Pemkot dan BKKBN Efektifkan Langkah dalam Sinkronisasi Data Audit Kasus Stunting
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) setempat bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Kasus Stunting (AKS) di tingkat Kota Pekalongan, berlangsung di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Senin (28/11/2022). Kegiatan tersebut bertujuan agar langkah percepatan penurunan kasus stunting bisa efektif. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pekalongan. Dalam kegiatan tersebut menyasar sejumlah opd terkait, camat, hingga lurah yang ada di Kota Pekalongan.
Wawalkot Salahudin menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas berbagai bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Pekalongan, serta kerjasama dan sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik khususnya dalam upaya percepatan penanganan kasus stunting. Pihaknya menyebutkan, selama kurun waktu 5 tahun belakangan, prevalensi angka stunting di Kota Pekalongan telah menunjukkan adanya prestasi penurunan, dimana di tahun 2018 berada pada angka 30,8%, di tahun 2019 turun menjadi 26,59%, kemudian di tahun 2021 turun kembali menjadi 20,6%. Selanjutnya, di tahun 2022 ini targetnya bisa turun 3,5% setiap tahunnya, sehingga menjadi 17,92% untuk tahun 2022, di tahun 2023 menjadi 14,88% dan tahun 2024 mendatang bisa turun kembali menjadi 12,24%. Dalam mencapai target tersebut, tentunya dibutuhkan oleh semua unsur masyarakat Kota Pekalongan sehingga dapat memperkuat capaian nasional yang pada tahun 2021 lalu masih 24,4%.
"Audit kasus stunting di Kota Pekalongan yang pertama sudah dilakukan pada 2 kasus anak stunting, audit yang kedua nanti ditambah sampelnya yakni di 4 anak stunting dan 4 orang ibu hamil. Dengan penambahan sampling random tersebut semakin bisa mewakili jumlah keseluruhan potensi kasus stunting yang ada," ucap Wawalkot Salahudin.
Menurutnya, dari pengambilan sampel audit AKS ini bisa diketahui penanganan yang tepat dan langkah yang dilakukan bisa lebih jelas dan tepat sasaran serta dilakukan evaluasi terkait Rencana Tindak Lanjut (RTL) Program-program penanganan stunting ke depan.
"Kemarin kita temui ada anak stunting karena tidak doyan makan, kemudian kita temukan solusi penanganan yang tepat terhadap permasalahan tersebut, apakah dengan pemberian komposisi makanan yang beragam dan menarik. Ada juga anak stunting yang disebabkan karena bawaan orangtuanya mengidap penyakit tertentu, karena orangtuanya merokok, dan masih banyak penyebab lainnya," tuturnya.
Lanjutnya, jika permasalahan-permasalahan penyebab stunting itu sudah bisa diketahui dengan jelas, maka bisa dilakukan penanganan yang komprehensif dan lengkap, termasuk dalam pemeriksaan premarital check up yakni serangkaian tes kesehatan yang dilakukan sebelum menikah untuk mengetahui kondisi kesehatan calon suami istri.
"Dengan begitu, bisa lakukan pendampingan ketika ada sesuatu yang kurangmemenuhi syarat dari sisi kesehatan untuk hamil, maka tim tenaga kesehatan bisa membantu dengan pemenuhan gizi penunjang kesehatannya," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah, melalui Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi pada BKKBN setempat, Esterlina Kusumastuti menerangkan bahwa, untuk pencegahan dan penurunan angka stunting, BKKBN Jawa Tengah melakukan intervensi berupa pendampingan-pendampingan baik sejak calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, baduta, dan balita.
"Yang beresiko stunting dilakukan intervensi yang lebih dalam pencegahan dan penanganan resiko stunting yang semakin besar. Untuk angka stunting di Jawa Tengah Tengah sendiri saat ini berkisar 20 persen dan diharapkan bisa turun lagi di angka 14 persen," ungkap Esterlina.
Esterlina menyambut baik atas upaya-upaya pencegahan dan penurunan stunting yang telah dilakukan Pemkot Pekalongan seperti adanya Program Bapak/Bunda Anak Asuh Stunting (BAAS),Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), pendampingan calon pengantin, dan sebagainya.
"Sudah sangat baik upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Pekalongan, kami apresiasi, agar kasus-kasus stunting di Kota Pekalongan ini bisa selalu ditangani dengan tepat, cepat, dan angkanya semakin menurun," pungkasnya.
Wawalkot Salahudin menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas berbagai bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Pekalongan, serta kerjasama dan sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik khususnya dalam upaya percepatan penanganan kasus stunting. Pihaknya menyebutkan, selama kurun waktu 5 tahun belakangan, prevalensi angka stunting di Kota Pekalongan telah menunjukkan adanya prestasi penurunan, dimana di tahun 2018 berada pada angka 30,8%, di tahun 2019 turun menjadi 26,59%, kemudian di tahun 2021 turun kembali menjadi 20,6%. Selanjutnya, di tahun 2022 ini targetnya bisa turun 3,5% setiap tahunnya, sehingga menjadi 17,92% untuk tahun 2022, di tahun 2023 menjadi 14,88% dan tahun 2024 mendatang bisa turun kembali menjadi 12,24%. Dalam mencapai target tersebut, tentunya dibutuhkan oleh semua unsur masyarakat Kota Pekalongan sehingga dapat memperkuat capaian nasional yang pada tahun 2021 lalu masih 24,4%.
"Audit kasus stunting di Kota Pekalongan yang pertama sudah dilakukan pada 2 kasus anak stunting, audit yang kedua nanti ditambah sampelnya yakni di 4 anak stunting dan 4 orang ibu hamil. Dengan penambahan sampling random tersebut semakin bisa mewakili jumlah keseluruhan potensi kasus stunting yang ada," ucap Wawalkot Salahudin.
Menurutnya, dari pengambilan sampel audit AKS ini bisa diketahui penanganan yang tepat dan langkah yang dilakukan bisa lebih jelas dan tepat sasaran serta dilakukan evaluasi terkait Rencana Tindak Lanjut (RTL) Program-program penanganan stunting ke depan.
"Kemarin kita temui ada anak stunting karena tidak doyan makan, kemudian kita temukan solusi penanganan yang tepat terhadap permasalahan tersebut, apakah dengan pemberian komposisi makanan yang beragam dan menarik. Ada juga anak stunting yang disebabkan karena bawaan orangtuanya mengidap penyakit tertentu, karena orangtuanya merokok, dan masih banyak penyebab lainnya," tuturnya.
Lanjutnya, jika permasalahan-permasalahan penyebab stunting itu sudah bisa diketahui dengan jelas, maka bisa dilakukan penanganan yang komprehensif dan lengkap, termasuk dalam pemeriksaan premarital check up yakni serangkaian tes kesehatan yang dilakukan sebelum menikah untuk mengetahui kondisi kesehatan calon suami istri.
"Dengan begitu, bisa lakukan pendampingan ketika ada sesuatu yang kurangmemenuhi syarat dari sisi kesehatan untuk hamil, maka tim tenaga kesehatan bisa membantu dengan pemenuhan gizi penunjang kesehatannya," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah, melalui Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi pada BKKBN setempat, Esterlina Kusumastuti menerangkan bahwa, untuk pencegahan dan penurunan angka stunting, BKKBN Jawa Tengah melakukan intervensi berupa pendampingan-pendampingan baik sejak calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, baduta, dan balita.
"Yang beresiko stunting dilakukan intervensi yang lebih dalam pencegahan dan penanganan resiko stunting yang semakin besar. Untuk angka stunting di Jawa Tengah Tengah sendiri saat ini berkisar 20 persen dan diharapkan bisa turun lagi di angka 14 persen," ungkap Esterlina.
Esterlina menyambut baik atas upaya-upaya pencegahan dan penurunan stunting yang telah dilakukan Pemkot Pekalongan seperti adanya Program Bapak/Bunda Anak Asuh Stunting (BAAS),Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), pendampingan calon pengantin, dan sebagainya.
"Sudah sangat baik upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Pekalongan, kami apresiasi, agar kasus-kasus stunting di Kota Pekalongan ini bisa selalu ditangani dengan tepat, cepat, dan angkanya semakin menurun," pungkasnya.