Pemkot Koordinasikan Teknis Penataan Kapal
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan bakal menata kapal perikananan di Alur Sungai Kali Loji Kota Pekalongan sehubungan akan dibangun bendung Kali Loji untuk pengendalian banjir dan rob di Kota Pekalongan. Ini atas dukungan pemerintah pusat yakni Kemen PUPR, instansi vertikal, dan provinsi Jawa Tengah. Menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan koordinasi teknis di Aula Technopark Perikanan Kota Pekalongan, Kamis (27/5/2021).
Kepala Dinas Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, Ir Agus Jati Waluyo menyampaikan kaitannya dengan penataan kapal perikanan di Alur Sungai Loji pihaknya mengoordinasikan subtim sosialisasi dan pengaduan masyarakat serta subtim pendataan dan dokumentasi untuk rapat kali ini.
"Proses penataannya menunggu pengadaan barang dan jasa, yang menjadi tugas kami yakni memindah kapal yang ada di hulu," kata Jati.
Diterangkan Jati bahwa kapal-kapal yang ada di hulu harus keluar sebelum saat dibangun bendung sehingga pintu keluar sudah bersih dan tak ada kapal keluar masuk. "Jika ada kapal yang keluar atau masuk dikhawatirkan mengganggu proses pembangunan bendung dan program tak tercapai," ujar Jati.
Jati menyebutkan bahwa tim untuk penataan kapal perikanan ini yakni DPUPR, DISHUB, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan wilayah proyek, instansi vertikal (PPNP, KSOP Wilker Pekalongan, POLAIRUD, PSDKP, LANAL, dan sebagainya).
Jati berharap agar masyarakat Kota Pekalongan ikut memahami dan mendukung program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekalongan ini.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Kepala Dinas Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, Ir Agus Jati Waluyo menyampaikan kaitannya dengan penataan kapal perikanan di Alur Sungai Loji pihaknya mengoordinasikan subtim sosialisasi dan pengaduan masyarakat serta subtim pendataan dan dokumentasi untuk rapat kali ini.
"Proses penataannya menunggu pengadaan barang dan jasa, yang menjadi tugas kami yakni memindah kapal yang ada di hulu," kata Jati.
Diterangkan Jati bahwa kapal-kapal yang ada di hulu harus keluar sebelum saat dibangun bendung sehingga pintu keluar sudah bersih dan tak ada kapal keluar masuk. "Jika ada kapal yang keluar atau masuk dikhawatirkan mengganggu proses pembangunan bendung dan program tak tercapai," ujar Jati.
Jati menyebutkan bahwa tim untuk penataan kapal perikanan ini yakni DPUPR, DISHUB, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan wilayah proyek, instansi vertikal (PPNP, KSOP Wilker Pekalongan, POLAIRUD, PSDKP, LANAL, dan sebagainya).
Jati berharap agar masyarakat Kota Pekalongan ikut memahami dan mendukung program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekalongan ini.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)