim pembina Posyandu di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan aktif menjalin komunikasi dengan OPD terkait untuk membantu mencari solusi.
Ke depan, pelaksanaan pelatihan di tingkat kecamatan juga direncanakan dirangkaikan dengan peluncuran Posyandu 6 SPM di wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kesiapan kader sekaligus memperluas sosialisasi kepada masyarakat.
"Melalui penguatan kader, dukungan lintas OPD, dan koordinasi berkelanjutan, kami berharap Posyandu 6 SPM dapat memberikan pelayanan dasar yang semakin terpadu, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan,"tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian/Saif)
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menyiapkan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat pelaksanaan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM). Dukungan tersebut mencakup penguatan peran kader, koordinasi lintas sektor, hingga pembahasan kebutuhan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu 6 SPM di Ruang Buketan, Setda Kota Pekalongan, Senin (12/10/2026).
Budi, sapaan akrabnya, menjelaskan, penerapan Posyandu 6 SPM membawa perluasan peran Posyandu yang sebelumnya lebih berfokus pada pelayanan kesehatan. Dengan cakupan pelayanan yang semakin luas, kebutuhan penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap kader juga perlu menjadi perhatian bersama.
“Dengan adanya enam pelayanan SPM ini, secara kelembagaan Posyandu akan bertambah perannya. Karena urusannya bertambah, kebutuhan kader dan dukungan anggarannya juga perlu diperhatikan, termasuk untuk insentif kader,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkot Pekalongan berkomitmen mendukung pelaksanaan Posyandu 6 SPM melalui sinergi perangkat daerah terkait. Dalam rakor tersebut, sejumlah OPD, di antaranya Bapperida, BPKAD, dan Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya dilibatkan untuk mendukung pembahasan kebutuhan program, termasuk aspek penganggaran serta perlindungan jaminan sosial bagi kader sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selain dukungan anggaran, koordinasi antara tim pembina Posyandu tingkat kelurahan dan kecamatan dengan OPD terkait juga menjadi kunci. Melalui koordinasi tersebut, berbagai permasalahan yang ditemukan di Posyandu diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah,"tegasnya.
Budi juga mendorong agar Posyandu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan enam bidang pelayanan dasar, termasuk permasalahan dalam Elektronik Kader Pembangunan Manusia (E-KPM) Stunting. Selanjutnya, tim pembina Posyandu di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan aktif menjalin komunikasi dengan OPD terkait untuk membantu mencari solusi.
Ke depan, pelaksanaan pelatihan di tingkat kecamatan juga direncanakan dirangkaikan dengan peluncuran Posyandu 6 SPM di wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kesiapan kader sekaligus memperluas sosialisasi kepada masyarakat.
"Melalui penguatan kader, dukungan lintas OPD, dan koordinasi berkelanjutan, kami berharap Posyandu 6 SPM dapat memberikan pelayanan dasar yang semakin terpadu, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan,"tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian/Saif)