Pembekalan RTLH, Pemkot Pastikan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tepat Sasaran dan Tepat Guna
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah ada sejak tahun 2015 dengan nama Bedah Rumah. Namun, pada tahun 2017 ini program tersebut berubah nama menjadi RTLH, yakni rumah yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan. Oleh karenanya, penerima manfaat RTLH perlu diberikan bantuan sosial (bansos). Bansos RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Untuk memastikan proses dan pelaksanaan bantuan RTLH berjalan lancar dan tanpa ada penyimpangan di lapangan, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) setempat membekali para Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan RTLH dan perangkat kelurahan setempat, berlangsung di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Kamis (14/9/2023).
Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Andrianto melalui Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Heryu Purwanto mengungkapkan bantuan akan langsung masuk ke rekening penerima bantuan. Untuk anggaran diverifikasi berdasarkan 3 kriteria yakni kerusakan pada lantai, atap maupun dinding. Heryu menyebutkan, di Tahun 2023 ini, Kota Pekalongan menerima anggaran APBD untuk program pugar rumah atau RTLH sebanyak 688 rumah, dimana tahapan saat ini sudah selesai dilakukan survey.
“Kemudian, di anggaran perubahan 2023 ada 81 rumah yang diusulkan untuk kembali dipugar. Untuk potensi penyimpangan kecil tetapi tetap harus kami antisipasi melalui sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) terkait bantuan RTLH ini,” ucapnya.
Heryu menyampaikan, penerima manfaat mendapatkan transfer bantuan langsung dari APBD sebanyak Rp10 juta terdiri dari RP8,5 juta untuk pembelian bahan material dan Rp1,5 untuk upah tukang. Pihaknya berharap, uang bantuan RTLH tersebut agar digunakan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Sebagai contoh, tidak digunakan untuk membeli barang yang kurang berguna (konsumtif) sehingga ketika hari H pelaksanaan RTLH uang tersebut kurang dan tidak bisa meneruskan pembangunan.
“Kami juga menggandeng Kejaksaan untuk memberikan pendampingan dan edukasi terkait arahan dan kisi-kisi kepada masyarakat agar nanti masyarakat tersebut tidak melakukan kegiatan pembelian lain, tidak ada pelanggaran di masyarakat, dan pendampingan hukum bilamana selama proses pembangunan RTLH ini ada yang mengaku dari kantor dari Kejaksaan atau mengatasnamakan instansi berwenang yang menjanjikan sesuatu kepada penerima. Tentunya, hal itu tidak dibenarkan,” tegasnya.
Lanjut Heryu menambahkan, dari 688 rumah di tahun 2023 ini, 300 rumah diantaranya sudah mulai proses dropping material dan terus diupayakan pembangunannya hingga 100 persen termasuk untuk pengusulan 81 tambahan rumah di anggaran perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2023.
“Dengan adanya kegiatan pembekalan maupun monitoring nantinya bertujuan untuk memastikan pembangunan serta perbaikan RTLH yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan, tepat guna dan tepat sasaran,” terangnya.
Sementara itu, Kajari Kota Pekalongan, Anifah yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa, praktek yang mengarah pada Tipikor yang perlu dihindari dalam kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni (BSP RTLH) diantaranya Praktek Pungli, menggunakan uang rehab rumah untuk tujuan konsumtif, rehab dilakukan tidak sesuai rencana awal permohonan, dan membeli barang tidak sesuai dengan spek yang ditetapkan. Lanjutnya, yang harus dilaksanakan adalah Jauhi pungli, Gunakan uang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan, Jangan lupa membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang (Laporan Administrasi Kegiatan), dan Bertanya dan libatkan pendamping jika ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan apabila tidak ada solusi diskusikan dengan pihak Dinas terkait.
“Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Surat, Datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Telepon, atau Melalui laman website. Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan,” tandasnya.
Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Andrianto melalui Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Heryu Purwanto mengungkapkan bantuan akan langsung masuk ke rekening penerima bantuan. Untuk anggaran diverifikasi berdasarkan 3 kriteria yakni kerusakan pada lantai, atap maupun dinding. Heryu menyebutkan, di Tahun 2023 ini, Kota Pekalongan menerima anggaran APBD untuk program pugar rumah atau RTLH sebanyak 688 rumah, dimana tahapan saat ini sudah selesai dilakukan survey.
“Kemudian, di anggaran perubahan 2023 ada 81 rumah yang diusulkan untuk kembali dipugar. Untuk potensi penyimpangan kecil tetapi tetap harus kami antisipasi melalui sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) terkait bantuan RTLH ini,” ucapnya.
Heryu menyampaikan, penerima manfaat mendapatkan transfer bantuan langsung dari APBD sebanyak Rp10 juta terdiri dari RP8,5 juta untuk pembelian bahan material dan Rp1,5 untuk upah tukang. Pihaknya berharap, uang bantuan RTLH tersebut agar digunakan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Sebagai contoh, tidak digunakan untuk membeli barang yang kurang berguna (konsumtif) sehingga ketika hari H pelaksanaan RTLH uang tersebut kurang dan tidak bisa meneruskan pembangunan.
“Kami juga menggandeng Kejaksaan untuk memberikan pendampingan dan edukasi terkait arahan dan kisi-kisi kepada masyarakat agar nanti masyarakat tersebut tidak melakukan kegiatan pembelian lain, tidak ada pelanggaran di masyarakat, dan pendampingan hukum bilamana selama proses pembangunan RTLH ini ada yang mengaku dari kantor dari Kejaksaan atau mengatasnamakan instansi berwenang yang menjanjikan sesuatu kepada penerima. Tentunya, hal itu tidak dibenarkan,” tegasnya.
Lanjut Heryu menambahkan, dari 688 rumah di tahun 2023 ini, 300 rumah diantaranya sudah mulai proses dropping material dan terus diupayakan pembangunannya hingga 100 persen termasuk untuk pengusulan 81 tambahan rumah di anggaran perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2023.
“Dengan adanya kegiatan pembekalan maupun monitoring nantinya bertujuan untuk memastikan pembangunan serta perbaikan RTLH yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan, tepat guna dan tepat sasaran,” terangnya.
Sementara itu, Kajari Kota Pekalongan, Anifah yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa, praktek yang mengarah pada Tipikor yang perlu dihindari dalam kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni (BSP RTLH) diantaranya Praktek Pungli, menggunakan uang rehab rumah untuk tujuan konsumtif, rehab dilakukan tidak sesuai rencana awal permohonan, dan membeli barang tidak sesuai dengan spek yang ditetapkan. Lanjutnya, yang harus dilaksanakan adalah Jauhi pungli, Gunakan uang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan, Jangan lupa membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang (Laporan Administrasi Kegiatan), dan Bertanya dan libatkan pendamping jika ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan apabila tidak ada solusi diskusikan dengan pihak Dinas terkait.
“Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Surat, Datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Telepon, atau Melalui laman website. Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan,” tandasnya.